BAB III

26 Apr 2013 Mukti Fajar Buku Dualisme Penelitian Hukum

BAB III

MERANCANG PENELITIAN

 

  1. A.   Mengawali Penelitian

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah memerlukan beberapa tahapan untuk melaksanakannya. Perencanaan yang matang akan membuat seluruh proses penelitian menjadi lebih mudah, menarik, terukur dan  menghasilkan sebuah karya ilmiah yang memuaskan semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun seringkali orang mengalami kebingungan ketika akan melakukan penelitian, karena akan terlibat dengan persoalan, mau meneliti apa?, sumber data dan bahannya didapat dari mana?, nanti pakai teori apa?, lokasi penelitiannya dimana?  bagaimana menulis proposalnya?, dan sederet pertanyaan yang kalau tidak segera menemukan jawabannya justru akan membuat frustasi,  malas dan akhirnya tidak jadi melakukan penelitian.

Untuk memudahkan persoalan klise tersebut, perlu merancang penelitian beserta tahap-tahap pelaksanaannya. Beberapa tahap itu antara lain :

  1. Menentukan Topik Penelitian
  2. Menentukan Masalah Penelitain
  3. Menentukan konsepsi dan definisi operasional penelitian
  4. Membuat proposal Penelitian

 

Penjelasan masing masing tahapan bisa diikuti berikut ini :

  1. 1.   Menentukan Topik Penelitian

Topik penelitian merupakan kerangka dasar dari sebuah rancangan penelitian. Sebab topik penelitian akan menentukan tahap tahap penelitian selanjutnya, seperti kerangka teori, permasalahan  tujuan dan metode penelitian yang digunakan. Selain dari itu pemilihan topik yang tepat akan membuat hasil penelitian menjadi menarik, jelas untuk dipahami pembaca dan memberikan kontribusi bagi keilmuan secara umum.

Sebelum menentukan topik, maka terlebih dahulu orang mempertimbangkan beberapa hal berikuti ini :

  1. Topik itu harus dimengerti dan dipahami oleh peneliti.

Peneliti akan dengan leluasa menuangkan pengetahuannya tentang topik tersebut tanpa ragu-ragu karena memang didukung oleh pengetahuannya yang memadahi tentang topik tersebut. Dengan kata lain topik hendaknya masih dalam jangkauan kemampuan dan keterampilan penulis. Memilih topik yang sama sekali tidak dimengerti atau jauh dari pemahaman keilmuan si peneliti justru akan menciptakan kesulitan.

  1. b.   Topik tersebut harus menarik perhatian penulis.

Walaupun penulis mengetahui dan memahami suatu topik, namun apabila penulis tidak tertarik untuk menulis topik tersebut, maka apabila dipaksakan hasil dari tulisan tersebut juga akan kurang berbobot, karena tulisan itu terkesan tidak sungguh-sungguh.

  1. Topik yang dipilih sebaiknya yang aktual,

Perlu diperhatikan pula topik yang sedang banyak dibicarakan orang. Salah satu kenikmatan sebagai peneliti apabila hasil penelitian bisa memberikan masukan atau solusi pada persoalan yang sedang dibicarakan banyak orang.

  1. Topik yang dipilih harus manageable[42]

Walaupun telah temukan topik yang aktual dan dipahami namun harus pula mempertimbangkan ketersediaan bahan bahan penelitian seperti buku, jurnal dan data pendukung lainnya, pengalaman dan kemampuan peneliti, keterbatasan dana penelitian, jangka waktu penelitian, lokasai penelitian yang bisa diakses dan rujukan penelitian seperti teori-teori yang tersedia, yang kemungkinan akan digunakan untuk mendukung tulisannya nanti. Sehingga tidak ada gunanya apabila memilih topik yang menarik namun sulit untuk dilaksanakan penelitiannya.

  1. Topik yang dipilih jangan terlalu teknis

Harus pertimbangkan pula sifat keilmiahan dari penelitian dan sebaiknya tidak terlalu teknis karena kalau hal itu terjadi, maka dikhawatirkan karya ilmiahnya nanti akan banyak kehilangan dukungan teori-teori yang ada. Sehingga akan mengurangi sifat ilmiahnya.

  1. Topik yang dipilih harus mempunyai nilai manfaat

Upayakan topik penelitian, sekecil apapun mempunyai nilai tambah bagi kemanusian. Jangan memilih topik yang menimbulkan konflik dan dapat menganggu persatuan dan ketentraman masyarakat luas.

Untuk bisa menentukan topik peneiltian yang tepat dengan kriteria seperti di atas, maka upaya pertama yang harus dilakukan ialah melakukan pra penelitian (pre research).  Kegiatan pra penelitian dapat dilakukan dengan berbagai bentuk misalnya :

  1. a.   Membaca berbagai tulisan seperti, buku, majalah, jurnal, penerbitan, surat kabar (dan menonton televisi), peraturan perundangan dan hasil penelitian terdahulu. Memilih topik penelitian tidak mungkin dilakukan dengan otak yang kosong sama sekali. Semakin banyak informasi yang didapat dari membaca akan memudahkan memilih suatu topik penelitian.  Dijaman sekarang, untuk membaca berbagai informasi dapat menggunakan bantuan internet dengan cepat dan murah. 
  2. b.   Menggali pengalaman yang dialami, Seringkali orang mengalami suatu peristiwa dalam hidup yang kalau direnungkan sesungguhnya ada persoalan yang bisa diangkat sebagai topik penelitian. Misalnya pengalaman mengurus perijinan, membuat perjanjian hutang piutang dengan lembaga keuangan, bahkan dalam kecelakaan di jalan raya.  
  3. Membuat diskusi ilmiah dengan kolega sejawat, dosen, atau para ahli di bidang yang akan diteliti. Diskusi ini akan memberikan pemehaman semakin jelas terhadpa topik yang diminati, selain itu bisa digali dan mendapatkan informasai mengenai data serta literatur yang dibutuhkan.
  4. d.   Merancang kreasi dari ide peneliti sendiri.  Kehebatan otak dan olah pikir manusia memenag tidak bisa disanksikan lagi. Denagan cara merenung kadang bisa mendapatkan gagasan atau ide yang brilian untuk dijadikan topik penelitian. Namun seringkali cara tersebut hanya bisa dilakukan jika sudah mencapai tingkatan keilmuan tertentu dengan pengalaman yang mencukupi. Tanpa syarat itu terpenuhi , kadang ide atau kreasi hanya akan berhenti menjadi angan-angan yang tak bisa dilakukan.[43] 

Salah satu upaya untuk mendapatkan topik penelitian agar penelitian menjadi fokus perlu dimulai dengan pemilihan topik secara umum dan selanjutnya mulai dikerucutkan dalam topik yang lebih spesifik[44]. Lihat  skema berikut ini :

 

HUKUM PERTANAHAN

 

 

PENDAFTARAN TANAH

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI

 HAMBATAN PENDAFTARAN TANAH

DI KABUPATEN SEMARANG

Setelah didapatkan topik penelitian yang spesifik maka perlu  dinarasikan dalam bentuk tulisan untuk bahan diskusi dengan sejawat, dosen pembimbing atau pihak yang berkepentingan lainnya. Untuk memudahkan proses tersebut, ambi selembar kertas dan tulis dengan bahasa sederhana[45]  :

penelitian saya mengenai ………………………….”  Atau

saya akan meneliti tentang ……………………….”

