Perlindungan UMKM

26 Apr 2013 Mukti Fajar Makalah

PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL[1]

Oleh :

Mukti Fajar ND[2]

  1. I.         Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan  Menengah (selajutnya ditulis UMKM) adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, selain dari Usaha Besar (Swasta) dan Badan Usaha Milik Negara (selajutnya ditulis BUMN).[3] Hal ini dikarenakan UMKM  merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, serta  berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.[4]

Karena posisi yang strategis tersebut, pemerintah memberikan dukungan dan perlindungan bagi UMKM melalui melalui Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Selajutnya ditulis UU UMKM) .[5] Undang Undang tersebut adalah pembaharuan hukum terhadap  pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1995 tentang  Usaha Kecil.

Namun dalam realitasnya,  sistem ekonomi Indonesia telah menganut sistem ekonomi pasar, dimana peran negara semakin diperkecil dalam mengatur para pelaku ekonomi.[6] Seperti halnya ketika Indonesia meratifikasi General Agreement On Tariff and Trade (GATT) atau pernyataan keikutsertaan dalam World Trade Organization. Ratifikasi tersebut disahkan melalui Undang undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi undang-undang tersebut maka pemerintah tidak lagi akan memberikan proteksi bagi semua pelaku ekonomi. Beberapa prinsip ekonomi dalam WTO yang mendukung terciptanya pasar bebas adalah [7]:

1).      National Treatment :  Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang sama bagi barang, jasa dan investor asing dengan barang, jasa dan investor dalam negeri sesama anggota WTO.

2).      Most Favoured Nation (MFN): Pada pokoknya prinsip MFN adalah bentuk pengejawantahan prinsip non diskrminasi diantara negara negara anggota WTO. setiap negara tidak boleh membeda bedakan perlakuan di antara negara-negara dalam transaksi perdagangan maupun investasi.

Dari kedua prinsip diatas, pada prakteknya akan membahayakan bagi pelaku UMKM. Sebab produk barang jasa, dan perusahaan UMKM harus diperlakukan sama dengan produk barang jasa, dan perusahaan asing .

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, juga mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) atau hak kekayaan Intelektual seperti hak cipta , dan hak kekayaan industrial (Paten, Merk, desain Industri dan sebagainnya).[8] Sementara bagi UMKM, menaati hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bukan persoalan mudah. Contoh misal; untuk mendapatkan merek dagang perusahaan UMKM harus mendaftarkan agar mendapat sertifikat merek. Pada prakteknya pengurusan merek tersebut memakan waktu 18 bulan, dan 36 bahkan 60 bulan bagi pedaftaran Paten. Lebih dari itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak tersebut relatif mahal bagi pengusaha UMKM termasuk pembayaran tahunannya.[9]

Begitu pula dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , dimana tidak lagi dibedakan perlakuan bagi investor domestik maupun asing[10].

Sekilas uraian diatas memperlihatkan adanya konflik dalam regulasi UMKM di Indonesia.  Hal ini melahirkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu:  (1) mengapa perlindungan UMKM menjadi penting ? dan ; (2) bagaimana bentuk perlindungan bagi UMKM ? . Tulisan berikut ini akan membahas permasalahan tersebut dari prespektif yuridis sosiologis.

 

  1. II.      Pembahasan

A. Pentingnya Perlindungan UMKM di Indonesia

Secara historis,   tidak ada penjelasan sejarah mengenai kelahiran UMKM di Indonesia.  Namun secara konseptual,  keberadaan UMKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendirian Republik Indonesia. Apabila UMKM hanya diterjemahkan secara umum sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat kecil dengan modal kecil, maka tidak jauh berbeda dengan pemikiran Sukarno tentang Marheinisme. Marheinisme adalah faham ekonomi asli Indonesia, yang dikonseptualisasikan oleh Sukarno dari hasil perbincangannya dengan seorang petani miskin yang bernama Marhein.[11]

Kisah mengenai Marheinisme cukup menarik untuk di simak. Detail ceritanya sebagai berikut :

Pada suatu sore ketika Sukarno bersepeda di pinggiran kota Bandung, Soekarno berhenti dipinggir hamparan sawah. Sambil beristirahat ia mengamati seorang petani yang kurus sedang membajak sawahnya yang kecil dengan sapi-sapinya yang juga kurus. Lalu Soekarno memanggilnya dan mengajaknya bicara.

