BAB 1

26 Apr 2013 Mukti Fajar Buku Dualisme Penelitian Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Pengantar

Proses belajar dan mengembangkan ilmu sebagai kegiatan ilmiah adalah kewajiban bagi umat manusia sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS Al ‘Alaq (1-5), yaitu:

ù&tø%$# ÉOó™$$Î/ y7În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ÇÊÈ   t,n=y{ z`»|¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ   ù&tø%$# y7š/u‘ur ãPtø.F{$# ÇÌÈ

“Ï%©!$# zO¯=tæ ÉOn=s)ø9$$Î/ ÇÍÈ   zO¯=tæ z`»|¡SM}$# $tB óOs9 ÷Ls>÷ètƒ ÇÎÈ

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberikan kemanfataan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan melalui prosesi penelitian agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut prosesi penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah. Prinsip-prinsip penelitian seperti konsistensi, sistematis dan terukur harus selalu dijadikan pegangan bagi para research staff supaya hasil yang diberikan dapat digunakan dan terus dikembangkan sebagai dasar berpijak kajian dan penelitian selanjutnya.

Berbagai ragam Ilmu pengetahuan yang begitu luas, dengan spesifikasi dan karakteristik yang berbeda, mengharuskan kejelasan mengenai bidang kajian yang diteliti. Bidang kajian ini yang nantinya akan menentukan objek kajian serta metodologi yang digunakan. Ilmu Kedokteran, Ilmu Fisika, Ilmu Sosial, ilmu Hukum dan ilmu ilmu lainnya, masing-masing mempunyai objek kajian dan metodologi yang spesifik dalam prosesi penelitian yang dilakukan.

Ilmu Hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dalam perjalanannya mempunyai metode penelitian yang beragam seiring dengan objek kajian hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu sebelum mulai bicara mengenai metode penelitian hukum yang akan digunakan, maka terlebuh dahulu akan dibahas mengenai apa itu hukum. Hal ini merupakan rangkaian awal untuk bisa mendapatkan kesepemahaman menganai arti hukum beserta objek kajiannya supaya nanti bisa tentukan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Buku ini mencoba memberikan telaah yang dalam namun berupaya untuk menampilkan secara sederhana tanpa kehilangan unsur ilmiahnya mengenai cara praktis untuk melakukan penelitian hukum yang terbagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

B.  Apa Itu Hukum ?

 

Setiap hari manusia yang hidup dalam masyarakat bertemu dengan hukum. Sejak pergi ke sekolah, ke kantor maupun ke pasar, di jalan raya, menjalankan usaha, mengurus berbagai perijinan, meminjam uang di bank, melangsungkan perkawinan, membuang limbah pabrik, menebang hutan,  pindah tempat tinggal, bersengketa di pengadilan dan lain sebagainnya. Pendek kata, di setiap aspek kehidupan, manusia akan bertemu dengan yang namanya hukum.

Untuk mengetahui mengapa fenomena ini terjadi, maka akan mulai dipahami dengan mengajukan pertanyaan, “apakah hukum itu ?”, untuk apa manusia memerlukan hukum?, dan mengapa manusia perlu mematuhi hukum?

Sederet pertanyaan di atas adalah pertanyaan dasar ketika ingin belajar mengenai ilmu hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas mengandung arti bahwa seseorang harus melakukan usaha untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Untuk dapat mengetahui apa itu hukum, maka orang harus melakukan penelitian hokum. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An Najm ayat (39), yaitu:

br&ur }§øŠ©9 Ç`»|¡SM~Ï9 žwÎ) $tB 4Ótëy™ ÇÌÒÈ

artinya bahwa tiada seseorang memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah diupayakannya.

Kemudian Allah SWT berfirman daam QS Ar Ra’d ayat (11), yaitu:

¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB .`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷ƒy‰tƒ ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts† ô`ÏB ̍øBr& «!$# 3 žcÎ) ©!$# Ÿw çŽÉitóム$tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçŽÉitóム$tB öNÍkŦàÿRr’Î/ 3 !#sŒÎ)ur yŠ#u‘r& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqߙ Ÿxsù ¨ŠttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrߊ `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ

yang intinya adalah, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Namun walau sederhana, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab, setidaknya bisa dilihat bahwa sejak adanya peradaban jaman Yunani kuno hingga kehidupan modern saat ini perdebatan mengenai hukum sepertinya belum kunjung selesai. Ini bukan sebuah kelemahan dari ilmu hukum tetapi justru merupakan tanda bahwa ilmu hukum mengalami perkembangan yang dinamis.[1]

Memahami hukum seperti halnya kisah 3 orang buta yang bertemu seekor gajah. Orang yang memegang belalainya mengatakan bahwa gajah bentuknya panjang, orang buta lainya yang memegang badan mengatakan bahwa gajah itu besar seperti tembok, sementara yang terakhir memegang telingannya dengan berkata, “ gajah itu tipis dan lebar seperti kipas”. Ketiga orang buta tadi tidak salah dalam mendefinisikan hewan gajah, namun memang tidak benar seperti halnya gajah yang sebenarnya diketahui. Demikian pula ketika belajar ilmu hukum, pemahaman dan cara mengkajinya akan tergantung atau ditentukan dari sisi mana melihatnya. Ini yang dikatakan oleh Sutandyo Wigyosubroto, bahwa menjelaskan tentang hukum itu tergantung dari paradigma dan konsepsi yang dibangun.[2] Sementara pakar lainnya seperti Suryono Sukanto [3] dan Achmad Ali [4]menyebut dengan istilah ”aliran” atau “mazhab”.