Alangkah baiknya apabila tulisan sementara tersebut dapat mencerminkan permasalahan, teori yang digunakan, serta metode yang digunakan. Jika tidak memungkinkan maka tulisan tersebut paling tidak bisa menggambarkan bidang yang akan diteliti

Contoh :

  1. Penelitian saya tentang proses pendaftaran tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan berawal dari aturan dan prosedur pendaftaran tanah untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaanya di lapangan dengan segala hambatan yang muncul dari perilaku birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis yang akan menggunakan teori-teori efektifitas bekerjanya hukum serta metode yang digunakan adalah pengamatan secara langsung di lapangan. Adapan data yang didapat akan dianalisis secara diskriptif dengan pendekatan kualitatif.
  2. Saya akan meneliti tentang prinsip korporasi dalam penyelengaraan rumah sakit yang berfungsi sosial. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang akan mengamaji, asas-asas dan doktrin hukum, aturan perundangan serta dokumen hukum yang terkait dengan rumah sakit dan korporasi. Adapun bahan hukum yang disusun akan dianalisis secara preskriptif untuk memberikan penilaian hukum bagi penerapan prinsip korporasi dalam rumah sakit.

 

 

  1. 2.   Masalah Penelitian Hukum

Setelah didapatkan dan dipahami topik penelitian yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah mengkaji masalah penelitian. Beberapa ahli[46] justru menempatkan masalah penelitian ini sebagai isu sentral atau ide dari penelitian yang harus ditentukan pada awal penelitian. Tanpa masalah, maka penelitian tidak pernah ada.

Mengingat pentingnya masalah dalam penelitian, alangkah baiknya dipahami apa yang dimaksud dengan masalah penelitian tersebut.

Ronny Hanitio menjelaskan, bahwa,[47]

Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan; antara rencana dengan pelaksanaan; antara das sollen dengan das sein; Tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku; tindakan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan; kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat; janji yang tidak ditepati; pelaksanaan yang tidak sesuaiu dengan rencana …“

 

Secara sederhana – khususnya dalam penelitian empiris – Fred N Kerlinger[48] menjelaskan masalah penelitian adalah :

Sebuah kalimat tanya atau pernyataan yang menanyakan : hubungan apakah yang terdapat antara dua variabel[49] atau lebih ?

 

Selanjutnya Hadari Nawawi menjelaskan dalam uraian sebagai berikut:

Masalah penelitian muncul karena tidak terdapatnya keseimbanagn antara sesuatu yang diharapkan (das sollen) berdasarkan teori teori atau hukum- hukum yang menjadi tolok ukur dengan kenyataan (das sein) sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa demikian atau apa sebabnya demikian.  Di samping itu masalah dapat pula muncul karena keragu-raguan (kabur) tentang keadaan sesuatu sehingga perlu diungkap keadaannya secara mendalam dan obyektif”

  

 

Dari beberapa definisi di atas bisa dirumuskan apa yang dimaksud masalah penelitian adalah:

  1. Gap atau jarak antara yang seharusnya (das solen) dengan yang senyatannya (das sein)
  2. Ketidakjelasan hubungan antara variabel
  3. Hal yang ingin diungkap dari suatu fenonema

 

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan masalah penelitian, lebih lanjut akan dibahas mengenai permasalahan hukum. Seperti dikatakan di atas bahwa masalah merupakan isu sentral dalam penelitian yang terkait dengan bidang studi yang akan diteliti. Para penstudi dan praktisi hukum mau tidak mau harus menempatkan masalah hukum sebagai masalah penelitian, apapun tipe penelitian, baik normatif maupun empiris, tetap harus meletakkan masalah hukum sebagai ide penelitian yang akan diungkap jawabannya.

Para ahli berbeda pendapat mengenai definisi atau batasan mana yang merupakan permasalahan hukum dan mana yang tidak. Hal yang biasa terjadi munculnya perbedaaan ini karena perbedaan pula pada konsepsi dan paradigma mengenai hukum yang digunakan masing-masing ahli. Tetapi alangkah baiknya mencoba memahami beberapa di antaranya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki permasalahan hukum khususnya dalam penelitian normatif, disebutnya dengan istilah isu hukum adalah[50]:

“…Ilmu hukum terdapat tiga lapisan, yaitu: dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. …Oleh karena itu, Isu hukum dalam penelitian hukum dalam tataran dogmatika hukum, yaitu menyangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi, Untuk penelitian dalam tataran teori hukum , isu hukum harus mengadung konsep hukum . Sedangkan untuk penelitian dalam tataran filosofis isu hukum harus menyangkut asas-asas hukum. …Isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, yang satu menegaskan yang lain. ………….”

 

Sedangkan para ahli hukum yang bermazhab sosiologi seperti Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa[51] ;

Masalah hukum muncul ketika kita “mengarahkan pandangan keluar” dari hukum. Hukum  yang semula diperkirakan sebagai pengaturan yang sudah jelas dan pasti pada kenyataannya merupakan sesuatu yang relatif. Ini dikarenakan peraturannya sendiri, saluran komunikasi kepada rakyat, tingkah laku birokrasi, atau pelaksana hukum dalam kerangka sosial, ekonomi, politik yang ada.

 

Lain halnya dengan Lawrence Friedman, yang menegaskan bahwa[52]:

“…masalah hukum adalah masalah unsur-unsur dalam sistem hukum, masalah itu bisa muncul pada unsur substansi hukum, atau pada struktur hukum atau pada budaya hukumnya, jika  struktrur bisa diibaratkan sebagai mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan dan dikerjakan oleh mesin tersebut, dan budaya adalah apa saja atau siapa saja memutuskan untuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan …”

 

Menurut pendapat penulis, penjelasan Peter Mahmud mengarah hanya pada penelitian normatif, sedngkan pendapat Satjipto Rahardjo lebih pada persoalan empiris. Untuk itu agar bisa merangkum dualisme penelitian hukum yang ada, alangkah baiknya dirujuk pendapat Lawrence Friedman yaitu bahwa masalah hukum adalah masalah sistem namun dengan modifikasi yang kaluu dirinci meliputi :

  1. Masalah sistem norma yaitu mengenai peraturan perundangan,putusan pengadilan , kontrak,  asas-asas hukum dan  doktrin hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum
  2. Masalah pembuatan, pelkasanaan serta penegakan dari sistem norma diatas
  3. Masalah mengenai bagaimana bentuk apresiasi masyarakat terhadap hukum
  4. Masalah mengenai perilaku sosial yang terlembagakan dan diakatakan sebagai hukum yang hidup (livinglaw)

 

  1. 3.   Konsepsi dan Definisi Operasional Penelitian

Setelah menemukan topik penelitian dan mantapkan masalah penelitian yang dipilih, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan konsepsi dan definisi operasional penelitian. Hal ini menjadi sangat penting karena akan menjadi batasan sekaligus dan petunjuk dalam penelitian agar langkah langkah yang dilakukan tetap fokus.

Konsepsi penelitian tersebut nantinya akan berpengaruh pada bahan-bahan yang akan digunakan, data yang dicari, lokasi penelitian, teori yang dirujuk hingga metode yang digunakan. Oleh karena itu perumusan konsepsi menjadi sangat penting dan harus dilakukan dengan penuh hati-hati.

Misalnya, akan meneliti mengenai Prinsip Korporasi Dalam Rumah Sakit Yang Berfungsi Sosial. Maka harus dijelaskan konsepsi dan definisi operasional dari:

  1. Prinsip korporasi itu apa ?
  2. Rumah sakit itu apa ?
  3. Fungsi sosial itu apa ?

 

Contoh lainnya, kalau meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Jogjakarta, maka konsepsinya beberap hal mengenai:

  1. Siapa saja yang disebut sebagai anak jalanan?, tentunya tidak semua anak yang ada atau sedang di jalanan bukan?
  2. Ukurannya apa disebut sebagai anak jalanan?, apakah usia, kemiskinannya, tempat tinggalnya, profesinya atau hal-hal lainnya?
  3. Apa yang dimaksud perlindungan hukum?, dari hal-hal apakah perlu dilindungi oleh hukum?
  4. Dimana tempatnya di Jogjakarta? apakah di jalan-jalan tertentu atau seluruh wilayah Provinsi DIY?

Jika mempunyai topik penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Era Otonomi Daerah misalnya, maka  harus jelaskan konsepsi mengenai:

  1. Siapa saja yang dimaksud pemerintah daerah?
  2. Apa saja yang termasuk dalam pendapatan asli daerah?
  3. Era otonomi daerah itu kapan?, apakah sama dengan desentralisasi jaman orde baru?, apakah setelah diberlakukan UU otonomi daerah?,  yang lama atau yang telah diamandemen?

Penentuan konsepsi dan definisi operasional yang akan digunakan adalah hak subyektif dan mutlak dari seorang peneliti, karena dia yang akan menetukan fokus penelitiannya, yang penting dari hal ini, bahwa peneliti harus konsisten dalam penggunaan konsepsi dan definisi operasional tersebut. Namun demikian ada beberapa  cara untuk memudahkan bagi peneliti merumuskannya  yaitu:

  1. Menggunakan ketentuan dari peraturan perundangan
  2. Mengutip pendapat pakar dari buku-buku dan jurnal ilmiah
  3. Menggunakan terminologi dari kamus atau ensiklopedia
  4. Merujuk pengertian yang telah digunakan oleh umum

 

Kebiasaan yang selama ini dilakukan adalah, menuliskan beberapa rumusan konsepsi dari berbagai sumber selanjutnya peneliti menentukan rumusan yang akan digunakan atau merumuskan sendiri berdasarkan pertimbangan di atas. Setelah memahami topik penelitian dan lingkup kajiannya dalam konsepsi dan definisi operasional maka yang selanjutnya dilakukan adalah mencari beberapa bahan hukum atau data awal yang sesuai untuk dipelajari sebagai dasar dalam menulis proposal penelitian.

 

  1. B.   Menulis Proposal Penelitian

Apapun topik yang akan diteliti, harus diawali dengan menulisnya dalam sebuah proposal penelitian. Proposal ini menjadi sangat berguna bagi jalannya penelitian. Dalam beberapa buku panduan penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi menyebut proposal penelitian dengan istilah usulan penelitian. Kedua istilah itu tidak ada perbedaan dalam arti dan maksudnya.

Fungsi dari  proposal penelitian adalah:

  1. Sebagai acuan arah dan tujuan penelitian
  2. Sebagai acuan cara melakukan penelitian
  3. Sebagai acuan melakukan analisis hasil penelitian

Sebagai acuan penelitian, penulisan proposal perlu ditulis dalam format standar. Format ini kadang-kadang berbeda antara satu institusi dengan institusi lainnya. Namun secara umum, proposal penlitian hukum harus memuat beberapa hal berikut ini:

  1. Judul penelitian
  2. Latar belakang masalah
  3. Rumusan masalah
  4. Tujuan Penelitian
  5. Kerangka Teori / Tinjauan Pustaka
  6. Manfaat Penelitian
  7. Membuat Hipotesis
  8. Metode Penelitian
  9. Jadwal dan Anggaran Penelitian

Format tersebut, bisa berkurang atau bertambah atau disesuaikan dengan tipe penelitian yang digunakan. Misalnya dalam penelitian empiris yang akan menguji teori, maka akan ditambah dengan item mengenai hipotesis. Juga dalam tinjauan pustaka biasanya dibagi di dalamnya mengenai kerangka teori dan konsepsi penelitian.

 

  1. 1.     Merumuskan Judul Penelitian

Jika akan menulis proposal, maka proses ini diawali dengan merumuskan judul penelitian. Judul penelitian walaupun dapat diubah redaksinya selama melakukan penelitian. Proposal penelitian merupakan gagasan penelitian yang ingin  disampaikan pada khalayak sebagai hasil penentuan topik penelitian. Oleh karana itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

  1. Cara penulisan judul diusahakan dengan bahasa yang singkat, padat, mudah dimengerti. Jangan menggunakan kata yang tidak perlu, yang kadang justru dapat menimbulkan arti dan pemaknaan yang berbeda.
  2. Judul diusahakan secara eksplisit mencerminkan bidang studi yang diteliti.
  3. Mencerminkan problematika dari penelitian.
  4. Dapat menggunakan anak judul sebagai bentuk spesifikasi penelitian.
  5. Terdiri dari 2 atau lebih variabel[53]

Beberapa variabel penelitian harus ditetapkan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian khususnya penelitian hukum empiris (istilah ini jarang digunakan dalam penelitian hukum normatif).

Arti dan pengertian dari variabel adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada sebagai bagian pokok dari objek penelitian.[54] Di dalam variabel terdapat sifat yang mempunyai nilai bagi penelitian[55] seperti: Jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pilihan poltik dan sebagainya. Selain itu variabel juga dapat berbentuk simbol yang di dalammnya melekat bilangan atau nilai, misalnya: X sebagai simbol dari tingkat ketaatan hukum atau Y sebagai simbol peraturan perundangan yang diberlakukan dan sebagainnya.

Pada ilmu sosial banyak terdapat jenis dan macam variabel yang dikelompokan dalam ; (1) variabel bebes dan terikat ;(2) variabel aktif dan atribut ;(3) variabel kontinou dan ketegorik.[56] Tetapi secara umum dan yang sering dugunakan dalam penelitian hukum empiris adalah variabel bebas (independent variable) dan variabel  terikat (dependent variable) . Masing masing mempunyai pengertian:

  1. Variabel bebas (independent variable) adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang menentukan ada atau munculnya gejala atau faktor atau unsur lain. Gejala lain yaitu variabel terikat, dan ini artinya  tidak akan muncul variabel terikat tanpa hadirnya variabel bebas.
  2. variabel  terikat (dependent variable) adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada atau muncul ditentukan dan dipengaruhi oleh adanya variabel bebas tertentu. Artinya, variabel ini akan muncul jika ada variabel bebas yang mengikatnya.

Contoh:

a. Keberadaan polisi  yang berjaga di perempatan jalan akan sangat berpengaruh pada ketaatan dan ketertiban  pengguna kendaraan di jalan raya.

  • Variabel bebas: polisi  yang berjaga
    • Variabel terikat: ketaatan dan ketertiban pengguna kendaraan

Di sini bisa dijelaskan bahwa tanpa keberadaan polisi yang berjaga maka ketaatan dan ketertiban pengguna kendaraan tidak akan muncul.

b. Sejak muncul Undang Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli berpengaruh terhadap penurunan pembelian saham oleh perusahaan besar dalam proses konglomerasi

  • Variabel bebas: Undang Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli
  • Variabel terikat: penurunan pembelian saham oleh perusahaan besar

Penjelasannya yaitu bahwa tidak akan ada penurunan pembelian saham oleh perusahaan besar jika tidak diundangkan Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli

 

Beberapa contoh berikut ini akan bisa memudahkan untuk menulis judul penelitian:

Contoh :

  1. Perlindungan hukum bagi anak jalanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  2. Peran Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah
  3. International Trafficking:  Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia
  4. Syariat Islam dan Penerapan Hukum Cambuk Di Nanggro Aceh Darussalam
  5. Pengaruh Kemiskinan dan Tingkat Kriminalitas Pembajakan Hak Cipta atas Lagu di Kota Surabaya.
  6. Fenomena Outsourcing dalam Perkembangan Hukum Kontrak Perusahaan.
  7. Analisis Yuridis serangan Israel ke Libanon
  8. Pelaksanaan Hak Angket DPRD di Kabupaten Bantul
  9. Dampak Asap Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Pencemaran Udara di Kota Jogjakarta

10. Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Jogjakarta

 

 

 

  1. 2.      Membuat Latar Belakang Masalah

Tulisan awal dari sebuah proposal penelitian adalah menulis latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini sesungguhnya merupakan pemaparan dari topik dan masalah penelitian. Hal yang perlu dilakukan dalam penulisan latar belakang masalah adalah upaya untuk menarik orang lain untuk masuk kedalam alam pikiran peneliti sehingga menjadi paham tentang fokus penelitian. Creswell menggunakan istilah “memasukan ember kedalam sumur”, “ember” adalah pembaca dan “sumur” adalah alam pikiran peneliti[57]. Untuk itu latar belakang harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat orang lain dari halaman ke halaman untuk terus mengikuti proposal yang diajukan. Sebagus apapun topik dan masalah penelitian, namun jika kurang bisa menarik pembaca, maka minat pembaca akan berkurang.

Dalam penelitian hukum, latar belakang dalam proposal penelitian harus memuat fakta-fakta, tidak bisa mendasarkan pada sebuah imaginasi atau gagasan saja. Fakta-fakta tersebut yaitu:

  1. Fakta empiris, adalah kenyataan yang terjadi sebagai realitas di dalam masyarakat, baik berupa berita dari mass media, penemuan orang lain dari hasil penelitian, data statistik, pengamatan langsung  atau pengalaman pribadi.
  2. Fakta normatif, adalah kenyataan yang terjadi dalam realitas di dalam sistem norma, baik berupa kaidah dalam peraturan perundangan, asas-asas, doktrin, dokumen kontrak atau putusan pengadilan yang sedang atau  telah berlaku. Termasuk pendapat ahli yang belum dibukukan bisa juga dikatakan sebagai fakta normatif.

Mengingat penulisan latar belakang tersebut bersumber dari fakta, maka kualitas sumber harus menjadi pertimbangan yang khusus untuk diperhitungkan. Sumber yang shohih akan menjadi daya tarik dan minat dari pembaca menjadi bertambah, sedangkan sumber yang tidak akurat justru membuat pembaca tidak yakin dan percaya pada proposal yang diajkan. Misalkan peneliti, jangan mengambil sumber dari sebuah berita surat kabar “koran kuning” atau infotainment yang mendasarkan berita hanya pada gosip katanya-atanya, atau jangan mengutip pendapat  seorang dokter atau budayawan, misalnya yang memberikan stateman mengenai kondisi hukum, yang jelas tidak sesuai dengan keahliannya.

Fakta-fakta sebagai bahan penulisan latar belakang masalah bisa diambil atau didapat dari berbagai sumber, misalnya; Surat Kabar, Televisi, Jurnal ilmiah, peraturan perundagan, buku-buku, situs-situs di internet, publikasi hasil penelitian, pidato resmi, makalah-makalah  seminar, arsip-arsip dan dokumen negara atau lembaga swasta, otobiografi, dan sebagainya.

Pencantuman sumber sumber tersebut sangat mutlak diharuskan. Peneliti tidak bisa menagtakan bahwa yang ditulis adalah fakta tetapi tanpa sumber yang jelas, hal ini bisa mengurangi sifat ilmiah dari tulisan. Cara menulis kutipan bisa dalam bentuk bodynote atau footnote tergantung aturan institusina dan tatacara penulisannya akan dibahas dalam bab tersendiri.

Setelah membaca sumber informasi yang didapatkan sebagai bahan penulisan, maka kerja selanjutnya adalah menuangkan dalam tulisan berbentuk narasi. Dalam proses ini, peneliti kembali menghadapi persoalan bagaimana cara menulis kalimat narasi yang menarik untuk diikuti .

Sesungguhnya tidak ada formaf baku atau standar tentang cara penulisan latar belakang yang baik namun hanya kebiasaan saja. Laras bahasa yang digunakan, susunan kalimat dan pemilihan kosa kata dari buku novel bisa pula dijadikan cara praktis belajar ilmu bahasa. Pendapat bahwa bahasa ilmiah  penelitian adalah bahasa yang kaku adalah pendapat kuno yang justru membuat bosan orang yang membaca dan malasnya para siswa dalam belajar. Memang peneliti tidak bisa menggunakan idiom atau istilah “jalanan” yang kasar dan tidak sopan, Tetapi yang terpenting, bahwa bahasa sebagai media komunikasi harus menarik dan tidak kehilangan makna ketika disampaikan kepada pembaca.

Ada berbagai tips dan nasehat cara penulisan yang sering digunakan oleh para peneliti dalam menulis latar belakang masalah agar menarik minat pembaca.[58]  Alice Oshima dan Ann Hogue memberi nasehat untuk membagi latar belakang dalam berbagai bentuk kalimat, yaitu topic Sentences, supporting sentences dan concluding sentences, sementara Erman Radjagukguk memberi istilah: general statement, thesis statement dan supporting idea dan Creswell memberikan item-item yang perlu diperhatikan dalam menulis latar belakang. Buku inii mencoba merangkum dari berbagai pendapat di atas sebagai berikut :

  1. Paragraf pertama sebagai topic sentences atau  general statement dari latar belakang harus langsung fokus ke bidang yang diamati. Ini adalah upaya untuk mengajak pembaca memusatkan perhatian ke bidang yang akan diahas. Tulisan yang terlalu luas atau berputar-putar akan membosankan dan kehilangan arah. Misalkan memilih topik mengenai Otonomi Daerah , maka bisa memulai dengan kalimat

1)   Otonomi daerah yang diatur dalam …..

2)   Sejak diundangkannya Undang Undang otonomi daerah……..

3)   Hubungan pemerintah pusat dan Daerah dalam era otonomi daerah………

Hindari penulisan kalimat-kalimat yang terlalu jauh dari materi penelitian seperti:

1)   Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah dari sabang sampai……….

2)   Undang Undang dasar Republik Indonesia sebagai ………

  1. Paragraf kedua diupayakan telah muncul permasalahan (thesis statement) yang diajukan atau setidaknya pada halaman pertama. Usahakan menggunakan kalimat yang kontradiktif dengan penjelasan di paragraf pertama, misalnya :

1)   “Namun demikian ……”, atau

2)   “…tetapi tidak demikian halnya …… “ atau,

3)   “…ketentuan tersebut sangat berbeda dengan prateknya…”

  1. Paragraf selanjutnya terdiri atas kalimat pendukung atau supporting sentences/supporting idea yang isinya adalah data atau fakta-fakta yang mendukung argumentasi bahwa paragraf kedua di atas memang permasalahan yang perlu diungkap melalui penelitian. Peneliti harus bisa membuktikan bahwa permasalahan yang diajukan adalah benar-benar masalah bukannya mencari-cari masalah.
  2. Dalam menulis narasi sebaiknya menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang.
  3. Untuk topik tertentu, akan lebih menarik menggunakan data statistik yang dikutip dengan angka besaranya saja. Misalnya :

1)   “…terdapat duapuluhan juta  orang miskin di…”

2)   “… lebih dari 3 trilyun harta negara yang dikorups …”

3)   “… puluhan perda yang akan dibatalkan oleh menteri …”

 

 

 

 

 

 

Sebagai contoh, perhatikan beberapa paragraf latar belakang berikut ini :

Contoh :Judul : Penerapan Prinsip Korporasi dalam Rumah Sakit yang Berfungsi Sosial   

Latar Belakang :

Rumah sakit swasta di dalam menyelenggarakan kegiatannya, menurut Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan  harus tetap memperhatikan fungsi sosial. Adapun yang dimaksud dengan fungsi sosial menurut Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan adalah penyelenggaraan kegiatan sarana kesehatan harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan.

 

 

 


Meskipun demikian, dalam perkembangan dewasa ini, rumah sakit tidak mungkin dikelola semata-mata sosial. Dalam keadaan sekarang, hampir seluruh rumah sakit swasta menghadapi realita kehidupan yang semakin materialistis. Rumah sakit harus membayar teknologi kedokteran, listrik, air, dapur, dan bahkan imbalan jasa dokter dan paramedik dengan mengikuti harga pasar.

 

 

Karena biaya pelayanan rumah sakit terus meningkat dan dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu, akhirnya banyak rumah sakit-rumah sakit yang berorientasi profit making dan dikelola layaknya lembaga bisnis, seperti RS Pondok Indah atau RS Gleneagles yang keduanya berbentuk Perseroan Terbatas

 

Dapat dipelajari cara penulisan di atas dengan memperhatikan alur sebuah film atau cerita novel. Coba saja perhatikan film-film James bond. Selalu diawal cerita, bisa disaksikan jagoan Bond ada dalam suatu situasi tertentu dan secara tiba-tiba muncul konflik baku tembak. Baru pada scene berikutnya terlihat adegan yang menjelaskan mengapa konflik tadi muncul beserta upaya atau langkah langkah penyelesaiannya.

Sekali lagi, cara penulisan di atas tidak ada standarisasi atau format baku yang mengharuskannya. Ini hanya usaha untuk menarik minat bagi yang membaca. Mungkin bisa dilakukan dengan cara atau model yang lain. Hal terpenting justru isi pesan yang ingin disampaikan dapat efektif sampai pada pikiran pembaca.

  1. 3.   Perumusan Permasalahan Penelitian

Setelah diuraikan topik dan masalah serta bukti yang mendukung masalah tersbut, kemudian sampai pada merumuskan secara detil dan spesifik masalah dalam bentuk rumusan masalah.

Rumusan masalah dapat ditulis dalam kalimat pertanyaan maupun kalimat pernyataan. Usahakan dengan kalimat sederhana, tegas dan satu makna. Nasehat agar mudah menulis rumusan masalah adalah:  perhatikan judul dan mencoba mengubah menjadi kalimat tanya. Kalau kurang menarik diubah sedikit redaksinya.

Contoh :

  1. Judul: Peran Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Rumusan Masalah: Bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah?

  1. Judul: Penerapan Prinsip Korporasi dalam Rumah Sakit yang Berfungsi Sosial.

Rumusan Masalah: Apakah secara konsep hukum, Prinsip Korporasi dapat diterapkan dalam Rumah Sakit yang Berfungsi Sosial?

  1. Judul: Pengaruh Kemiskinan terhadap Tingkat Kriminalitas Pembajakan Hak Cipta atas Lagu di Kota Surabaya.

Rumusan Masalah: Benarkah Kemiskinan mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Pembajakan Hak Cipta atas Lagu di Kota Surabaya?

 

Gambaran di atas adalah contoh yang paling sederhana, sebab hanya ada satu masalah dalam penelitian. Tidak demikian sederhananya jika rumusan masalah yang diajukan lebih dari satu masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan rumusan masalah yang lebih dari satu adalah:

  1. Antara satu permasalahan dengan lainya harus “senafas” Artinya harus saling terkait dan tidak boleh terlalu jauh dari fokus penelitian. Termasuk ketika ingin meneliti dalam dua model penelitian hukum, normatif dan empiris sekaligus.
  2. Tidak boleh keluar dari bidang keilmuan yang diteliti.
  3. Tetap mengacu pada permasalahan yang diajukan dalam paparan latar belakang masalah.

 

  1. 4.   Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.[59] Selain itu, arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian. Penulisan tujuan penelitian kadang terkesan sederhana dan ringkas, padahal kalau diuraikan bisa dalam deskripsi yang luas dan mendalam. Sebagai patoka arah penelitian, tujuan penelitian harus mempertimbangkan hal-hal  berikut:

  1. Menjelaskan hal-hal yang akan diungkap dan dijawab dari penelitian tersebut.
  2. Banyaknya tujuan penelitian harus sama dengan banyaknya masalah yang akan diungkap dan dijawab dari penelitian tersebut.
  3. Dalam format penulisan tujuan penelitian yang diwajibkan oleh perguran tinggi dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi biasanya dicantumkan mengenai tujuan objektif dan tujuan subyektif. Tujuan objektif yaitu tujuan yang dimaksudkan untuk menajwab rumusan permasalahan sedangkan. Tujuan subyektif adalah maksud dan kepentingan dari si peneliti sendiri.
  4. Cara menulis tujuan penelitian yang mudah adalah dengan menggunakan kata “maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah …” atau ditulis langsung “untuk memahami dan mencari jawaban tentang ..”

 

Perhatikan contoh-contoh di bawah ini :

Contoh:

  1. Rumusan Masalah: Bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah?

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah

  1. Rumusan Masalah: Benarkah Kemiskinan mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Pembajakan Hak Cipta atas Lagu di Kota Surabaya?

Tujuan penelitian : Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh kemiskinan terhadap Tingkat Kriminalitas Pembajakan Hak Cipta atas Lagu di Kota Surabaya

  1. Rumusan Masalah: Bagaimakah Perlindungan hukum bagi anak jalanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta?

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak jalanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta?

 

 

  1. 5.   Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan proposal, sering pula ditulis dengan istilah kontribusi penelitian. Manfaat penelitian ini adalah pandangan subyektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian. Tetapi pada umumnya penulisan manfaat penelitian akan ditulis dengan item berikut ini:

  1. Manfaat teoritis atau keilmuan, yaitu manfaat yang ditujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang di dalami.
  2. Manfaat Praktis, yaitu manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis. Biasanya ditujukan bagi para prakitisi hukum (jaksa, hakim, pengacara), manfaat bagi negara atau manfaat bagi masyarakat awam yang menemui kasus yang sama.
  3. Manfaat bagi penyandang dana, yaitu manfaat penelitian yang akan digunakan oleh penyandang dana sesuai kebutuhan dan maksud pemberian dana penelitian tersebut.

 

Cara penulisan manfaat penelitian diusahakan secara ringkas dan menarik. Biasanya penyandang dana akan menghitung keuntungan apa yang didapat dari penelitian tersebut dengan mengamati manfaat penelitian. Paparan kalimat manfaat penelitian secara tidak langsung berhubungan dengan judul dan masalah penelitian. Lihat contoh-contoh berikut ini:

Contoh:

Judul: Fenomena Outsourcing dalam Perkembangan Hukum Kontrak Perusahaan

Manfaat penelitian :

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

  1. Manfaat Teoritis :

Memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum kontrak outsourcing dalam teori-teori  hukum kontrak di Indonesia khususnya mengenai kontrak perjanjian kerja.

  1. Manfaat Praktis :

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai kontrak outsourcing, sehingga apabila melakukan kontrak hubungan kerja dengan perusahaan, masyarakat faham apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

  1. Manfaat praktis bagi perusahaan adalah supaya perusahaan mampu merancang kontrak kerja outsourcing secara benar dan adil.

 

  1. 6.   Penulisan Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka)

Menulis kerangka teori dalam penelitian adalah bagian yang susah dan  membosankan. Tetapi hal ini harus dilakukan, sebab teori merupakan inti dari penelitian ilmiah. Apabila bertemu dengan persoalan-persoalan dasar yang berkait dengan teori penelitian, “… Teori itu apa sih ... ?”, “...bagaimana cara memilih teori yang digunakan? “… Cara menggunakannya bagaimana ?…”  dan sebagianya.

Sebelum membahas dan mengulas persoalan di atas, terlebih dahulu dipahami cara penulisan Kerangka teori dalam penelitian. Ada istilah lain yang sering digunakan yaitu Tinjauan Pustaka, Kerangka Konsep dan Teori, Kerangka Pemikiran dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya. Tetapi isi dari kerangka teori adalah:[60] Konsepsi-konsepsi,[61] teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. Sehingga penulisan tinjauan pustaka harus memuat:

  1. Kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.
  2. Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis .

Untuk itu tinjauan pustaka harus disusun berdasarkan sumber- sumber yang dibaca dan diambil secara kritis dari literatur yang bisa dipercaya. Ikwal di atas bisa dicari melalui referensi umum seperti buku teks, peraturan-perundangan, kamus, ensiklopedi dan lain-lain atau pada refernsi khusu seperti tesis, disertasi, hasil penelitian, jurnal artikel ilmiah dan sebagainnya. Hal terpenting adalah bahwa concern pada penelitian hukum dan penulisan kerangka teori ini merupakan cerminan keilmuan dari peneliti, maka alangkah baiknya  mempertimbangkan sumber tersebut di atas hanya pada sumber yang berdasarkan ilmu hukum.

Setelah mendapatkan sumber referensinya, maka langkah selanjutnya adalah membacanya  secara mendalam dan dapat mulai mengutip, selanjutnya ditulis dalam bentuk narasi. Tidak ada batasan yang jelas mengenai panjang pendek tulisan dari kerangka teori. Panjang dan pendek tulisan tergantung pada berapa banyak permasalahan yang diajukan, kedalaman permasalahan dan ruang lingkup serta berapa tipe penelitian  yang digunakan, dan ini semua berakibat pada berapa banyak teori dan konsep yang diperlukan.

Kegiatan menyusun tinjauan pustaka bukan sekedar kegiatan mengumpulkan kutipan yang terlepas satu sama lainnya. Tinjauan pustaka harus disusun secara sistematis kritis dan menunjukan sebagai suatu pandangan yang baru dari hasil berfikir analitik si penulis.[62]

Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam penulisan kerangka teori adalah:

  1. Jumlah referensi yang digunakan, Artinya semakin banyak referensi maka akan semakin baik konsep yang dirumuskan dan ketepatan dalam pemilihan teori beserta argumentasinya. Beberpa perguruan tinggi menetapkan jumlah referensi yang digunakan untuk penulisan skripsi minimal 20 item (UGM) tesis minimal 90 item (UNDIP) atau disertasi minimal 200 item (UI).
  2. Sumber yang shohih dan berkualitas. Ini bisa dilihat dari kapasitas keilmuan  penulisnya, tahun penerbitannya (kecuali buku-buku klasik), skala publikasinya; lokal, nasional atau internasional dan tingkat akreditasi dari jurnal.

Sebelum kita menulis kerangka teori, maka kita harus pahami dahulu seluk-beluk mengenai teori dan kegunaannya dalam penelitian, agar sesuai dengan yang akan kita pilih dan gunakan. Namun amsal ini akan dikupas lebih lanjut mengenai , arti teori dan kegunanan teori hukum dalam bab tersendiri .

Dalam diskusi kali ini , kita akan memperlajari tentang begaimana penulisan tinjuana pustaka atau kerangka teori dalam proposal penelitian melalui contoh berikut ini.

 

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM KAIDAH HUKUM POSITIF DI INDONESIA

F. Tinjauan Pustaka / Kerangka Teori

 

  1. Konsep Penelitian

 

Definisi CSR Menurut The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD), , adalah: komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan………………. ……………………….dst..dst

 

  1. Teori Penelitian

 

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai obyek penelitian tersebut yang akan dicarikan dasar argumentasi sebagai pembentukannya ke dalam kaidah hukum positif di Indonesia. Proses ini memerlukan teori sebagai alat untuk menerjemahkan gagasan abstrak kedalam pengaturannya yang konkrit………

………………….. maka penelitian ini akan menggunakan teori pembentukan hukum (rechtvorming) yaitu penentuan kaidah yang berlaku umum yang  bersifat praktis fungsional dengan cara penguraian teleologis–konstruktif yaitu penggabungan antara ilmu hukum dengan filsafat hukum…….dst..dst

 

 

 

 

 

 

  1. 7.  Hipotesis

Dalam penelitian ilmiah , penulisan proposal penelitian dapat memuat hipotesa didalamnnya sebab hipotesa adalah alat yang penting dalam penelitian ilmiah. Argumentasi tentang pentingnya hipotesa dalam penelitian ilmiah adalah [63] :

Pertama : Hipotesa adalah alat kerja teori yang dijabarkan dan dirunut dari teori

Kedua :    kita hanya bisa mengetahui apakah teori itu benar atau salah melalui pengujian hipotesa.

Kedua:     hipotesa sebagai alat bantu untuk peneliti bisa “keluar” dari kebenaran subyektifnya dan menerima kebenaran objektifnya.

Pendapat ini masih menjadi kontroversi diatara para ahli, khususnya ahli hukum yang berpandangan normatif . Hipotesa biasanya hanya terdapat dalam penelitian sosial sedangkan penelitian hukum bukan penelitian sosial. Pemikiran kritis ini juga harus bisa kita pahami , sebab dalam penelitian normatif yang akan mengakaji sistem norma dan memberikan penilaian preskripsi hukum , tidak mungkin kebenarannya diuji hanya dengan menurut pendapat masyarakat (social views). Kebenaran hukum ya.. kebenaran menurut sistem norma, bukannya kebenaran menurut pandangan sosial yang terwakili oleh responden yang di sampling dari populasi. Kita tidak mungkin memberikan statemen hukum  sebagai hipotesa seperti misalnya : “jika seorang pejabat korupsi maka dia akan dikenai sanksi hukum pidana ” dan untuk kemudian diuji dengan membagikan quesioner pada masyarakat untuk memberikan pengujian apakah benar apakah salah. Ini jelas keluar dari logika hukum yang ada. Sebab menurut logika hukum,  ”Pejabat yang korupsi pasti akan dikenai sanksi pidana oleh hakim karena melanggar Undang Undang Anti Korupsi ” bukan oleh pendapat masyarakat.

 

Perdebatan semakin sengit ketika ilmu hukum yang normatif tidak bisa dikatakan ilmu yang ilmiah karena tidak mendasarkan pada bukti dan pembuktian empiris. Dan ini justru meningkatkan eskalasi pertentangan. Namun dalam buku ini kita tidak akan bahas dan diskusikan mengenai perdebatan tersebut, tetapi sebagai seorang cendikia, kita harus bersikap bijaksana dengan mencoba memahami lebih dalam apa itu hipotesa penelitian dan kemungkinan manfaat penggunaanya dalam penelitian hukum. Walaupun hipotesa memang tidak bisa digunakan dalam penelitian normatif tetapi  mungkin saja bisa digunakan dalam penelitian hukum empiris.

a.  Pengertian Hipotesa

Hipotesa , secara etimologis berasal dari dua perkataan HYPO yang berarti “dari” dan THESA yang berarti “pendapat” atau “teori yang secara umum hipotesa diartikan sebagai “teori yang belum sempurna”. Dengan kata lain hipotesa adalah kesimpulan yang belum final dalam arti masih perlu untuk diuji dan dibuktikan kebenarannya. Selain itu hipotesa juga bisa diartikan sebagai “dugaan pemecahan masalah”  yang bersifat sementara yang mungkin benar dan mungkin pula salah melalui pengujian dalam suatu populasi[64].Hipotesis adalah pernyataan dugaan (conjectural) tentang hubungan antara dua varibel atau lebih, Hipotesa selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan (declarative) dan menghubungkan secara umum maupun secara khusus variabel yang satu dengan yang lain yang terkait dengan masalah atau perumusan masalah penelitian[65] .

Pernyataan hipotesis yang paling sederhana bisa dirumuskan dalam bentuk hubungan kausalitas sebab akibat  antara variabel “Jika…………..maka …………”  . Variabel pertama adalah variabel bebas (independent variable) dan variabel kedua adalah variabel terikat  (dependent variable), Dimana kedudukan variabel kedua ada atau muncul ditentukan oleh ada tidaknya variabel pertama. Misalnya :

 

“Jika anak belajar bersama orang tua maka hasil ujian semester akan lebih baik “

“Jika Komunikasi antara anak dengan orangtua lancar maka anak cenderung tidak akan nakal “

 ‘Jika pemimpin memberi contoh dengan baik maka karyawan akan lebih giat bekerja”

 

Ada berbagai bentuk penulisan hipotesa lainnya seperti uncommon sense form yaitu yang menuliskan secara bertentang dengan logika berpikir umumnya.  Contoh  uncommon sense form :

“Jika anak belajar bersama orang tua maka hasil ujian semester akan semakin buruk “

“Jika Komunikasi antara anak dengan orangtua lancar maka anak cenderung terlibat narkoba “

 ‘Jika pemimpin memberi contoh dengan baik maka karyawan akan sering membolos dan kinerjanya parah”

 

Selain itu ada null form yaitu yang hipotesa yang ditulis dalam kalimat menolak hubungan sebab akibat . Contoh null form :

“Jika anak belajar bersama orang tua maka tidak terkait dengan prestasi belajar anak “

 ‘Jika pemimpin memberi contoh dengan baik maka tidak terkait dengan kinerja karyawan”

Penulisan hipotesa tidak selalu dalam bentuk format jika…… maka, namun dapat pula dalam bentuk kalimat naratif , yang penting kalimat tersebut mengandung kausalitas antara dua atau lebih variabel, misalnya:

“Komunikasi yang baik antara nggota dalam rumah tangga akan membuat  hubungan orangtua dan anak berjalan dengan baik”.

 

seorang pemimpin yang mempunyai leadership yang kuat akan meberikan motivasi bagi karyawan untuk bekerja dengan baik “

Rumusan hipotesa ini dibangun dari teori dan konsep yang ditulis secara argumentatif kritis dalam tinjauan pustaka. Kemampuan  menulis tinjauan pustaka yang dialektis mengenai perkembangan teori dan konsep dalam bidang keilmuan yang kita kaji akan memudahkan merumuskan kalimat hipotesa . Artinya penulisan hipotesa tidak boleh ditulis asal asalan tetapi mempunyai dasar keilmiahan.

 

b. Hipotesa dalam penelitian hukum 

Setelah kita pahami pengertian hipotesa , mari kita diskusikan (kemungkinan) kegunaanya dalam penelitian hukum. Seperti dijelaskan diatas bahwa hipotesa tidak mungkin digunakan dalam penelitian hukum normatif tetapi dalam penelitian hukum empiris , yang melakukan pengamatan bukan pada sistem  norma tetapi pada perilaku masyarakat yang dipengaruhi sistem norma. Artinya Hipotesa bisa digunakan dalam  penelitian hukum empiris  dengan tipe  yuridis sosiologis  yang menempatkan permasalahnnya dalam bentuk variabel-variabel penelitian yang saling mempengaruhi. Syarat ini menjadi mutlak karena keberadaan hipotesa adalah untuk menguji kebenaran awal yang ditunjukan adannya hubungan kausalitas sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

Bagi penelitian hukum yang bersifat linier dimana permasalahannya hanya menuntut penjelasan dari proposisi-proposisi yang diajukan , maka keberadaan hipotesa tidak diperlukan.

Misal penelitian mengenai “Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah”, atau “Peran Pengawasan DPRD  Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah di  Era Otonomi Daerah”,  kedua penelitian diatas tidak membutuhkan hipotesa sebab tidak ada yang perlu diuji secara kausalitas antar variabel. Penelitian ini hanya menuntut deskripsi secara linier saja.

Pada prinsipnya penelitian hukum normatif tidaklah diperlukan adanya hipotesa. Sebab – kalaupun boleh disebut variabel – antara norma dengan norma lainnya atau antara peraturan dengan peraturan lainnya tidak mungkin diuji kebenarannya secara hipotesis. Kebenaran norma adalah kebenaran konseptual yang dibangun dalam sistem norma yang dianut sebuah negara dan bukanlah kebenaran empiris. Kita tidak bisa menguji kebenaran melalui hipotesa antara Undang undang Persaingan Usaha –misalnya- dengan konsepsi keadilan sosial dalam preambul Undang Undang Dasar 1945. Kalaupun akan diberikan penilaian mengenai benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai , maka yang digunakan adalah proses analisis secara preskriptif dan bukanlah hipotesa.

Namun demikian, kita sebagai penstudi hukum tidak perlu risau  jika mendengar komentar bahwa ilmu hukum, khusunya hukum normatif,  bukanlah ilmu pengetahuan karena tidak bisa dibuktikan secara empiris melalui hipotesa. Sebab kebenaran ilmiah dari ilmu hukum normatif mempunyai ukuran dan standar yang memang berbeda dengan kebenaran ilmu sosial lainnya. Kebenaran ilmu hukum normatif diukur dan merujuk pada konsistesi logika hukum yang terbangun dari sistem norma, bukan dari kebenaran sistem sosial.

Selain itu, pengujian secara hipotetis tetap bisa digunakan dalam tipe penelitian hukum empiris. Penelitian untuk menguji efektifitas hukum atapun kesadaran hukum sangat memerlukan hipotesa sabagi tolak ukur kebenaran awal. Apakah masyarakat sadar atau taat terhadap sebuah ketentuan hukum adalah bentuk perilaku yang secara kuantitatif bisa diukuran       dan bahkan secara kualitatif bisa dipahami secara mendalam (verstehen)  .

Misalkan kita akan menentukan hipotesa yang berpijak pada teori moralitas yaitu  bahwa “setiap manusia pada dasarnya akan bertindak sesuai dengan kebaikan alamiah dari hati nurani dan kebenaran yang dibangun dari sistem norma[66] , mendasarkan pada statemen tersebut kita bisa buat hipotesa ;

“Jika korupsi telah dilarang dalam oleh  peraturan perundagan maka pejabat negara akan menaatinya dan menjauhi korupsi.