Wahai bapak tani, siapa pemilik sawah ini “tanya Soekarno,

“Sawah ini walaupun kecil adalah milik saya dan keluarga”, jawab petani.

Lalu Soekarno bertanya lagi, “siapa pemilik sapi-sapi ini”

“Sapi ini juga milik saya sendiri”, jawab petani.

“Siapa pemilik bajak itu”,

Dijawab petani, “itu milik saya sendiri… juga gubuk yang kecil itu dan juga cangkul dan alat-alat bertani ini, semuanya adalah milik saya dan keluarga, hasil dari sawah ini pun saya gunakan untuk menghidupi keluarga saya”.

Lalu Soekarno mengakhiri percakapan ini dengan bertanya,

”siapa namamu?.

Dijawablah oleh petani tadi, ”nama saya Marhein”[12]

 

Dari kejadian sore itu Soekarno merenung. Banyak sekali rakyat Indonesia yang hidupnya seperti si Marhein. Mereka tidak mengabdi pada majikan, mereka memiliki modal sendiri walaupun serba kecil dan terbatas. Marhein tidak sama dengan kaum Proletar yang mengabdi pada kaum Borjuois seperti konsep sosialisme komunis dari ajaran Karl Marx. Inilah ciri dari ekonomi bangsa Indonesia.[13]

Selanjutanya Soekarno menamakan konsep ekonomi ini dengan “Marheinisme”. Seorang marhein adalah orang yang mempunyai alat-alat sedikit orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiriMarhein terdiri dari petani buruk, pegawai, nelayan, tukang gerobak, pegawai kecil-kecil dan pokoknya masyarakat yang miskin namun tidak mengabdikan dirinya pada orang lain. Marhein bukan buruh yang menjual tenaganya pada suatu perusahaan tetapi tidak ikut memiliki pabriknya, tidak ikut memiliki mesin, tidak ikut memiliki martil-martil dan gergaji-gergaji dalam perusahaan itu. Mereka hanya menjual tenaga yang cocok. Mereka bukan marhein.[14]

Jika menilik Pasal  1 ayat (1) sampai dengan (3) UU UMKM dapat diambil ciri-ciri dari UMKM yaitu[15] :

(1)   usaha produktif milik orang perorangan  atau badan usaha yang

(2)   bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar

(3)   mempunyai jumlah kekayaan tertentu yng ditentukan Undang-undang

Sebenarnya dalam banyak literatur, UMKM mempunyai istilah lain yang sering disebut ekonomi kerakyatan. Mubyarto mendefinisikan Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Ekonomi kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata.[16]

Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang menjamin keterlibatan rakyat sebagai subyek yang mengendalikan jalannya roda ekonomi negara atau suatu sistem perekonomian yang menjamin dilakukannya “produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikian rakyat”. Disebut juga demokrasi ekonomi, karena sistem ini mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.[17] Ekonomi kerakyatan adalah kancah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi.[18] Ekonomi rakyat juga sering disebut sektor informal, karena keterbelakangannya dan dalam volume produksi yang sangat kecil serta tidak dilengkapi dengan ijin usaha secara formal.[19]

Uraian diatas sama dengan apa yang dimaksud sebagai asas dan tujuan dalam UU UMKM. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi dan seterusnya.

Secara konstitutif, mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 disebutkan pada Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Karena kelekatan sejarah dan kesamaan visi ekonomi secara konstitusional, maka keberadaan UMKM menjadi penting untuk pembangunan ekonomi nasional.

Selain pemaparan diatas, UMKM menjadi penting untuk dilindungi karena jumlahnya yang sangat luar biasa. Pada Tahun 2007 terdapat 49.840.489 UMKM, yang menghasilkan Rp 2.121.309,6 trilyun dan membuka lapagan kerja bagi  91.752.318 juta orang. Lebih lengkapnya dapat diihat dari data statistik dibawah ini .

