BAB II

26 Apr 2013 Mukti Fajar Buku Dualisme Penelitian Hukum

BAB II

DUALISME PENELITIAN HUKUM

 

Telah diketahui bersama bahwa perbedaan pemahaman para ahli mengenai eksistensi dari ilmu hukum menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Perdebatan itu didasari oleh perbedaan menganai batasan definisi “hukum” itu sendiri, mazhab yang dianut, sejarah perkembangannya, hingga pengkategorian ilmu hukum termasuk dalam ilmu sosial atau berdiri sendiri sebagai ilmu hukum.

Para penganut faham positivisme (kaum legisme formal) selalu mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mendasarkan pada sistem norma yang eksklusif (paham normatif). Hukum sebagai sistem norma berlaku universal dan tidak terkait dengan kondisi sosial di sekitarnya. Hukum diperuntukan hanya untuk memberikan justifikasi tentang benar atau salah atas suatu “duduk perkara” atau kasus hukum  yang terjadi. Hukum hanya berfungsi teknis untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum oleh para juris ataupun lawyer di dalam pergaulan masyarakat. Proses berpikir yang digunakan para Juris atau lawyer selalu menggunakan logika deduktif, yaitu berangkat pada norma hukum sebagai premis mayor dan melihat “duduk perkara” sebagai premis minor.

Sementara para ahli yuridis sosiologis maupun para sosioloog  beranggapan bahwa hukum tidak bisa lepas dari keberadaannya di masyarakat (paham empiris). Hukum mengalami proses interaksi dengan masyarakat secara empiris materialis (nyata) pada proses penciptaan maupun ketika diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, hukum bisa pula dimaknai sebagai gejala sosial dalam bentuk perilaku masyarakat yang ajeg dan berulang-ulang.

Sebelum dibahas lebih lanjut secara detil, alangkah baiknya, guna memudahkan pemahaman,  maka disepakati saja bahwa kedua pendapat di atas adalah benar semuanya. Bahwa terjadinya perbedaan tersebut timbul disebabkan karena sisi pandang yang berbeda. Kebenaran tersebut bisa dilihat manfaatnya bahwa masing-masing cara pandang para ahli dengan aliran yang dianut memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perkembangan ilmu hukum, termasuk bagi para penstudi atau praktisi hukum.

Namun demikian harus pula disadari bahwa, hal ini berakibat juga pada persoalan metode penelitiannya, bahan atau data yang digunakan, alat-alat dalam penelitian, dan teori yang digunakan, hingga proses analisisnya. Tetapi untuk memudahkan dalam mempelajari, maka harus dipahami masing-masing secara komprehensif. Ini bisa diibaratkan ketika orang akan memasak makanan.

Memasak nasi goreng memerlukan bahan seperti nasi, minyak, telur dan cabe sementara memasak soup ayam membutuhkan bahan air (kuah), potongan daging ayam dan sayuran wortel, loncang, kol. Begitu pula alat-alat yang digunakan juga berbeda, memasak nasi goreng memerlukan penggorengan (wajan) sementara memasak soup ayam memerlukan panci. Tahap-tahap memasukan bahan ke dalam ramuan masakan untuk nasi goreng dan soup ayam juga berbeda. Jika prosedur yang berbeda ini dilanggar maka akan tersaji masakan yang tidak jelas rasanya dan pasti tidak enak. Pernahkan membayangkan nasi goreng di masak dalam panci dengan menggunakan air yang banyak? Apa jadinya jika orang memasak soup ayam menggunakan penggorengan dengan cabe dan minyak sawit? Bisa saja orang tetap ngotot bahwa itu bisa saja dilakukan, namun prosedur yang dipaksakan tersebut jelas akan menyajikan masakan yang tidak jelas nama dan rasanya.