Maka bisa kita prediksikan bahwa setiap pejabat negara akan menaati dan tunduk oleh peraturan tersebut. Ketaatan para pejabat dikarenakan oleh norma yang mengatur dan kalau dilanggar maka ia akan dihukum dan mendapat cela dari masyarakat. Namun demikian kita bisa uji kebenaran tersebut secara empiris benarkah hal itu yang terjadi ? , banarkah para pejabat akan takut untuk korupsi ? khawatirkah mereka dengan kehormatan dan nama baik yang rusak karena korupsi ? artinya … apakah benar hipotesa kita ? Untuk itu perlu kita uji secara empiris kebenaranya.

Contoh lain yang sederhana yaitu :

Jika polisi berjaga di perempatan jalan , maka para pengemudi kendaraan akan tertib”.

Jika putusan hakim tegas dan berat terhadap koruptor maka perilaku korupsi akan segera berkurang”  

Jika tingkat kemiskinan meningkat . maka meningkat pula tingkat kriminalitas di masyarakat.

 

Atau dengan model uncommon sense form

“Jika polisi berjaga di jalan raya maka pengendara kendaraan akan  kebut kebutan “.

“Jika hukum ditegakan maka kejahantan akan bertambah jumlahnya”.

Atau dalam kalimat naratif :

“Ketertiban berlalu lintas akan terjadi pada saat penegakan hukum berjalan dengan ketat ‘

“ Kemiskinan selalu akan meningkatkan tidak kejahatan” 

 

Hipotesa diatas dapat diuji dengan pendekatan kwantitatif  yaitu dengan menggunakan data statistik melalui quesioner atau dengan pendekatan kwalitatif dengan pengamatan langsung dengan model partisipan aktif. Mengenai cara membuat quesioner dan tata cara melakukan pengamatan akan dibahas dalam bab tersndiri atau disarankan membaca buku metodologi penelitian sosial .

 

Adapun yang perlu dipahami bahwa kebenaran dari hasil uji kebenaran hipotesa (hipotesa diterima) atau gagalnya hipotesa (hipotesa ditolak) adalah sebuah kebenaran empiris dan ini tidaklah selalu sama dengan kebenaran normatif. Sebagai penstudi hukum kita harus meyakini bahwa norma mempunyai kebenaran yang dibangun dari logika hukum yang imun dari persoalan sosial, sementara kebenran empiris sangat dipengaruhi oleh aspek aspek sosial yang secara langsung maupun tidak tidak langsung mengarahkan perilaku seseorang . Misalnya kita bisa katakan secara normatif , bahwa hakim seharusnya orang yang paling menaati hukum , sebab dia adalah pendekar penegak hukum , tetapi karena faktor ekonomi yang mendesak dan rendahnya gaji , seorang hakim dapat melakukan jual beli putusan. Atau ketika kita mempertanyakan bahwa “seharusnya mantan presiden Suharto harus diajukan ke meja hijau, karena asas equality before the law”, namun karena sisa kekuasaanya masih kuat maka sampai hari ini beliau tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Pada akhirnya penggunaan hipotesa ini harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian. Hasil penelitian yang dibangun dari hasil uji hipotesa pada saat saat tertentu diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para penstudi dan praktisi hukum.

  1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Penjelasan mengenai materi metode penelitian ini akan dibahas dalam bab tersendiri.

  1. Jadwal Penelitian

Penyusunan jadwal penelitian ini harus disusun sedemikian rupa dan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian. Sebaiknya jadwal dibuat atau disusun dengan menggunakan matrik agar lebih jelas kapan suatu kegiatan penelitian itu dlakukan. Biasanya hal–hal yang dijadwalkan adalah mengenai, pengurusan ijin, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, seminar hasil penelitian, dan penyusunan laporan penelitian.

 

  1. Pertanaan-pertanyaan dan Tugas
    1. Sebutkan tahap-tahap merancang penelitian?
    2. Jelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan topik penelitian?
    3. Buatlah topik penelitian yang ingin saudara teliti?
    4. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat judul penelitian?
    5. Bagaimana membuat judul penelitian ang baik?
    6. Buatlah judul peneltian dari proposal yang akan saudara ajukan?
    7. Apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah?
    8. Bualah latar belakang masalah yang disesuaikan dengan topik dan judul penelitian saudara?
    9. Apa saja arti atau makna dari masalah penelitian?

10. Bagaimana membuat rumusan masalah yang baik?

11. Buatlah rumusan masalah sesuai dengan latar belakang masalah dan topik penelitian saudara?

12. Apa yang menjadi tujuan penelitian itu?

13. Buatlah tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang saudara ajukan?

14. Untuk siapa manfaat penelitian itu diharapkan?

15. Buatlah manfaat penelitian saudara sesuai dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah?

16. Apa yang dimaksud dengan hipotesis itu?

17. Buatlah hipotesis, seolah-olah penelitian saudara menggunakan hipotesis?



[42] Istilah ini dipopulerkan oleh Prof. Erman Radjagukgukdalam perkuliaan Metode Penulisan Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

[43] John W Creswell, 1994, Research Design, Sage Publications , hlm. 3.

[44] Alice Oshima dan Ann Hogue,1999, Writing Academic English ,Third edition, Longman, hlm. 4.

[45] John W Creswell, Ibid , hlm 2

[46] Maria SW Sumarjono, 2001,Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, hlm 12

[47] Ronny Hanitijo,1988, Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia,   hlm.36-39

[48] Fred N Kerlinger, 2004, Asas asas Penelitian Behavioral , Yoyakarta, Gajah Mada University Press, hlm 28

[49] Istilah variabel bisa digunakan dalam penelitian hukum empiris sedangkan dalam penelitian hukum normatif digunakan istilah proposisi

[50] Peter Mahmud Marzuki, 2005, op.cit, hlm. 58-91.

[51] Satjipto Rahardjo,1983, Permasalahan Hukum di Indonesia , Bandung, Alumni, hlm. 11-12.

[52] Lawrence Friedman,1984, American Law, An Introduction , Terjemahan oleh : Wisnu Basuki , PT Tatanusa,    hlm 1 – 25

[53] Untuk penelitian hukum empiris kadang  perlu ditentukan independent variable dan dependent variable baca Hadari nawawi,2005, Metode Penelitian Bidang Sosial,Gajah Mada University Press, hlm. 49-60.

[54] Hadari Nawawi, 2005, ibid,  hlm 56

[55] Fred N Kerlinger, 2004 , Op Cit hlm 49

[56] Fred N Kerlinger Ibid,  hlm,58-66

[57] John Creswell, Loc. cit.

[58] Dirangkum dari tulisan, John Creswell, Op cit,  hlm. 48. , Alice Oshima dan  Ann Hogue, Op cit, hlm. 16-28,  Erman Radjagukguk, Hand out mata kuliah penulisan disertasi

[59] Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 18.

[60] Ronny Hanitio,Op cit  , hlm. 39.

[61] Diawal telah dirumuskan mengenai konsepsi penelitian, pada proses ini tinggal menuliskannya secara sistematis.

[62] Hadari Nawawi, Op.cit.,hlm. 43.

[63] Ferd N Kerlinger, op cit , hlm 33

 

[64] Hadari Nawawi , ibid, hlm 43-44

[65] Ferd N Kerlinger, ibid, hlm 30-33

[66]Lawrence Friedman, American Law : an Introduction  hlm , 308-314