BATAVIA PAILIT

21 May 2013 Mukti Fajar Artikel

Batavia Air sejak pukul 00.00 tanggal 31 Januari 2013 telah menghentikan semua operasinya. Hal ini terjadi karena PT Metro Batavia pemilik maskapai Batavia Air telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Gugatan pailit tersebut diajukan oleh International Lease Finance Corporation atas utang 4,69 juta dollar AS yang berasal dari perjanjian sewa pesawat. Batavia Air belum membayar sewa sejak  2009 hingga 2012. Selain itu PT Metro Batavia juga mempunyai tagihan yang belum terbayar kepada Sierra Leasing Limited yang juga berasal dari perjanjian sewa pesawat. Utang yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012 tersebut dilaporkan sebesar 4,94 juta dollar AS. Dari kedua kasus PT Metro Batavia tersebut, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKU) telah memenuhi syarat “ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dampak dari putusan Pailit tersebut akan sangat gaduh. Karena sejak dinyatakan Pailit perusahaan (atau perseorangan) akan kehilangan hak penguasaan atas semua kekayaannya, Karena telah diserahakan pada kurator untuk dilakukan conservatoir atau sita umum. Secara teknis perusahaan harus mengentikan seluruh proses bisnisnya. Artinya hubungan bisnis dengan rekanan, konsumen, bahkan dengan karyawan praktis berhenti. Gejolak pasti akan muncul.

Namun demikian Kasus-kasus kepailitan akhir akhir ini semakin mengemuka. Beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan adalah ;

Pertama : Bahwa hukum kepailitan sekarang ini sering dimaknai sebagai upaya menagih hutang pada debitor yang “susah”, bukan penyelesaian pembayaran karena kebangrutan. Menurut ahli kepailitan Siti Annisa, banyak kasus hutang piutang yang terlambat bayar serta merta diajukan proses pailit. Bahwa nanti debitur takut dan kemudian membayar, maka permohonan pailit akan dicabut. Artinya setiap debitur yang terlambat bayar dapat diajukan kepailitan meskipun mereka masih memiliki asset yang cukup. Upaya ini seringkali efektif, karena Perusahaan takut nama baiknya tercemar atau terancam penghentian operasi.  PT Telkomsel yang memiliki 120 juta kosumen dan asset Trilyunan rupiah pernah digugat pailit oleh PT Prima Jaya informatika, hanya karena tagihan pemesanan voucher sebesar 5,6 milyar. Walaupun kemudian putusan Pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkama Agung, cukup efektif memberikan shock therapy bagi Telkomsel untuk menyelesaikan urusan itu. Bagitu juga dengan PT Asurasi Jiwa Manulife Indonesia yang digugat pailit oleh nasabahnya karena “enggan” membayar klaim. Walaupun tidak berlanjut, namum Manulife sempat kebakaran jenggot.

Kedua, Masyarakat tidak lagi membedakan kasus antara gugatan perdata (umum) dengan kepailitan. Mereka hanya melihat proses pailit ditangani lebih cepat . Namun demikian,  cepatnya proses tersebut harus mengacu pada Pasal 8 ayat (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana …,. Sifat sederhana harus ditunjukan kejelasan adanya kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan dan potensi ketidakmampuan bayar. Hal ini sepertinya yang dialami oleh Batavia Air. Maskapai ini menyewa pesawat Airbus 330 untuk angkutan penerbangan jemaah haji. Ternyata, tiga tahun berturut-turut Batavia Air tidak mendapatkan proyek haji, sehingga tidak ada pemasukan yang diharapkan untuk membayar. Hal ini sangat berbeda dengan kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)  yang dimohonkan pailit oleh Crown Capital Global Limited (CCGL) , sebagai pemegang obligasi TPI senilai 53 juta dollar Amerika Serikat. Kasusnya tidak sederhana karena CCGL mendapatkan obligasi dari persahaan yang telah mati dan dilakukan oleh pemilik lama. Karena Kasus ini cukup “mbulet” maka oleh MA dicabut putusan pailitnya.

Ketiga : Bagi perusahaan (badan hukum) yang memang dalam kondisi menuju kebangkrutan , upaya pailit menjadi salah satu jalan aman menyelesaikan persoalan kewajiban dengan semua pihak. Sebab, dengan diputuskan pailit , maka hartanya akan disita dan seluruh hutang piutangnya akan diselesaikan oleh kurator termasuk penyelesaian hubungan kerja dengan karyawannya. Pada akhirnya Debitur pailit akan mendapatkan status bebas hutang setelah semua hartanya dibagikan kepada kreditur, walaupun jumlahnya tidak mencukupi. Begitu pula, debitur dapat melepaskan urusan dengan karyawan

 

Jogjakarta, 31 Januari 2013

 

Dr Mukti Fajar ND

Dosen Hukum Ekonomi dan Kepala LP3M

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta