Poros Maritim Perdagangan

26 Nov 2014 Mukti Fajar Artikel

Salah satu janji Jokowi saat kampanye adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesia seharusnya bisa menjadi titik sentral dari lalulintas  interaksi masyarakat dunia,  karena terletak diantara dua benua dan dua samudra yang sibuk. Hal ini sesungguhnya telah diramalkan oleh Sukarno bahwa letak geografis Indonesia sangat menguntungkan jika ingin menjadi penguasa dunia dimasa depan. Hari ini potensi itu sudah didepan mata. Karena kekuatan ekonomi dunia yang dulu berpusat di negara-negara barat ( western countries ) sudah bergeser negara negara timur ( eastern countries). Menurunnya grafik perekonomian di Eropa dan Amerika telah menjadikan Asia sebagai kekuatan  baru yang penuh harapan (New Emerging Forces) .Lembaga ekonomi dunia seperti World Bank pun meramal  Petumbuhan ekonomi di Asia akan tumbuh stabil sebesar 7,1 persen. “Asia Timur-Pasifik telah menjadi motor penggerak utama pertumbuhan dunia sejak terjadinya krisis keuangan global,” ujar Axel van Trotsenburg, Wakil Presiden World Bank wilayah Asia timur dan Pasifik.

Dengan kondisi dan posisi seperti inilah , seharusnya pemerintah Jokowi  dapat menunaikan janji pemilunya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia , khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan.

Namun demikian perlu dicermati lebih lanjut hal hal yang menjadikan hambatan dan peluang dalam mewujudkan mimpi tersebut .

Pertama, dari sisi regulasi  Indonesia telah terlibat dalam berbagai forum dan perjanjian internasional tentang perdagangan bebas, baik dengan negara kawasan Asean (AFTA – Asean Free Trade Area), Asia  (APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation  ) dan Dunia (WTO – World Trade Organization) serta  Masyarakat Ekonomi Asean  (AEC- Asean Economic Community ) yang akan dimulai nanti pada tahun 2015. Inti dari semua perjanjian ini tersebut adalah membuka kawasan bebas untuk perdagangan dengan memberikan perlakuan yang sama bagi pelaku asing maupun lokal.  Tentunya hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia .

Bagi Indonesia dengan posisi poros maritim tersebut,  tentunya akan mengarahkan semua transakasi melalui Indonesia. Kalau produk kita unggul pasti akan diborong oleh mereka , namun jika tidak ada produk unggulan , maka Indonesia hanya menjadi pasar sasaran untuk  menjual produk mereka saja.  Bahwa era keterbukaan ini tidak lagi kita bisa membatasi keluar masuknya barang dan jasa. Tetapi kita perlu berhitung :  banyak mana barang dan  jasa yang kita beli atau kita jual.Tentunya kita akan surplus jika lebih banyak yang kita jual.

Selain itu , Jika persiapan untuk sarana seperti pelabuhan, airport atau transpotasi darat yang bagus tentunya akan menarik bagi pelaku usaha melakukan transaksi di Indonesia. Masak kita yang punya wilayah sangat besar kalah dengan Singapura yang hanya secuil pulau   dalam melayani transaksi pedagang antar negara. Karena semaikin tinggi arus transaksi yang melewati Indonesia maka peningkatan ekonomi juga akan lebih cepat di capai. Bagikan “talang air itu akan basah jika sering dilewati air “ .

Kedua, Perlu juga disiapkan berbagai instrumen regulasi untuk mendukung dan melindungi perekonomi lokal. Secara umum  sudah ada beberapa aturan yang melindungi , seperti  tentang perlindungan tenagakerja lokal, perlindungan konsumen,perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perlindungan Hak cipta, merek dan paten serta pembatasan bidang usaha bagi investor asing. Sementara ada beberapa instrumen yang   mendukung, diantarnya adalah jaminan perlindungan investor asing dari proses nasionalisasi, kebebasan keluar masuknya barang dan modal , layanan perijinan satu atap yang efisien  dan cepat serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang efektif. Tentu ini semua akan berjalan mulus  apabila aturan diterapkan dan ditegakkan  secara konsiten serta stabilitas politik terus dijaga untuk menciptakan iklim usaha yang baik.

Dari kajian diatas tentunya tidak begitu sulit menggapai cita –cita tersebut. Menjadikan Indonesia proros maritim dunia dalam perdagangan akan berdampak percepatan kesejahteraan dan meningkatkan martabat bangsa.

 

Yogyakarta , 21 Oktober 2014

 

Dr. Mukti Fajar

Dosen Hukum Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.