Hukum Persaingan Usaha UU No 5 Tahun 1999 (2)

26 Nov 2014 Mukti Fajar Artikel, Bahan Kuliah

6 Bagian Pengaturan dalam  Hukum Persaingan Usaha

  1. ™perjanjian yang dilarang;
  2. ™kegiatan yang dilarang;
  3. ™posisi dominan;
  4. ™Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  5. ™penegakan hukum;
  6. ketentuan lain-lain

Perjanjian Yang Dilarang

  1. ™Yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat
  • Oligopoli™
    • penguasaan produksi
    • ™ penguasaa barang  jasa
    • ™menguasai > 75% pangsa pasar satu jenis barang  jasa tertentu
  • Penetapan harga
    • –Pada pasar yang sama dengan pesaing
    • –Berbeda untuk pembeli yang berbeda untuk barang/jasa yang sama–Di bawah harga pasar
    • –Lebih rendah dari harga yang diperjanjikan
  • Pembagian wilayah
    • membuat perjanjian dengan pesaing utuk aokasi barang / jasa
  • Pemboikotan
    • –membuat perjanjian dengan pesaing untuk menghalangi pelaku usaha lainnya
    • –menolak menjual barang / jasa dari pelaku usaha lain
    • – membatasi penjualan / pembelian barang / jasa
  • Kartel : membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga
  • Trust  : membentuk gabungan perusahaan untuk mengontrol produksi barang / jasa
  • Oligopsoni : menguasai pembelian pasokan agar dapat mengendalikan harga barang / jasa
  • Integrasi Vertikal : menguasai produksi dejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang / jasa ttt. Yang meupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan langsung tidak langsung yang merugikan masyarakat

 Kegiatan Yang Dilarang

  • ™Monopoli
  • ™Monopsoni :  lebih dari 50% market share
  • ™Penguasaan Pasar
    • – menghalangi produsen / konsumen
    • –membaatasi peredaran barang / jasa
    • – praktik diskriminasi
    • – jual rugi
    • – kecurangan penetapan biaya produksi
  • ™Persekongkolan

Posisi Dominan

  • ™Satu pelaku usaha menguasai ≥ 50% market share
  • ™Dua  tiga pelaku usaha menguasai ≥ 75 % market share

Hal Lainnya

  • ™Jabatan rangkap direksi atau  komisaris pada perusahaan lain apabila  terkait erat/market share sama
  • ™Pemilikan saham tertentu :  mayoriats pada beberapa perusahaan sejenis
  • ™Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (yang mengakibatkan monopoli atau persaingan curang)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

  1. ™Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang persaingan usaha dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  2. ™KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
  3. ™KPPU Bertanggung jawab kepada Presiden
  4. ™KPPU Terdiri dari 9 anggota
  5. ™KPPU Diangkat / diberhentikan degan Kepres atas persetujuan DPR
  6. ™KPPU Bertugas selama 5 tahun dan apat diagkat kembali
  7. ™KPPU Dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja

Tugas KPPU

  1. ™Melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan, posisi dominan
  2. ™Memberikan saran / pertimbangan
  3. ™Menyusun pedoman yang diperlukan
  4. ™Memberikan laporan kepada Presiden dan DPR
  5. ™Putusan KPU memerlukan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri

Sanksi Tindakan Administratif dan Pidana

Sanksi Administratif :

  1. ™Membatalkan perjanjian
  2. ™Menghentikan integrasi vertikal
  3. ™Menetapkan pembayaran ganti rugi
  4. ™Menetapkan denda Rp 1 Milyar – Rp 25 Milyar

Sanksi Pidana : (yang tertinggi)

  1. ™pidana denda serendah-rendahnya Rp 25 Milyar dan setinggi-tingginya Rp 100 Milyar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Sanksi Tambahan :

  1. ™Pencabutan ijin usaha
  2. ™Larangan menjadi Direksi / Komisaris 2 s.d. 5 tahun
  3. ™Penghentian kegiatan ttt.

Perkecualian Terhadap UU

Tentang larangan Monopoli dan Persaingan Curang

  1. ™Bertujuan melaksanakan UU atau  UUD 1945
  2. ™Terkait dengan HAKI , Lisensi atau  Waralaba
  3. ™Kegiatan penelitian
  4. ™Perjanjian internasional
  5. ™Kegiatan ekspor
  6. ™Pengusaha kecil

KETENTUAN LAIN

  1. ™perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan
  2. ™perundang-undangan yang berlaku; atau
  3. ™perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
  4. ™perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
  5. ™perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
  6. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
  7. ™perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
  8. ™perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
  9. ™pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
  10. ™kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
  11.  

    ™Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

proses penanganan perkaraProses Penanganan Perkara 3Proses Penanganan Perkara 2Penanganan banding