 

 

Perkembangan Data UMKM[20]

NO

INDIKATOR

SATUAN

TAHUN

PERKEM-BANGAN (%)

PANGSA (%)

2005

2006 *)

2007 **)

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

                   

1

 Unit Usaha

 (Unit)

 47.022.084

 48.783.549  49.845.016  6,00      

 – Usaha Kecil (UK)

 (Unit)

 46.911.575

 48.664.464  49.720.236  5,99  99,76  99,76  99,75

 – Usaha Menengah(UM)

 (Unit)

 105.487

 114.687  120.253  14,00  0,22  0,24  0,24

–    Usaha Kecil dan Menengah

 (UMKM)

 (Unit)

 47.017.062

 48.779.151  49.840.489  6,01  99,99  99,99  99,99

 – Usaha Besar (UB)

 (Unit)

 5.022

 4.398  4.527  (9,86)  0,01  0,01  0,01

 

           

2

 Tenaga Kerja

 (Orang)

 86.305.825

 91.993.357  94.273.025  9,23      

 – Usaha Kecil (UK)

 (Orang)

 79.171.294

 85.053.069  87.032.313  9,93  91,73  92,46  92,32

 – Usaha Menengah(UM)

 (Orang)

 4.415.322

 4.494.693  4.720.005  6,90  5,12  4,89  5,01

 – Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

 (Orang)

 83.586.616

 89.547.762  91.752.318  9,77  96,85  97,34  97,33

 – Usaha Besar (UB)

 (Orang)

 2.719.209

 2.445.595  2.520.707  (7,30)  3,15  2,66  2,67

 

           

3

 PDB ***)

 (Rp. Milyar)

 2.774.281,2

 3.339.479,6  3.957.403,9  42,65      

 – Usaha Kecil (UK)

 (Rp. Milyar)

 1.049.055,7

 1.253.355,6  1.496.254,2  42,63  37,81  37,53  37,81

 – Usaha Menengah(UM)

 (Rp. Milyar)

 445.576,2

 532.862,7  625.055,4  40,28  16,06  15,96  15,79

 – Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

 (Rp. Milyar)

 1.494.631,9

 1.786.218,3  2.121.309,6  41,93  53,87  53,49  53,60

 – Usaha Besar (UB)

 (Rp. Milyar)

 1.279.649,4

 1.553.261,3  1.836.094,3  43,48  46,13  46,51  46,40

 

           

4

 Ekspor Non Migas

 (Rp. Juta)

 544.201.760

 607.086.239  713.415.941  31,09      

 – Usaha Kecil (UK)

 (Rp. Juta)

 28.048.167

 30.364.628  35.507.582  26,60  5,15  5,00  4,98

 – Usaha Menengah(UM)

 (Rp. Juta)

 82.289.898

 91.946.232  107.314.265  30,41  15,12  15,15  15,04

 – Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

 (Rp. Juta)

 110.338.065

 122.310.859  142.821.847  29,44  20,28  20,15  20,02

 – Usaha Besar (UB)

 (Rp. Juta)

 433.863.695

 484.775.379  570.594.095  31,51  79,72  79,85  79,98

 

           

5

 Investasi ***)

 (Rp. Juta)

 655.854.258

 805.470.310  983.822.763  50,01      

 – Usaha Kecil (UK)

 (Rp. Juta)

 134.233.362

 164.778.036  204.808.961  52,58  20,47  20,46  20,82

 – Usaha Menengah(UM)

 (Rp. Juta)

 167.170.345

 205.848.507  257.202.692  53,86  25,49  25,56  26,14

 – Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

 (Rp. Juta)

 301.403.707

 370.626.544  462.011.653  53,29  45,96  46,01  46,96

 – Usaha Besar (UB)

 (Rp. Juta)

 354.450.551

 434.843.766  521.811.109  47,22  54,04  53,99  53,04
   

           
   

           
Keterangan :                
*) Angka sementara                
**) Angka sangat sementara                
***) Atas dasar harga berlaku                
                   

 

 