Begitu pula dengan penelitian yang mendasarkan pada paham normatif akan berbeda dengan yang empiris. Bahan, teori, alat dan proses analisisnya masing-masing mempunyai ketentuan “menu” sendiri-sendiri. Tetapi orang harus yakin bahwa jika prosedur dan tata caranya diikuti secara konsiten maka akan tersaji hasil penelitian yang enak dan lezat untuk dinikmati. Akhirnya, secara dikotomi tidak bisa mengatakan bahwa nasi goreng itu lebih enak dari soup ayam atau normatif itu lebih baik dari empiris, masing-masing punya cita rasa dan memberikan kelezatan yang tidak bisa dibandingkan satu dan lainnya.

 

  1. A.     Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:

“… suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum , prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. … Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi…. “ [1].

 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji[2] memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup :

  1. Penelitian terhadap asas-asas hokum, yaitu penelitiian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (normwissenschaft / sollenwissenschaft) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (tatsachenwissenschaft / seinwissenschaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).   
  2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
  3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,  yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundagan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory).
  4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya
  5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundagan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb).

Sementara itu Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah “penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya.”[3]

Penelitian hukum doktrinal tersebut oleh beliau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

  1. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.
  2. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin  positivisme
  3. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai keputusan hakim in concreto menurut doktrin realisme

 

  1. 1.   Objek penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memeberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.[4] Sehingga peneilitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneiliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah susatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum .

Sehingga apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif, maka ia akan memulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.

Misalkan orang tertarik pada fenomena otonomi daerah, fenomena ini akan diuraikan satu persatu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada (UU Otonomi Daerah). Ternyata banyak hal bisa didapatkan mengenai persoalan hukum dari aturan perundagan mengenai peristiwa tersebut. Dari tata cara pemilihan pemerintah daerah melalui PILKADAL, fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, Penganggaran Daerah, retribusi daerah dan sebagainya. Persoalan di atas tinggal ditentukan secara spesifik mana yang akan dibahas lebih lanjut. Apakah aturan tentang penganggaran daerah misalnya, telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi. Apakah tata cara pengwasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah telah mampu mewujudkan prinsip good governance dan sebagainya.

Peneitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut. Sehingga tidak perlu mengkaji apakah anggota DPRD menjalankan ketentuan tentang fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah  dengan baik atau tidak. Di samping itu juga tidak perlu meneliti dengan seksama tentang perilaku para politisi dalam mengikuti PILKADAL.

Contoh lainnya, apabila oang tertarik dengan investasi asing di Indonesia cukup mengakaji mengenai segala ketentuan tentang fenomena tersebut. Segala aturan perundangan dari proses perijinan, pengiriman masuknya peralatan, pembuatan kontrak karya, kontrak tenaga kerja asing dan lokal, hingga pembutan perusahaan joint venture. Apakah semua ketentuan dan kontrak tersebut telah sesuai dengan prinsip dan asas hukum serta peraturan perundangan yang ada baik secara vertikal ataupun horisontal? Orang tidak perlu meneliti perilaku dari para tenaga kerja asing ketika bekerja di Indonesia atau mempertanyakan mengenai perilaku para investor asing yang seringkali angkuh dalam proses negosiasi pembuatan joint venture agreement dengan pengusaha Indonesia. Juga tidak perlu meneliti mengenai perilaku investor asing yang suka menyuap para birokrat dalam proses mengurus perijinan.

 

Penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah-laku. Unsur-unsur tersebut adalah :

  1. Norma dasar (basic norm)
  2. Asas-asas hukum
  3. Kitab Undang Undang atau Perundang-undangan
  4. Doktrin atau ajaran hukum
  5. Dokumen Perjanjian (kontrak)
  6. Keputusan Pengadilan
  7. Keputusan Birokrasi
  8. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat

Penelitian hukum normatif akan menkaji objek tersbut dan dikaji dari sistematika berdasar ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam bentuk justifikasi (preskriptif) terhadap sebuah peristiwa hukum. Beberapa contoh berikut ini mungkin bisa menjelaskan diskripsi di atas:

  1. Misalnya akan meneliti mengenai hubungan buruh dan majikan dalam hukum ketenagakerjaan, maka bisa diamati hubungan hukum yang dibuat dalam perjanjian kerja tersebut, apakah didasarkan pada sebuah kontrak kerja yang benar menurut ketentuan perundangan yang ada?, atau apakah peraturan perundangan yang mengatur ketenagakerjaan telah sesuai dengan asas-asas hukum ketenagakerjaan seperti no work no pay, dan apakah asas-asas tersebut telah sesuai dengan nilai- nilai keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila sebagai norma dasar sistem hukum di Indonesia?
  2. Jika mengamati Perda sebuah Kabupaten yang mengatur tentang pungutan dan retribusi misalnya, apakah Perda tersebut tidak bertentang dengan peraturan perundangan di atasnya seperti Keputusan Menteri, Instruksi Presiden dan Undang-undang yang terkait dengan pungutan dan atau  kewenangan daerah?
  3. Dalam Hukum perusahaan misalnya, Apakah kontrak kerjasama yang dibuat antara satu perusahaan dengan perusahaan lain sudah sesuai dengan asas hukum perjanjian serta tidak melanggar keputusan direksi dan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan serta peraturan perundagan yang terkait?
  4. Dapat juga diamati apakah mahalnya biaya sekolah yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor sebuah Perguruan Tinggi sudah sesuai dengan hak atas pendidikan bagi warga negara dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional?
  5. Dalam sebuah penelitian yang mengkaji tentang apakah prinsip untuk kepentingan umum dari fungsi sosial atas tanah dalam rumusan peraturan perundangan tidak melanggar asas kepastian hukum dalam perlindungan hak milik perseorangan?
  6. Dalam dunia peradilan misalnya, apakah putusan hakim dalam kasus mega korupsi sudah sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan Undang Undang Anti Korupsi dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana?

Objek Kajian dari penelitian hukum normatif selalu bersumber dari sistem norma yang seluruh bahannya “dianggap” telah tersedia, sehingga tidak perlu untuk mencari informasi tambahan yang bukan dari sumber tersebut. Hal ini perlu dijadikan pedoman untuk dijadikan batasan yang jelas.

Hal yang seringkali bisa menimbulkan kesalahan bagi peneliti ketika melakukan penelitian adalah mencampuradukan antara norma dengan perilaku.  Intinya penelitian hukum normatif berhenti pada penelitian mengenai sistem norma saja dan tidak mengkaji mengenai perilaku seseorang atau lembaga dalam melaksanakan atau menjalankan norma tersebut.

Skema Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif

 

 

  1. 2.   Hasil dan Manfaat Penelitian Hukum Normatif

Beberapa hasil dan manfaat dari penelitian hukum normatif adalah :

  1. Menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum
  2. Memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah salah ,benar atau apa yang sebaiknya menurut hukum
  3. Meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap , norma dasar, asas-asas,doktrin, kontrak  serta peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan diberlakukan
  1. 3.   Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

Beberapa ahli berbeda pendapat dalam penggunaan kata untuk memberikan peristilahan terhadap materi tersebut. Soerjono Soekanto menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, sementara Peter Mahmud tidak menggunakan istilah data, namun langsung mengatakan sebagai bahan hukum. Pemilihan peristilahan ini bukannya tanpa alasan, menurut beliau memang harus dibedakan antara bahan dengan data, yaitu:

  1. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi. Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Sedangkan data adalah informasi yang harus dicari  ke “luar” dari sistem
  2. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan (temasuk wawancara dengan narasumber),   sementara data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:[5]

  1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara
  2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip- prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan kejadian tersebut agar komentar yang diberikan menjadi obyektif.
  3. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Misalnya dalam penelitian mengenai hukum perusahaan, akan lebih baik orang juga belajar mengenai buku manajemen perusahaan, standarisasi laporan keuangan dan program kepemimpinan.

Baberapa ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia.

Tetapi sangat dianjurkan untuk sebaiknya menggunakan istilah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum seperti di atas, karena lebih jelas perbedaan atas kualitas dan muatannya.

