PROTOKOL NAGOYA

21 May 2013 Mukti Fajar Artikel

Tahukah anda,mahluk hidup disekeliling kita itu sangat berharga ?. Jenis tanaman, hewan, buah buahan, bahkan virus dan bakteri yang tidak terlihat, mempunyai nilai komersial yang mahal. Begitu pula dengan pengetahuan Tradisional seperti jamu jamuan ramuan herbal atau cara pengobatan tradisional lainnya.

Itu terjadi karena Indonesia ikut  menandatangani perjanjian internasional yang disebut Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity atau disebut Protokol Nagoya. Protokol Nagoya mengatur tentang prosedur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.   Inti perjanjian itu sederhananya,  jika ada pihak asing ingin meneliti, memanfaatkan atau mengembangbiakan berbagai jenis tanaman, hewan atau obat obat tradisonal, maka harus membayar sekian harga kepada pihak Indonesia.

Tentu saja perjanjian ini sangat menguntungkan Indonesia, karena untuk jenis hewan saja, kita memiliki   707 spesies mamalia; 1.602  spesies burung; 1.112 spesies amfibi dan reptil; 2.800 spesies invertebrata; 1.400 spesies ikan; 35 spesies primata; 450 spesies terumbu karang dan 120 spesies kupu-kupu. Belum lagi jika ditambah ribuan jenis tanaman, baik buah buahan, sayur sayuran, bumbu rempah  maupun jenis tanaman obat obatan. Jika tidak dikawal dengan baik,  bisa saja kita kecurian dan akhirnya justru menjadi pihak yang dirugikan. Misalnya ada pihak asing mengambil beberapa jenis tanaman atau ramuan, lalu dibawa pulang  untuk di teliti ,  dibuat obat dan dipatenkan. Setelah itu mereka menjual kembali ke Indonesia dan kita harus membelinya. Yang lebih parah, kita yang sudah memiliki ramuan tersebut sejak turun temurun serta merta dilarang karena sudah di klaim paten oleh mereka.

Sepekan yang lalu, tim dari Kementrian Lingkungan Hidup mengajak beberapa narasumber untuk mengkaji Protokol Nagoyo tersebut sebelum disahkan (diratifikasi) menjadi Undang Undang Indonesia. Adapun persoalan yang muncul dapat dikaji berikut ini.

Pertama, Secara normatif perjanjian itu sudah baik, namun perlu di ingat bahwa Indonesia mempunyai masalah besar dalam perlindungan dan penegakan hukum. Luas wilayah dari Sabang sampai Merauke sangat terbuka untuk keluar masuknya orang asing, baik dengan tujuan wisata, penelitian maupun bisnis. Oleh karena itu diperlukan “satpam” yang kuat dan banyak untuk menjaga “rumah” besar Indonesia dari pencurian sumberdaya genetika. Karena kasus pencurian hak cipta kebudayan yang kita miliki, seperti batik dan lagu rasa sayange  sudah pernah terjadi.

Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan aparat penegak hukum saja. Masyarakat dan seluruh unsur birokrasi, termasuk Kampus-kampus yang digunakan sebagai penelitian, harus dilibatkan pada pengawasan keluar masuknya orang asing. Tentunya harus dilakukan tanpa mengurangi kenyamanan tamu asing sehingga tidak menghambat pariwisata.

Kedua, Perlunya dibentuk kelembagaan yang dikehendaki oleh RUU tersebut. Kejelasan wewenang dan tugasnya sangat diperlukan. Sebab hukum tidak saja berhenti pada aturan yang baik (normatif) , tetapi perlu struktur yang mengawal bekerjanya dalam kehidupan nyata (empiris).  Begitu pula dengan kejelasan tentang masyarakat adat (indigenouse people ). Karena merekalah yang sesungguhnya berhak atas pembagian keuntungan dari perjanjian  penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.Misalnya, ada pihak asing ingin membeli ramuan jamu tradisional jawa. Siapa orang “jawa” yang boleh mengatasnamakan “wakil” dari masyarakat adat tersebut?. Ketidak jelasan ini justru akan menimbulkan konflik di antara masyarakat kita sendiri. Oleh karena itu perlu dibuat ketentuan mengenai kelembagaan masyarakat adat secara lebih kongkrit. Sehingga Protokol Nagoya ini bisa menjadi berkah, bukannya malah jadi musibah.       

 

 

Jogjakarta, 6 Mei 2013

 

 

Dr. Mukti Fajar ND., SH., M.Hum

Dosen Hukum Ekonomi dan Kepala LP3M UMY