Dari pertimbangan jumlah angka-angka  tersebut diatas, sudah selayaknya UMKM mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Sebagai pembanding , di negara berkembang lainnya seperti China UMKM mendapat posisi yang penting dalam pembangunan ekonomi. Saat ini China memiliki UMKM yang jumlahnya mewakil 60% dari sektor perusahaan dan menghasilkan 40 % keuntungan bukan pajak. Pemerintah China selalu meningkatkan iklim usaha yang memungkinkan untuk UMKM berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Bahkan sedikitnya 400 unit perusahaan UMKM China memenuhi kualifikasi dan tercatat di papan bursa efek di Shenzhen Stock Exchange (SSE) [21].  Kebijakan mutakhir dari pemerintah China setelah masuk menjadi anggota WTO adalah menginternasionalisasikan UMKM keseluruhan penjuru dunia.[22]

Lokalisasi UMKM dirancang sedemikian rupa, sehingga sekaligus menjadi tempat tujuan wisata. Jenis- jenis pekerjaan dibuat sedimikian rupa sehingga kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, mendapat kesempatan bekerja dengan baik. Di China, UMKM pada umumnya terkait dengan usaha besar, sehingga UMKM menjadi supplier utama pada usaha-usaha raksasa. UMKM dan home industry, menjadi benar-benar tulang punggung perekonomian bangsa.[23]

Dukungan dari kebijakan pemerintah China juga sangat nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah China berusaha menempatkan diri sebagai pelayan dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh industri UMKM. Mulai dari birokrasi perizinan yang mudah dan cepat,[24] hingga penyediaan fasilitas jalan raya, pelabuhan angkut dan energi listrik.[25]  China sejak tahun 1990-an, telah mengirimkan ribuan tenaga mudanya untuk belajar ke beberapa universitas terbaik di Amerika Serikat, seperti Harvard, Stanford, dan MIT,  sebagai upaya menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal. Selain itu China juga memperluas jaringan bisnisnya di negara-negara maju.[26] Fenomena ini menunjukan komitmen pemerintah China terhadap UMKM untuk menjadi bagian yang penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian bangsanya.

Keberadaan UMKM dalam ekonomi global juga sangat penting adanya.  Seperti dikatakan Melissa A. Boge :

Small and Medium Enterprises (S.M.E’s) are an indispensable component of any economy, be it developed or developing. SME’s are the lifeblood of an economy and they are playing an increasing role on a global basis, managers that are taking off the blinkers and seeking innovative ways to establish cross cultural relationships are becoming the leaders and positioning themselves for future opportunities in the growth markets of the world. [27]

Pada kenyataannya,  UMKM telah menjadi aktor global yang perlu diperhitungkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seperti dikatakan Antal Szabó , (Regional Adviser on Entrepreneurship and SMEs dari UNECE)

“The majority of the SMEs are working within the framework of a local environment. Their consumers are their neighbours and in the vicinity of their village/city /county/region. This is their strength and opportunity. However, they have to act taking into consideration the influence and external factors of the globalization, the particular stage of internationalisation including challenges of the competitive market players, environment concerns, sustainable economic growth, international standards, and information technology.[28]

Begitu pula dengan hasil dari Forum International Ministerial Conference on “Enhancing the Competitiveness of SMEs in Global Economy, yang diselenggarakan oleh Organization Of Economic and Cooperation and Development (OECD) dan menghasilkan “Bologna Charter”. Forum tersebut mendukung penguatan sektor UMKM dalam globalisasi dengan restrukturisasi ekonomi, karena dianggap memberikan pengaruh yang besar pada struktur ekonomi dunia.[29]

Keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO), menjadi pertimbangan tersendiri untuk melindungi UMKM.  Sistem persaingan bebas yang menjadi prinsip WTO pada realitasnya tidak selalu merugikan. Bagi Negara maju seperti Amerika, dalam decade terakhir menunjukan bahwa Regulasi WTO tentang UMKM justru mengangkat pertumbuhan UMKM di sana. [30] Mungkin karena struktur dan infrastruktur dalam mekanisme pasar bebas sudah mereka kuasai.