 

  1. B.     Penelitian Hukum  Empiris

Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Seperti halnya, seorang dokter yang baik diharapkan tidak hanya mampu bekerja untuk menyembuhkan pasien dari serangan penyakit,  namun  sekaligus bisa memberi nasehat bagi pasien untuk menjaga keseimbangan makanan serta kebersihan lingkungan hidupnya agar tidak terjangkit penyakit lagi.

Begitu pula seorang penstudi dan praktisi hukum, pada saat tertentu diharapkan mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang benar (atau apa yang seyogyanya)  terhadap suatu kasus. Ahli hukum secara teknis dan praktis diharapkan mampu membuat surat gugatan, memberikan pendapat hukum secara analitis, membuat kontrak dan memberikan rujukan mengenai peraturan perundangan yang terkait dalam suatu persoalan hukum. Namun di sisi lain, ahli hukum harus mampu memberikan penjelasan mengenai proses penegakan hukum yang sering kali berjalan lambat, atau mengapa masyarakat tidak menaati hukum serta menjelaskan hubungan antara banyaknya pengangguran dengan tingkat kriminalitas di masyarakat.

Perihal ini memang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sudut pandang normatif saja, ahli hukum sebaiknya juga memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu penstudi dan praktisi hukum juga perlu melakukan penelitian hukum secara sosiologis empiris. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa  … untuk mampu memahami hukum lalulintas tidak bisa hanya membaca undang-undang laluintas saja, tapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya …” [6]

Hal ini selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial. Selain itu juga akan memudahkan bagi para penstudi hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat banyak sesuai dengan perkembangan jaman.

Banyak kritikan pedas dari kaum positivis yang mengatakan bahwa mempelajari hukum secara sosiologis empiris hanya akan membuang-buang waktu saja, sebab ilmu tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan praktis penyelesaian kasus hukum yang dihadapi. Argumentasi ini memang betul dan tak terbantahkan. Tetapi perlu diingat kalau saja para legislator dalam merumuskan peraturan perundangan tidak disertai pertimbangan sosiologis maka produk  perundangan yang dihasilkan tidak bisa bekerja secara maksimal di dalam masyarakat, atau ketika ahli hukum merumuskan draft kontrak tanpa melihat kenyataan di lapangan tentang kepentingan para pihak sebagai faktor yang perlu dijadikan pertimbangan, maka niscaya kontrak tersebut akan banyak diselewengkan pada waktu diberlakukan. Bagi hakim yang memeriksa perkara tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis dalam putusannya, maka putusan terebut akan jauh dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat para ahli hukum yang berpandangan positivis normatif maupun para ahli hukum yang mengusung paham sosiologis empiris, agar melihat sisi positif dari masing-masing aliran untuk kemudian diambil manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum. Begitu pula dengan para penstudi dan praktisi hukum agar mencoba menerapkan kedua faham tersebut secara proposional dan melakukan penelitian dengan kedua macam aliran tersebut untuk mendapatkan pemahaman hukum yang utuh.

 

1. Tipe Penelitian Hukum Empiris

Secara umum kalau dibaca dalam buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum empiris, tidak begitu tampak adanya tipe-tipe penelitian di dalamnya. Tetapi kalau dipelajari lebih dalam, maka sesungguhnya ada dua tipe penelitian hukum empiris,[7] yaitu (1) Penelitian hukum yuridis sosiologis dan (2) Penelitian sosiologi tentang hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan

Perbedaaan penelitian yurudis empiris (Sociological Jurisprudence) dan Penelitian sosiologi tentang hukum (Sociology of Law) adalah:

Pertama: Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan mazhab sociological jurisprudence. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa “law is not just been logic but experience”  atau dari  Roscou Pound tentang “ law as a tool of social engineering” dan bukan seperti pandangan para positivis bahwa hukum adalah “ … Law as it  is written in books”  yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undangan saja. Misalnya, jika pada penelitian normatif mengkaji dan mencari jawaban tentang suatu kasus hukum berdasarkan aturan perundangan apa yang terkait. Kasus pencurian selalu akan dikaitkan dengan Pasal 3 KUHP, ganti kerugian dalam wanprestasi akan merujuk Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab Pemerintah Daerah akan dikaitkan dengan undang-undang otonomi Daerah, tidak membayar pajak akan dicari sanksinya dalam undang-undang perpajakan dan hak warga negara akan dicari rumusannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah mengakaji tentang “apa yang ada disebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (something behind the law ). Misalnya meneliti tentang ketaatan masyarakat dalam berlalulintas, menjelaskan mengapa para pelaku bisnis enggan membayar pajak, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip good governance atau mencari jawaban mengapa para pelaku bisnis tidak menyelesaikan sengketa perdagangan melalui pengadilan.

Sutandyo dalam hal ini masih mengatakan bahwa penelitian yuridis sosiologis masuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal tentang hukum in concreto dan penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum in abstracto.[8]

Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundangan yang selama ini dipahami, tetapi  hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.[9]

Pernahkan kita melihat peraturan perundagan yang mengatur bahwa seorang anak harus hormat dan patuh pada orang tua?  atau ketentuan mengenai para pedagang sapi di pasar hewan Yogyakarta akan melakukan transaksi setiap lima hari sekali pada tempat yang sama? Pernahkah diperhatikan bahwa pemilihan ketua suku badui dilaksanakan secara demokratis ? Perilaku perilaku masayrakat inilah yang dikonstruksikan oleh para sosiolog sebagai hukum yang hidup (living Law). Sepintas lalu fenomena ini dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Pendapat ini memang tidak keliru, tetapi akan lebih baik dikatakan sebagai hukum kebiasaan, sebab akan  memberi pemahaman yang lebih luas dan tidak di persepsikan pada perilaku masyarakat tradisionil saja, juga berlaku bagi semua perilaku dalam masyarakat modern.

Kedua: Cara yang pandang yang  berbeda terhadap hukum antara penelitian hukum sosiologis (sociological jurisprudence) dengan penelitian sosiologi tentang hukum (sociologi of law) disebabkan karena dasar pijak keilmuan yang berbeda.  Penelitian hukum sosiologis berdasar pijak pada ilmu hukum sementara penelitian sosiologi tentang hukum berdasar pijak ilmu sosiologi. Aliran sociological jurisprudence tetap menempatkan system norma peraturan perundangan (ketika berinteraksi dengan masyarakat) sebagai objek kajiannya sedangkan aliran sociology of law menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang terlegitimasi.

Konsepsi hukum yang berbeda tersebut berakibat pada perbedaaan teori-teori yang digunakan dalam proses analisis. Penelitian hukum sosiologis menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat seperti: teori efektivitas hukum atau teori hukum dan pembangunan yang banyak dikaji oleh para penggagas faham realisme, sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum menggunakan teori-teori ilmu sosial seperti ; teori konflik;teori structural; teori peran dan lainnya yang memang dikaji oleh para ahli sosiologi bukan ahli hukum .    

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan penelitan hukum sosiologis

dengan penelitian sosiologi tentang hukum

 

 

 

Penelitian Yuridis Sosiologis (Sociological Jurisprudence) Penelitian Sosiologi tentang hukum (Sociology of Law)
 

  • Berbasis pada ilmu hukum
  • Isu penelitian yang diajukan selalu terkait dengan system norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (law in action)
  • Menggunakan teori teori bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk melakukan proses analisis . contoh : teori efektifitas hukum, hukum dan pembangunan dsb
  • Pendekatana yang digunakan bisa kualitatif maupun kuantitatif

 

  • Berbasis pada ilmu social
  • Isu penelitian adalah melihat hukum sebagai perilaku social yang ajeg dan terlembagakan. Hukum diposisikan sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat (living law)
  • Menggunakan teori teori ilmu social dalam proses analisis. Contoh : teori structural fungsional , teori konflik dsb.
  • Banana, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif

 

 

 

 

 

2. Objek Kajian Penelitian Hukum Empiris

Seperti telah diuraikan sedikit di atas, bahwa dalam penelitian hukum empiris terdapat dua tipe atau model yang bisa dilakukan. Model tersebut juga akan menempatkan objek kajian yang berbeda pula. Walaupun kedua model penelitian ini mengkaji mengenai perliku masyarakat, namun ada karakterisrik yang berbeda satu dengan lainnya. Kedua objek kajian dari penelitian hukum empiris akan dipaparkan dalam uraian berikut ini :

  1. a.     Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu mucul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif [10]

Berikiut ini adalah beberapa contoh mengenai objek kajian penelitian yuridis empiris :

1)     Misalkan akan mengamati hukum pertanahan tentang pendaftaran tanah. Kita bisa mulai dari aturan perundangan yang mengatur pertanahan dan selanjutnya kita amati bagaimana perilaku kesadaran masyarakat dalam hal pendaftaran tanah (atau sebaliknya). Apakah ada persoalan dalam sosialisasi sehingga masyarakat tidak menaati peraturan tersebut, atau  prosedur yang terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya, atau mahalnya biaya pendaftaran ? .

2)     Jika ingin mengamati perilaku hakim berdasarkan jenis kelamin misalnya, apakah ada perbedaaan dalam pengambilan putusan antara hakim laki-laki dan perempuan untuk kasus-kasus perkosaan dan kejahatan seksual lainnya.

3)     Atau jika mengamati produk perundang-undangan yang dibuat oleh anggota legislatif, apakah ada hubungannya antara ketentuan yang dibuat dengan keberadaan partai partai yang dominan di dalamnya?

4)     Hal lain yang bisa dikaji adalah mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan ketaatan hukum masyarakat dalam membayar pajak misalnya dan sebagainnya

Penelitian yuridis sosiologis bisa pula digunakan untuk meneliti efektifitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalam buku-buku sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengenai efektifias hukum sebagai bentuk interaksi anatar aturan perundagan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya.

Dicoba merumuskan beberapa aspek sosial secara umum dan aspek hukum secara khusus yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundangan.

Aspek-aspek sosial secara umum[11]:

  1. Aspek politik
  2. Aspek ekonomi
  3. Aspek agama dan budaya
  4. Aspek pendidikan
  5. Aspek gender
  6. Aspek demografi
  7. Aspek lingkungan

Aspek Hukum secara khusus [12]

  1. Tekstual peraturan perundangan
  2. Nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur
  3. Prosedur pelaksanaan peraturan

Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah seuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karateristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena  sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran [13]

Contoh sederhana untuk membedakan kedua metode di atas misalnya dalam kasus kesadaran hukum masyarakat pelaku Usaha kecil menegah terhadap Hak Atas Kekayaan Intelatual (Cipta, Paten, Desain Industri dn Merk);

Dalam analisis dengan pendekatan atau metode kualitatif yang perlu diungkap dan dipaparkan adalah:  mengapa masyarakat pelaku UKM tidak mendaftarkan merek, paten atau desain industrinya? Aspek-aspek sosial apa saja yang mempengaruhinya? Apakah prosedur dari pendaftaran mahal dan rumit yang menjadi sebab? atau mungkin sosialisasi dari undang-undang yang tidak bisa dipahami masyarakat dengan baik?

Sementara dalam pendekatan kuantitatif hanya perlu mengetahui berapa banyak masyarakat pelaku UKM yang mendaftarkan dan yang tidak mendaftarkan, atau perbandingan berapa banyak merek dagang yang didaftarkan oleh pelaku UKM di Perkotaan dan di Pedesaan . Bisa pula meneliti statistik pelaku UKM yang setuju untuk diturunkannya harga pendaftaran paten dan yang tidak setuju.

 

Hasil dan Manfaat Penelitian yuridis Sosiologis

Hasil dari penelitian yuridis empiris dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali namun setidaknya bisa disampaikan beberapa hal berikut ini :

  1. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi para pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundagan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.
  2. Mengetahui hambatan-hamabatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat  harus melaksanakannya supaya bisa dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pemgembangan sistem hukum
  3. Mengetahui pengaruh diterapkannya sebuah ketentuan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan berdaya  sesuai yang dikehendaki dalam proses pembangunan.

 

 

Skema Objek kajian dalam penelitian yuridis sosiologis

(Sociological Jurisprudence)

 

Kontrak

Perilaku Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penelitian Sosiologi Tentang Hukum

Setelah dipahami mengenai penelitian yuridis sosiologis, maka bersama-sama akan membahas mengenai penelitian sosiologi tentang hukum. Pada hakikatnya kedua penelitian tersebut mempunyai objek kajian yang sama yaitu perilaku masyarakat. Kalau penelitian yuridis sosiologis mengamati objek kajian tentang perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan sistem norma, sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum ini mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Hukum dalam konteks ini diberi makna dan konsepsi yang berbeda dengan hukum seperti halnya yang telah orang ketahui dan orang awam pahami. ”Hukum” yang selama ini dikonsepsikan sebagai sistem norma berbeda dengan “hukum”   menurut para pengamat sosiologi. Hukum menurut mazhab ini dikonsepsikan sebagai perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk kepada “hukum” tersebut.   Perbedaan ini yang membuat objek kajian dari keduanya juga berbeda.

Panelitian sosiologi tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut. Nilai dan kepentingan merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut masyarakat dalam segala aspek kehidupannya seperti aspek polotik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang memberi warna serta karateristik bagi kehidupan mereka.

Misalkan kita mengamati aktivitas ekonomi dari masyarakat Jogja khususnya para pedagang hewan ternak. Hal yang menarik adalah mengapa mereka selalu menjual dagangnya hanya setiap lima hari sekali di pasar yang sama?  Perilaku masyarakat dalam aspek sosial masyarakat jawa yaitu mereka tidak akan bepergian atau mengadakan acara pada hari selasa ( Selasa dibaca Seloso kependekan dari selo ning menungso: waktu sepi manusia). Begitu pula dengan kebiasaan masyarakat dalam menyelasaikan konflik sosial melalui musyawarah yang dihadiri tidak hanya para pengurus formal namun jaga para tokoh informal yang dihormati seperti kyai atau cerdik pandai. Bagaimana proses musyawarah itu dilakukan dan peran  tokoh formal dan informal dalam merumusakan keputusannya?, serta apakah keputusan tadi mengikat  dan ditaati oleh masyarakat dengan baik? Juga ketika mengamati kelompok masyarakat santri. Bagaimana keyakinan agama mereka berpengaruh pada sikap politik?, dan bagaimana pula peran kyai yang menjadi panutan bagi masayarakat dalam menetukan partai politik tertentu serta seberapa besar kekuatan mengikat dari petuah kyai terhadap para santrinya?

Skema

Objek kajian Penelitian sosiologi tentang hukum

(sociology of law)

Aspek Politik

Aspek Ekonomi

Aspek Agama

dan Budaya

Aspek Sosial Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian sosiologi tentang hukum seringkali dilakukan dengan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pendekatan kuatitatif  jarang digunakan dalam penelitian tersebut.  Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengungkap apa yang ada di balik perilaku masyarakat yang tampak untuk memahami “hukum” yang hidup di dalamnya.
Hasil dari penelitian Sosiologi tentang hukum
Beberapa hal yang bisa dijadikan manfaat dari hasil penelitian sosiologi tentang hukum terhadap pengembangan ilmu hukum adalah:
a.   Memahami apa yang dimaksud “hukum” dalam suatu masyarakat dan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang masyarakat melakukan dan menaatinya.
b.   Mengetahui struktur dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertib.
c.    Mengungkap nilai nilai serta aspek sosial apa saja yang melatarbelakangi dalam hal masyarakat menciptakan hukum dan menaatinya

 

3. Data dalam penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris, baik secara yuridis sosiologis ataupun penelitian sosiologi tentang hukum, kedua duanya  menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama selain data sekunder atau kepustakaan.

Penggunaan data primer dalam penelitian hukum sosiologis , menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjan hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberpa cara  yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui quesioner.

Obersvasi terlibat langsung biasanya digunakan untuk mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan “penggalian” fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak “dipermukaan” namun justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi di balik persitiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak dibuat oleh peneliti, tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan.  Misalnya, bagaimana menjelaskan banyaknya kasus masyarakat tidak menaati peraturan lalu lintas atau peraturan tentang pertanahan? dan mengapa penegakan hukum menganai hak cipta tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga masih banyak terjadi kasus pembajakan? Fakta-fakta ini perlu dikaji secara lebih dalam dengan menggali apa yang melatarbelakangi munculnya persoalan-persoalan di atas. Jelas ini bukan sekedar persoalan mengenai undang-undangnya, tetapi lebih pada perilaku masyrakat yang didasarkan pada nilai-nilai atau kepentingan yang ada, tumbuh berkembang bersama masyarakat.

Sementara cara quesioner biasanya digunakan untuk mengetahui data secara kuantitatif. Misalnya jumlah kejahatan, banyaknya pengangguran dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Kriteria atau ukuran-ukuran ditentukan oleh si peneliti, dan masyarakat sebagai responden tinggal menentukan pilihan-pilihan yang sudah tersedia dalam lembar pertanyaan. Kebenaran data dari cara quesioner ini merupakan kebenaran kuatitatif, sehingga yang menjadi persoalan adalah mengenai validitas dan realiabilitas dari pengukuran yang dibuat. Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara dan cara penerapan teknis pencarian data dalam penelitian hukum sosiologis  akan dibahas dalam bab tersendiri.

Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian dan  jurnal ilmiah. Data sekunder ini selain disusun dalam latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis. Pencarian data sekunder dilakukan melaui studi dokumen atau studi kepustakaan. Persoalan yang muncul dalam penggunaan data sekunder yaitu mengenai keterkaitan data dengan permasalahan yang diajukan dalam penenelitian. Menengenai hal ini akan dibahas dalam bab selanjutnya.

C.  Pertanyaan-pertanyaan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif?

2. Jelaskan obyek penelitian hukum normatif?

3. Sebutkan unsur-unsur obyek penelitian hukum normatif?

4. Jelaskan manfaat penelitian hukum normatif

5. Jelaskan bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum normatif?

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris?

7. Jelaskan tipe-tipe penelitian hukm empiris?

8. Jelaskan obyek penelitian hukum empiris?

9. Jelaskan manfaat penelitian hukum empiris?

10. Apakah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris

dapat dilaksanakan bersama-sama?

 

 



[1] Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Kencana., hlm. 35.

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995,  Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo , hlm. 15.

[3] Sutandyo Wigyosubroto, Op.cit, hlm. 147-160.

[4] Ranuhandoko, 2003, Terminologi Hukum, Jakarta, Grafika. hlm. 419.

[5] Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 141–169.

[6] Satjipto Raharjo,2006, Sisi lain dari hukum di Indonesia, Jakarta,  Kompas. hlm. 96.

[7] Peristilahan ini dipilih oleh penulis untuk memeberikan pembatasan antara penelitian hukum yang sociological jurisprudence dan sociology of law

[8] Baca  Sutandyo Wigyosubroto, Op cit., hlm. 147–169

[9] Untuk lebih memahami secara lengkap silahkan baca buku buku sosiologi hukum yang ditulis Surjono Sukanto, Satjipto Raharjo, Adam Podgorecki, Alvis S  Johnson, Ronny Hanitiyo dan lain lain.

[10] Hukum positif dalam berbagai bentuknya tersebut adalah sama dengan yang dimaksud dalam keterangan mengenai sistem norma pada bab penelitian hukum normatif.

[11] Baca buku dan tulisan para ahli sosiologi hukum seperti Satjipto Raharjo, Ronny Hanitiyo, Surjono Sukanto dll

[12] Antony Allot, 1981, The Effectiveness of Law ,Valparaiso University of Law Review Volume 15 Number 2

[13] Anslem Strauss, 2003,Dasar dasar Penelitian kualitatif, Pustaka Pelajar   hlm  4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, Metode Penelitian Kasus, Makalah Diskusi, Bandng, Yayasan AKATIGA.