PT Pangan Nusantara

21 Apr 2013 Mukti Fajar Artikel

Kegalauan bangsa Indonesia akibat kekurangan pangan mungkin akan segera berakhir.  Kontroversi adanya import bahan pangan seperti beras, kedelai, gula,daging dan sayur mayur nantinya tidak akan menjadi polemik lagi. Pemerintah melalui kemetrian BUMN sedang merancang mega proyek pembentukan PT Pangan Nusantara. Sebuah PT (Persero) BUMN yang merupakan merger (gabungan) dari beberapa perusahaan Plat Merah diantaranya adalah PT Pertani, PT Sang Hyang Sri, Perum Bulog, PT Berdikari dan PT Pupuk Indonesia. Hari hari ini,  Menteri Dahlan Iskan sedang mengurus perijinan ke kemetrian hukum dan HAM. Master Plan mega proyek ini nantinya akan mengerjakan satu juta hektar lahan diluar pulau jawa, yang dipastikan tahun 2013 sudah memulai pengerjaan untuk 100.000 hektar dan akan terus dikembangluaskan secara bertahap. Target dari Proyek ini adalah kemandirian dan ketahanan pangan. Kemandirian yang dimaksud adalah kemampuan bangsa untuk menyediakan sendiri segala kebutuhan pangan,  sedangkan Ketahanan pangan adalah kemampuan bangsa dalam menghadipi gejolak harga, persaingan mutu dan  masalah iklim. Jikalau rencana ini berjalan dengan baik, mungkin kita bisa bangga dan meyakini kembali kita sebagai  bangsa agraris yang dulu hanya tertulis dalam buku pelajaran.  Untuk proyek yang satu ini , patut kiranya kita memberikan dukungan penuh pada pemerintah.

Namun demikian ada beberapa hal yang tetap perlu diperhatikan dalam mengawal proyek besar ini agar tidak kacau balau. Oleh karena itu segala kebijakan mengenai merger tetap harus diikuti dengan seksama. Baik dalam level asas-asas normatif maupun level prosedur hukum yang teknis. Sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum dan sekaligus tujuan ekonominya tercapai.

Pertama,  Harus diingat bahwa proses merger (penggabungan) mempunyai tujuan yaitu : efisiensi, mengurangi kompetitor, penguasaan pasar, akumulasi modal dan restrukturisasi korporasi. Mengenai efisisensi biasanya akan diikuti dengan rasionalisasi karyawan. Hal ini bisa dihindari dengan mengoptimalisasikan karyawan yang ada, dari pada melakukan PHK yang justru memicu persoalan baru. Mengurangi kompetitor dan penguasaan pasar justru harus dicapai, karena persoalan pangan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Persoalan    akumulasi modal dan restrukturisasi korporasi bisa dilakukan dengan baik sejauh mengacu pada perundangn yang ada. Bebarapa regulasi yang perlu dijadikan rujukan adalah   UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, PP No 27 tahun 1998 dan PP No.43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Kedua, Tipe  merger PT Pangan Nusantara sebaiknya bersifat horisontal dan vertical sekaligus . Tipe horisontal adalah untuk sesama perusahaan yang memproduksi pangan. Sedangkan Tipe vertical dilakukan antara perusahaan pangan dengan perusahaan pupuk dan perusahaan distributor. Untuk mengendalikan jalanya bisnis  dengan baik, PT Pangan Nusantara perlu diposisikan   sebagai holding company  yang mengontrol semua perusahan dibawahnya.

Ketiga, Selain itu, perlu juga diperhatikan persoalan hukum dalam perijinan dan pengambil alihan hak atas tanah. Karena dengan luasan tanah garap sejuta hektar, selain tanah milik negara pasti akan melibatkan tanah milik masyarakat atau tanah-tanah adat. Oleh karena itu perlu mengajak bicara kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat dan pemerintah daerah.

Semoga tahun baru ini akan memberi pengharapan baru ..bahwa kita akan menjadi bangsa yang bisa makan dari tanahnya sendiri.