Di Amerika dan Eropa,  UMKM mendapatkan perhatian khusus dalam hal perlindungan eksportnya. Pemerintah Amerika dengan gigih melakukan upaya peningkatan eksport produk UMKM dengan cara menggalakkan promosi, menyediakan informasi, pemberian bantuan pendanaan.[31] Semenara Uni Eropa mempunyai kebijakan eksport UMKM yang sedikit berbeda yaitu  : (1)Membuat sistem administrasi aturan bisnis yang sederhana; (2) Memperbaiki sistem keuangan yang mendukung lingkungan bisnis UMKM; (3) Membantu strategi UMKM untuk Eropanisasi dan internasionalisasi dengan memberikan layanan informasi yang ebih baik; (4) Meningkatkan daya saing UMKM dan memperbaiki berbagai akses yang diperlukan, serta membantu dalam riset, pengembangan serta pelatian; (5) Membimbing entrepreneurship dan mendukung secara khusus terhadap target-target dari kelompok bisnis. [32]

Dari berbagai catatan diatas dapat disimpulkan bahwa Globalisasi ekonomi akan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM.

 

  1. B.  Bentuk Perlindungan UMKM di Indonesia

Secara yuridis, telah banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi UMKM di Indonesia. Bentuk perlindungan yang dimaksud disini dapat bersifat protektif maupun fasilitatif.

Adapun yang berbentuk protektif misalnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  76  Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan  Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka.   Dalam Pasal 11 disebutkan   “Kriteria  penetapan  bidang  usaha  yang  terbuka  dengan  persyaratan adalah antara lain untuk perlindungan dan pengembangan  Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi”.  Selajutnya dalam Pasal 13 disebutkan “Pemerintah  menetapkan  bidang  usaha  yang  dicadangkan  untuk UMKM dan Koperasi  dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan”.

Sedangkan yang bersifat fasilitatif,  misalnya dalam pasal 18 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan akan memberikan fasilitas tertentu bagi penanam modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; Begitu pula Dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan ”BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”

Secara khusus dalam UU UMKM Pasal 7 sampai Pasal 15 mengenai Penumbuhan Iklim Usaha disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan dalam persoalan (a). pendanaan; (b). sarana dan prasarana; (c). informasi usaha; (d). kemitraan; (e). perizinan usaha; (f). kesempatan berusaha; (g). promosi dagang; dan (h). dukungan kelembagaan. Selajutnya dalam Pasal 16 ayat (1) UU UMKM secara tegas menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: (a).produksi dan pengolahan; (b).pemasaran; (c)sumber daya manusia; dan(d).desain dan teknologi.

Ada juga peraturan pemerintah lainnya khusus mengenai UMKM juga dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Negara Koperasi dan UMKM. Beberapa di antaranya :

1).   Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

2).   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil,Dan Menengah.

3).   Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KUKM/X/2005 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 32/KEP/M.KUKM/ IV/2003 Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah;

4).   Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 13 /PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM)

5).   Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 13.1/PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

6).   Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

7).   Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : /PER/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra.

8).   Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/PER/M.KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

9).   Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional.

Keseluruhan peratuan perundang-undang tersebut dibuat dalam rangka untuk melakukan perlindungan bagi UMKM di Indonesia  melalui berbagai program pemberdayaan.

 

  1. III.    Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat dirumusakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Bahwa keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting untuk dilindungi dikarenakan : Pertama,  mempunyai keterkaitan sejarah dalam proses pembentukan Republik Indonesia,  dan secara konstitusional mempunyai visi yang sama dengan UUD 1945 dalam Perekonomian Nasional
    dan Kesejahteraan Sosial. Kedua, dari angka statisik  jumlah UMKM memberikan konstribusi pada pendapatan domestik bruto yang signifikan dan enyerap lapangan kerja yang besar. Ketiga , keberadaan UMKM menjadi penting tidak saja pada perekonomian nasiona namum UMKM sudah menjadi bagian dari ekonomi global. 
  2. Bahwa secara yuridis telah banyak peraturan perundang-undang yang memberikan  perlindungan terhadap UMKM. Perlindungan disini dalam bentuk protektif dan fasilitatif.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Zen Umar Purba, “Sistem Hak Kekayaan Intelektual Dan Kaitannya Dengan UKM” Disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001

Ali Syraief, “UMKM-Pembinaan Usaha Kecil Semrawut”,  Harian Umum Pikiran Rakyat,  12 Juli 2004, dinduh dari  http://www.forumUMKM.com/a3.html

Antal Szabó, “SMEs in the Third Millennium, International Conference on Legal Aspects of SME Development & Best Practice in Simplification of SME Legal Environment”,  Maribor, April 2000

