Nasionalisme Beras dan Buruh

21 Apr 2013 Mukti Fajar Artikel

Nasib petani memang selalu sial. Ketika panen datang, dan mereka berharap bisa  menjual berasnya dengan harga yang lebih baik, tangan tangan kekuasaan sudah menghadangnya  melalui regim operasi pasar. Namun ketika harga pupuk dan bibit melangit, tidak satupun pihak yang membela dan memperhatikannya, begitu pula ketika harga BBM naik, sehingga biaya pengangkutan dari penggilingan beras ke pasar  yang dahulu cuma 250 ribu tiap truknya sekarang menjadi 400 ribu sekali angkut, juga tak ada orang peduli .. Itung punya itung pasti tekor angkanya.   Belum lagi selesai, ”ujug ujug” ada beras import dari manca yang akan didatangkan secara resmi oleh pemerintah dengan harga jauh lebih rendah menjadi pesaing produknya dipasaran. Pemerintah jelas semakin memojokan mereka untuk berhadap langsung dengan konsumen, karena dalam mekanisme pasar bebas, masyarakat pasti akan akan memilih beras yang lebih murah.   Alhasil, status miskin dan sengsara  menjadi abadi  untuk disandang para petani. Padahal kalau kita mau sejenak merenung,  jasa yang dilakukan mereka sangatlah besar. Bayangkan saja, bagaimana kalau tiba tiba petani raib dari bumi pertiwi ?. Sebab tak satupun orang mau menggeluti profesi ini karena sangat beresiko dan tanpa perlindungan sedikitpun . Padahal bisnis yang mereka kerjakan adalah urusan yang sangat urgen….yaitu  urusan perut.

Beberapa anggota DPR yang mencoba berempati, meyuarakan penolakan terhadap kebijakan import beras tersebut , tetapi dari mekanisme sidang serta proses lobi untuk mengajukan hak angket justru menjadi retorika politik yang menyebalkan dan keluar dari persoalan substanstifnya. Para dewan yang terhormat justru terlihat sibuk beradu argumentasi dan kalkulasi suara dalam voting.

Kisah memilukan juga sedang merundung saudara kembar  si petani, yaitu si buruh. Di Jawa Timur lautan buruh berdemostrasi untuk meminta Upah Minimum Propinsi dinaikan. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelehkan, akhirnya pemerintah daerah mencoba mengakomodasi keinginan mereka, Namun ”ujug ujug” urusan ini menjadi mentah kembali , sebab para pengusaha mengancam akan memindahkan industrinya kalau kebijakan upah buruh tetap dinaikkan. Mereka jelas tidak mau mengurangi keuntungan hanya untuk menyejahterakan buruhnya.

Anehnya, dari dua kondisi diatas, pemerintah bukannya tampil didepan menjadi pahlawan namun justru mengambil keuntungan politis dengan cara melakukan manuver ”menyelinap” dibalik benturan kepentingan antara masyarakat konsumen  dan pengusaha melawan petani dan buruh secara vis a vis,  yang ujungnya pemerintah akan mengatakan bahwa kebijakan impor beras dan upah buruh murah yang diambil karena keniscayaan mekanisme pasar telah  menghendaki.

Hikayat tragis  kaum Marhen tentang si buruh dan si petani sejak awal berdiri republik ini tak pernah berubah. Persoalan ini disebabkan karena sempitnya rasa nasionalime yang dimiliki oleh pemerintah dan pengusaha besar.

Diskursus tersebut  bisa kita bahas dalam dua hal. Pertama: Prinsip efisiensi yang menjadi jargon kapitalisme modern selau disalah tafsirkan oleh pemerintah dan juga pelaku usaha. Pemerintah lebih memilih beras murah walaupun  datang dari asing . Semakin murah harga dipasaran, berarti semakin efisien, dan inflasi tidak melejit.  Dalam kasus buruh, pengusaha  selalu menempatkan tenaga kerja sebagai faktor produksi yang harus selalu ditekan dengan cost yang serendah-rendahnya. Karena semakin murah upah , semakin efisien pula biaya produksi , artinya semakin besar keuntungan yang akan didapat pengusaha  dan  pemerintah daerah akan ikut merasakan keuntungan investasi diwilayahnya.

Secara pragmatis, logika diatas memang benar dan tak terbantahkan. Tetapi bagaimana dengan  kesejahteraan petani dan buruh yang notabene adalah anak bangsa sendiri yang harus dijaga untuk keberlangsungan pembangunan jangka panjangnya ?. Kenapa pemerintah tidak membeli beras petani dengan harga tinggi dan selanjutnya memberikan subsidi untuk dijual pada masyarakat sampai harga kembali wajar? atau kenapa pengusaha tidak mengambil kuntungan sedikit saja tetapi buruhnya bisa bekerja dengan tenang karena mampu mencukupi kebutuhannya ?

Kedua : Masih digunakannnya paradigma pembangunan yang mendasarkan pada petumbuhan ekonomi (economic growth) . dimana segala kemajuan pembangunan diukur dengan pertumbuhan angka angka semata. Padahal kalau pemerintah dan pengusaha punya jiwa nasionalisme maka pilihannya kepada pembangunan yang  berkelanjutan (sustainable development) dengan mendasarkan pada pemerataan  pendapatan dan kelangsungan hidup masyarakat . Pemerintah harus berpihak pada perbaikan kondisi kesejehteraan petani dan buruh harus, karena merekalah mayoritas penduduk negeri ini. Kalau nasib mereka baik maka daya beli mereka akan tumbuh dan stabilitas ekonomi nasional  bisa terjaga. Tetapi kalau nasib mereka terus digerus , daya ekonominya mati, akhirnya siapa yang akan menggarap sawah dan membeli produk industri ?

Kita bisa berguru pada “orang suci“ Mahatma Gandhi yang mengajarkan swadesi pada bangsa India untuk menjaga nasionalisme dengan cara mencukupi kebutuhan sendiri dan menolak produk asing. Dia katakan : “bangsa yang sejahtera bukan sekedar bangsa yang rakyatnya  mampu membeli namun juga mampu mencukupi kebutuhannya sendiri[1]. Akankah kita mau belajar darinya …. ????



[1] Francis Allapat, Gandhi