Pilkada dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

21 Apr 2013 Mukti Fajar Artikel

Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA ) secara langsung pada bulan Juni 2005 nanti adalah suatu yang baru pertama kali dilakukan . Ini diharapkan sebagai perwujudan proses demokratisasi  dari semangat otonomi daerah , namun juga bisa dikatakan sebagai serial lanjutan atas pemilihan presiden secara langsung .

Faham demokrasi dalam ketatanegaraan seringkali  diterjemahkan sebagai adanya pergantian kepemimpinan secara rutin yang dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat diberikan kedaulatan penuh untuk menentukan  nasibnya sendiri dengan menggunakan hak suaranya secara optimal sehingga kehidupan politik masyarakat di daerah secepatnya mendapatkan pencerahan.

Namun aspek kehidupan masyarakat di daerah yang sedang menjalani transisi tersebut tidak saja didominasi oleh kebutuhan  politik saja , ada dimensi lain yang sepertinya lebih mendasar bagi persoalan hidup masyarakat yaitu kebutuhan ekonomi . Benarkah kemajuaan demokrasi ala PILKADA tersebut dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup serta  kesejahteraan bagi masyarakat di daerah?

Pembangunan ekonomi di sebagaian negara maju (Eropa dan Amerika) dilakukan dengan melalui beberapa tahapan[1] . Tahap pertama adalah unification  dimana kesatuan dan keutuhan bangsa adalah syarat utama bagi sebuah bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi. Produk hukum dan kebijakan pemerintah diharuskan memberikan semangat nasionalisme dan rasa senasib sependeritaan. Sentimen etnis dan kedaerahan harus dibuang jauh jauh agar semua komponen masyarakat merasa ikut bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi bangsanya . Distribusi modal, alat alat produksi dan pembangunan infrasturktur diupayakan  untuk menjangkau keseluruh pelosok negeri .

Proses selanjutnya adalah tahap industrialization  dimana masyarakat dimotivasi untuk melakukan produksi masal (mass production)  dari setiap  jenis barang dan kebutuhan . Akumulasi modal secara alami mulai terbentuk . Masyarakat mulai terstruktur dalam bagian para pemilik modal dan para buruh. Produk hukum dan kebijakan biasanya akan lebih memihak para pemilik modal , namun kondisi ini diharapkan akan muncul trikcle down effect[2], seperti yang pernah terjadi di Amerika , yaitu modal yang terpusat tadi pada titik tertentu akan meluber ke pelaku ekonomi menengah kecil di daerah daerah.  Pada waktu orde baru gagasan tersebut dicoba diterapkan namun kurang berhasil, sebab efek yang terjadi justru berpindah keluar negeri ( free flight capital ) , penyebab lainnya juga karena ketamakan dan keserakahan para konglomerat serta faktor  korupsi kolusi membuat pemerataan dari modal yang terpusat tersebut tidak terjadi.

Tahap pembangunan yang terakhir adalah  social welfare (kesejahteraan sosial  ) yaitu kondisi dimana masyarakat telah tercukupi kebutuhan hidupnya . Ketercukupan itu juga meliputi  rasa aman dan nyaman, misalnya kepastian adanya bahan pangan , biaya kesehatan yang murah, perumahan yang terjangkau, perlindungan konsumen atas produk industri dan lingkungan hidup yang aman. Produk hukum dan kebijakan pemerintah lebih memihak masyarakat dan struktur masyarakat lebih egaliter .

Proses tersebut mereka (negara maju ) lakukan secara bertahap dan makan waktu yang cukup lama , Sedangkan dinegara berkembang seperti Indonesia proses  unification, industrialization dan social welfare tersebut dilakukan secara bersamaan , dan dipaksakan untuk mendapatkan hasil secara instan .Rakyat direkayasa untuk berjiwa nasionalis , mengambil peran efektif dalam industri dan sekaligus  menjamin rasa aman dan nyaman dalam diri dan lingkungannya . Sebuah transisi yang penuh dengan paradox dan kontradiksi internal

Salah satu stimulator (perangsang) adalah dengan cara proses demokrasi di lantunkan dengan rhytme dan tempo yang cepat . Rakyat diberi kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri , hukum sebagai instrument rekayasa sosial  (a tool of social engineering ) diproduksi sebanyak mungkin untuk pro rakyat, dan kendali pemerintahan politik dan ekonomi diberikan wewengannya hingga unit terkecil pemerintahan. Pergerakan  inilah yang mendasari pemikiran perlunya dilakukan PILKADA secara  langsung .

Dalam beberapa kasus[3] yang bisa dicontohkan adalah ketika demokrasi dengan pemilihan langsung secara berkala diterapkan di Kenya , Tanzania  dan Uganda – dan sekarang kita saksikan di Irak –  yang terjadi bukannya kemakmuran seperti yang diharapkan , justru perang dan ketegangan etnis terus bergejolak berkepanjangan. Hal yang sama menimpa pada Bulgaria, Rumania Serbia dan Albania yang kemudia berbalik arah ke sistem komunis karena gagal dalam proses demokrasi liberal .

Sementara studi lain menjelaskan bahwa China , Malaysia dan Singapura menunjukan performance ekonomi yang bagus sekali ketika diberlakukan sistem pemerintahan yang otoriter dan terpusat. Francis Fukuyama[4] menyebutnya sebagai  “negara otoritarianis yang berorientasi pasar” seperti Jerman , Jepang dan juga Brazil ternyata lebih mampu melakukan pembangunan ekonominya menjadi bangsa yang cukup disegani .