“Birokrasi Panjang Penyebab PMA Turun”, Suara Merdeka,  Maret 2005, diunduh dari http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/01/  eko07.htm

“China’s Small And Medium Enterprises: Room To Grow With WTO” diunduh dari http://www.usembassy-china.org.cn/econ/smes2002.html

Huala Adolf , Hukum Ekonomi Internasional ; Suatu Pengantar, ( Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005),

“International Ministerial Conference on Enhancing the Competitiveness of SMEs in Global Economy”  yang diselenggarakan oleh Organization Of Economic and Cooperation and Development (OECD) pada 13-15 Juni 2000 di Bologna, Italy.

Melissa A. Boge, “Increasing Small Business Exports : Learning To Do The Right Thing” Journal of Small and Emerging Business Law, Winter 1997

“More Business Terms Glossary” .di unduh dari http://sbinfocanada.about.com/od/businessinfo/g/SME.htm

Mubyarto, “Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16 No. 3, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.,

Mubyarto, “Ekonomi Kerakyatan”, Makalah disampaikan pada Pertemuan I Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, YAE Bina Swadaya di Finacial Club Jakarta 22 Januari 2002,

Mubyarto, “Ekonomi Rakyat Dan Program IDT”, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1996).hal.29

Muhammad Subair,  “Rahasia Dibalik Kesuksesan Produk China Menguasai Pasar Dunia”, diunduh dari  http://bair.web.ugm.ac.id/Rahasia_Dibalik_Kesuksesan_Produk_China.htm

Pataniari S., Api Perjuangan Rakyat : Kumpulan Tulisan Terpilih Bung Karno, (Jakarta : Lembaga Kajian Ekonomi Politik dan  Kekal Indonesia, 2002),

Republik Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Republik Indonesia, Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor  76  Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan  Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka.

Republik Indonesia,

Republik Indonesia,  Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

Republik Indonesia,  Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil,Dan Menengah.

Republik Indonesia,  Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 23/PER/M.KUKM/X/2005 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 32/KEP/M.KUKM/ IV/2003 Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah;

Republik Indonesia , Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 13 /PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM)

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 13.1/PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 14/PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : /PER/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 06/PER/M.KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

Republik Indonesia,  Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 08/PER/M.KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional.

Sritua Arif, Ekonomi Kerakyatan Indonesia; Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, (Jawa Tengah, Penerbit Muhammadiyah University Press,2002)

Sumber Data Biro Pusat Statstik  2007

Sunil Bhargava, “World Trade Organisation Regime : Impact On Small And Medium Enterprises (SMEs)”, Committee on Trade Laws and WTO, Institute of Chartered Accountants of India

UMKM dalam Globalisasi Ekonomi : Ditengah Gempuran Krisis Ekonomi dan Penciptaan Kesejahteraan Bangsa, Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Jakarta : 2008),

 



[1] Disampaikan dalam Seminar Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  13 Agustus 2009

[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[3] Paragraf ketiga,  bagian Umum, Penjelasan atas Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah

[4] Ibid .,

[5] Konsideran Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah

[6]

[7] Huala Adolf , Hukum Ekonomi Internasional ; Suatu Pengantar, ( Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm 29-31

[8] A. Zen Umar Purba, “Sistem Hak Kekayaan Intelektual Dan Kaitannya Dengan UKM” Disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001

[9] Selain persoalan ini masih ada mengenai persoalan hukum tentang perijinan usaha, perpajakan, retribusi, wajib daftar yang dinilai banyak pihak justru menjadi hambatan pengembangan UMKM di Indonesia. UMKM dalam Globalisasi Ekonomi : Ditengah Gempuran Krisis Ekonomi dan Penciptaan Kesejahteraan Bangsa, Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Jakarta : 2008), hal 110

[11] Sampai hari ini masih menjadi perdebatan , apakah tokoh Marhein ini benar-benar ada atau hanya tokoh imajiner rekaan Sukarno belaka.

