Hukum Persaingan Usaha UU No 5 Tahun 1999 (1)

26 Nov 2014 Mukti Fajar Artikel, Bahan Kuliah

Pengantar

  1. ™Dalam ekonomi yang berbasis pada mekanisme pasar diperlukan suatu kondisi dimana pasar dalam keadaan bebas . Bebas dari kendali pihak pihak pelaku usaha maupun pemerintah
  2. ™Menciptakan situasi agar “invisible hand” bekerja secara wajar  berdasarkan mekanisme supplay and demand
  3. ™Menjaga agar masyarakat  sebagai konsumen mempunyai pilihan pilihan
  4. Menghilangkan akumulasi kekayaan dan pada kelompok tertentu (konglomerasi

Asas

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara  kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum

Tujuan

  1. ™menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  2. ™mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usa ha menengah, dan pelaku usaha kecil;
  3. ™mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
  4. ™terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Definisi

  1. ™Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau  melawan hukum atau menghambat persaingan  usaha.
  2. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar (kartel)
  3. ™Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
  4. ™Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
  5. ™Monopsoni  : Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  6. ™Oligopoli : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau   penerimaan  pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  7. ™Persekongkolan : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
  8. ™Kartel : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  9. ™Trust : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  10. ™Integrasi Vertikal : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang  termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung
  11. ™Perjanjian Tertutup : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Pasar

  • ™Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
  • ™ Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
  • ™Pasar :
    • –Pasar sebagai wilayah geografis
    • –Pasar sebagai distribusi jenis produk
  • ™Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
  • ™Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
  • ™Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu  yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
  • ™Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.

per se illegal

  • ™per se illegal merupakan suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur
    • –pendekatan dengan per se, yaitu pendekatan yang  tidak mempertimbangkan akibat dari suatu perbuatan apakah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan, dan apakah selanjutnya akan menimbulkan kerugian, setiap pelanggaran.
    • –Pendekatan per se illegal adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan pada perilaku pelaku usaha tanpa mempertimbangkan ekonomi sosial secara luas .

rule of reason

  • ™Rule of Reason merupakan penilaian suatu perbuatan dari akibat nyata adanya praktek persaingan u saha tidak sehat
    • –Pendekatan rule of reason, yaitu dengan menggunakan pertimbangan akan akibat suatu perbuatan, apakah mengakibatkan praktek monopoli dan akan menimbulkan kerugian di pihak lain.
    • –Rule of reason lebih berorientasi pada prinsip efisiensi dengan memperhitungkan dampak dari proses persaingan usaha tersebut
  • ™Pendekatan UU Persaingan Usaha di Indonesia menggunakan rule of reason, yaitu dengan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau menghambat persaingan usaha tidak sehat