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan beberapa syarat tentang kondisi hukum dan politik yaitu[5] , pertama : Predictibility dan  Sustainability yaitu  dimana pergantian pemerintahan harus tetap memberikan produk kebijakan dan aturan yang dapat diperkirakan arahnya dan berkelanjutan , kedua : Stability yaitu dalam pemerintahan yang selalu berganti tersebut dapat diciptakan kondisi sosial politik yang stabil dan jauh dari gejolak perubahan serta  ketiga : Certainty  yaitu apabila terjadi pergantian pemerintahan , maka penguasa yang baru dapat menjamin kepastian hukum  yang berlaku sebelumnya .

Ketiga hal inilah yang menjadi impian para investor dan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di daerah .

Dengan diterapkan PILKADA  langsung  nantinya akan terjadi pergantian pemerintahan secara rutin,  namun akankah disetiap pergantian tersebut dapat menjamin keberlanjutan , kestabilan dan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku usaha ? Beberapa hal yang perlu dicermati untuk menganalisa persoalan tersebut adalah : pertama  : PILKADA langsung akan memunculkan  para pemimpin – yang maaf – kadang kurang kapabel dan tidak dong dengan persoalan ekonomi daerah . Banyak calon pemimpin yang tak pernah dikenal baik dalam pemikiran maupun visinya tentang pembangunan daerah  tiba tiba muncul mempromosikan jurusnya sebagai yang terbaik. Belum lagi adanya para “veteran”  elit politik yang kembali kedaerah, sedangkan selama ini mereka tinggal di Jakarta[6] .  atau secara personal orang tersebut memang tergolong tidak mempunyai wawasan dan kurang berpendidikan . Hal ini jelas sangat tidak mendukung bagi  lingkungan dunia usaha , kedua  : bahwa munculnya para calon pemimpin tersebut – selain calon independen – mereka akan menggunakan “kendaraan politik” partai , dan sudah kita ketahui dan hapal bersama bahwa perilaku para politikus partisan tersebut selalu pragmatis dan hanya berjuang  demi kepentingan sesaat yang orientasinya selalu kekuasaan . Tak ada calon yang mempunyai integritas dan keberpihakan serta memperdulikan nasib rakyat di daerah. Keuntungan pribadi dan partainyalah yang diprioritaskan dan  ketiga :  tidak adanya pedoman pembangunan jangka panjang yang dijadikan dasar arah dan tujuan pembangunan ekonomi di daerah, kalaupun ada hanyalah Rencana Strategis ( Renstra) yang dibuat diawal pemerintahan yang jelas penuh muatan kepentingan pemerintah yang berkuasa . Persoalan  ini menjadi sangat beresiko bagi para pelaku usaha dan investor, sebab setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan maka ganti pula arah kebijakannya.

Kalau berpikir sudah kepalang basah , sebenarnya ketiga hal tersebut dapat pula – secara teori – ditanggulangi , yaitu dengan cara melakukan diskusi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk merumuskan suatu visi dan arah pembangunan ekonomi berkelanjutan  yang  dipahami serta menjadi keyakinan bersama. Rumusan tersebut nantinya dijadikan blueprint bagi pemerintah yang berkuasa dalam membuat kebijakan kebijakan yang berkait dengan pembangunan ekonomi daerah .

Namun optimisme tersebut kembali pudar sebab hal ini tidaklah mungkin dilakukan dalam waktu  singkat karena  belum tersedia mekanisme untuk memfasilitasinya  sedangkan  demokrasi liberal dalam arti otonomi seluas luasnya hanyalah konsumsi bagi negara negara yang telah mencapai tingkat yang tinggi dari persamaan sosial dan telah mempunyai komitmen terhadap  konsensus yang memperhatikan nilai nilai dasar tertentu[7]

Dari gejala gejala “tidak menguntungkan” diatas sebagai keniscayaan yang mungkin  terjadi , maka bagi masyarakat di daerah,  janganlah terlalu berharap akan adanya  perbaikan kesejahteraan maupun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan diberlakukannya PILKADA secara langsung.

Selain itu  juga tidak ada satupun praktisi maupun  pakar politik, hukum  atau  ekonomi di dunia ini yang berani mengemukakan teori bahwa “semakin baik demokrasi maka akan semakin baik pula kualitas ekonomi masyarakat” .

Demokrasi ala PILKADA secara langsung , hanyalah memberikan peluang

untuk munculnya kesempatan kesempatan baru , para pelaku ekonomi baru, kelompok kepentingan baru  dan juga persekongkonglan persekongkolan baru antara  penguasa  dan pengusaha .    ITU SAJA



[1] AFK Organski, The Stages of Political Development, New York , Knopf, 1965

[2] Sumantoro , Hukum Investasi, Hand out , Pasca Sarjana Universitas Diponegoro , 1998  

[3] Berg Shclloser and Siegler dalam Russel Lawrence Barsh :  Democratic and Development , Human Right Quarterly , John Hopkins University Press 1992

[4] Francis Fukuyama, The End of History and Last Man, Edisi  terjemahan, Penerbit Qalam 2001

[5] Erman Radjaguguk Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi,  Hand Out, Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2004

[6] Kompas tanggal 22 Maret 2005

[7] Francis Fukuyama , Ibid p 204