[12] Pataniari S., Api Perjuangan Rakyat : Kumpulan Tulisan Terpilih Bung Karno, (Jakarta : Lembaga Kajian Ekonomi Politik dan  Kekal Indonesia, 2002), hlm. 116

[13] Ibid ,

[14] Ibid , hal 117

[15] Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal  1 ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. UMKM diluar negeri disebut dengan Small to Medium Enterprises.  Sebagai pembanding Di Kanada SMEs didefinisikan sebagai   “businesses with fewer than 500 employees,” di Uni Eropa definisi SME, yaitu: Small to Medium Enterprises is a business with a headcount of fewer than 250 is classified as medium-sized; a business with a headcount of fewer than 50 is classified as small, and a business with a headcount of fewer than 10 is considered a microbusiness. “More Business Terms Glossary” .di unduh dari http://sbinfocanada.about.com/od/businessinfo/g/SME.htm

[16] Mubyarto, “Ekonomi Kerakyatan”, Makalah disampaikan pada Pertemuan I Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, YAE Bina Swadaya di Finacial Club Jakarta 22 Januari 2002, hal. 25

[17] Sritua Arif, Ekonomi Kerakyatan Indonesia; Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, (Jawa Tengah, Penerbit Muhammadiyah University Press,2002) hal  153

[18] Mubyarto, “Ekonomi Rakyat Dan Program IDT”, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1996).hal.29

[19] Mubyarto, “Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16 No. 3, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.,  hal.13

[20] Sumber Data Biro Pusat Statstik  2007  dalam UMKM dalam Globalisasi Ekonomi.. op cit. hal 101-103

[21] “China’s Small And Medium Enterprises: Room To Grow With WTO” diunduh dari http://www.usembassy-china.org.cn/econ/smes2002.html

[22] “China’s Small And Medium Enterprises: Room…” op. cit.

[23] Ali Syraief, “UMKM-Pembinaan Usaha Kecil Semrawut”,  Harian Umum Pikiran Rakyat,  12 Juli 2004, dinduh dari  http://www.forumUMKM.com/a3.html

[24] Untuk memulai usaha di China hanya membutuhkan waktu tunggu selama 40 hari, bandingkan dengan Indonesia yang membutuhkan waktu 151 hari untuk mengurus perizinan usaha., “Birokrasi Panjang Penyebab PMA Turun”, Suara Merdeka,  Maret 2005, diunduh dari  http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/01/eko07.htm

[25] Infrastruktur penunjang untuk memacu ekspor yang disiapkan oleh pemerintah China secara serius. Bila pada tahun 1978 total panjang jalan raya di China hanya 89.200 km, maka pada tahun 2002 meningkat tajam menjadi 170.000 km. Untuk pelabuhan, setidaknya saat ini China memiliki 3.800 pelabuhan angkut, 300 di antaranya dapat menerima kapal berkapasitas 10.000 MT. Sementara untuk keperluan tenaga listrik pada tahun 2001 saja China telah mampu menyediakan sebesar 14,78 triliun kwh, dan saat ini telah dilakukan persiapan untuk membangun PLTA terbesar di dunia yang direncanakan sudah dapat digunakan pada akhir  tahun 2009. Muhammad Subair,  “Rahasia Dibalik Kesuksesan Produk China Menguasai Pasar Dunia”, diunduh dari  http://bair.web.ugm.ac.id/Rahasia_Dibalik_Kesuksesan_Produk_China.htm

[26] China saat ini telah memiliki jaringan perdagangan yang sangat mantap dengan Amerika, bahkan memperoleh status sebagai The Most Prefered Trading Partner. Ibid.

[27]Melissa A. Boge, “Increasing Small Business Exports : Learning To Do The Right Thing” Journal of Small and Emerging Business Law, Winter 1997

[28] Antal Szabó, “SMEs in the Third Millennium, International Conference on Legal Aspects of SME Development & Best Practice in Simplification of SME Legal Environment”,  Maribor, April 2000

[29] “International Ministerial Conference on Enhancing the Competitiveness of SMEs in Global Economy”  yang diselenggarakan oleh Organization Of Economic and Cooperation and Development (OECD) pada 13-15 Juni 2000 di Bologna, Italy.

[30] Sunil Bhargava, “World Trade Organisation Regime : Impact On Small And Medium Enterprises (SMEs)”, Committee on Trade Laws and WTO, Institute of Chartered Accountants of India

[31] Melissa A. Boge, “Increasing Small Business…, Op cit

[32] Ibid