Selain itu, perlu pula dipahami barbagai aspek dari hukum yang akan menunjang proses bekerjannya hukum. Perhatikan gambar-gambar berikut ini :

 

 

 

 

Gambar apakah ini ?[5]

Melihat dan mengkaji gambar di atas bisa bermakna ganda, yang pertama gambar dua orang tua yang berhadapan muka dan gambar lainnya dua orang muda yang sedang bermain gitar, demikian halnya hukum bisa dimaknai dalam berbagai arti dan definisi. Cermati gambar-gambar selanjutnya lalu coba jelaskan kaitannya dengan hukum

 

 

 

 

 


             Aturan Perundangan                                    Birokrasi

 

 

 

 


   Legislatif                       Peradilan              Aparat  Kepolisian

Seorang penstudi hukum, akan lebih baik jika mampu memahami berbagai mazhab dengan paradigmanya untuk mempelajari hukum agar mendapat gambaran yang jelas dan tepat mengenai hukum. Sikap yang terlalu “kaku” dengan mempertahankan  apa yang selama ini dipahami dan tidak mau mencoba memahami dari sisi paradigma lainnya hanya akan bernasib seperti salah seorang buta yang memegang gajah. Memang tidak salah , tetapi tidak kaffah. Barbagai mazhab dan cara pandang terhadap hukum diuraikan sebagaimana tulisan di bawah ini.

Seperti diuraikan di atas bahwa perdebatan panjang antara para ahli hukum telah membawa dampak pada perkembangan ilmu hukum menjadi dinamis.  Sejarah mencatat bahwa perbedaan cara pandang terhadap hukum saling mengkait dan saling mempengaruhi terhadap perkembangan sistem hukum yang ada di dunia. Seperti telah diketahui bahwa ilmu hukum bukan ilmu yang tunggal dan berlaku sama di seluruh dunia seperti halnya  ilmu alam dan matematika. Ilmu hukum selalu diwarnai oleh berbagai macam sistem hukum[6] . Perhatikan berbagai system hukum yang ada di dunia yang ada dalam gambar dibawah ini .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


World Legal System

Perbedaan berbagai sistem hukum tersebut  juga membawa dampak pada sisi metodologi dalam melakukan penelitian hukum. Dari berbagai literatur yang ada umunya para ahli hanya memberikan penjelasan secara parsial dari salah satu paradigma atau konsepsi mengenai hukum. Pada buku-buku hukum, macam aliran atau mazhab hukum biasanya ditulis sangat beragam. Dari aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, aliran realisme hingga mazhab feminisme dan post modernisme. Tetapi kalau diamati lebih seksama, maka sesungguhnya yang jelas memberikan warna yang berbeda secara mendasar hanya hukum alam, positivisme dan aliran realisme. Mazhab lainnya lebih merupakan sintesa pemikiran yang memberikan karakteristik tertentu, namun pada prinsipnya mereka dapat digolongakan ke dalam 3 aliran besar tersebut.

Untuk itu akan dijelaskan secara sederhana berbagai aliran dengan berbagai paradigma tersebut secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang “garis batas” perbedaannya. Upaya ini dilakukan dengan memberikan skema untuk mempermudah pemahaman.

 

 

 BERBAGAI MAZHAB DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM[7]

 

KEPASTIAN

KEMANFAATAN

KEADILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Berbagai mazhab tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

 

  1. 1.      Mazhab Hukum Alam (Natural Law)

 

Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu pada jaman Aristoteles dan Plato sebagai pemikir awal mengenai hukum alam, yang dilanjutkan oleh Cicero, Ulpian hingga Thomas Aquinas dan Grotius pada abad pertengahan. Hukum alam yang pada awalnya merupakan ajaran moral untuk pertama kalinya coba dibuat dan dirumuskan dalam undang undang Bizantium yang dikenal dengan Justinian Code dan dikembangkan lebih lanjut dalam Corpus Juris Civilis [8]. Salah satu yang menarik dalam kitab ini adalah ditentukan hak milik sebagai hak yang kodrati dari setiap manusia, yang sampai hari ini terus berkembang dalam kajian ilmu hukum.

Beberapa hal yang bisa disarikan dari pemikiran hukum alam adalah :

    1. Mazhab Hukum Alam pada hakikatnya melihat hukum sebagai kekuatan moral yang terdapat dalam setiap diri manusia (embedded). Dalam setiap manusia pada dasarnya terdapat unsur moral yang akan mempengaruhi sikap manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Gagasan dari para pemikir hukum alam  mengatakan bahwa tertib sosial akan terjadi apabila setiap manusia dalam menjalani kehidupannya menggunakan  unsur  moral sebagai patokan[9]
    2. Pada abad pertengahan hukum alam diwarnai dengan warna Canonik (hukum gereja) yang mengajarkan bahwa hukum alam adalah sama dengan hukum tuhan yang bersifat abadi (lex aeterna).
    3. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang bersifat universal berdasarkan rasio, sehingga tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Ini yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional dewasa ini[10].
    4. Tujuan dari hukum alam ini adalah mewujudkan keadilan bagi umat manusia

Namun demikian dalam perkembanganya terdapat berbagai kelemahan hukum alam yaitu :

  1. Tidak mempunyai sanksi yang nyata,
  2. Sifatnya yang universal berlawanan dengan pluralitas umat manusia
  3. Keadilan sebagai tujuan hukum pada akhirnya mengalami persoalan dalam penerapannya
  4. Hukum tuhan yang bersifat abadi dan tak terbantahkan  dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan jaman[11]

Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi pemicu munculnya para pemikir hukum dengan mazhab positivisme dan mazhab realisme.

 

  1. 2.      Mazhab Positivisme (Legal Positivism)

 

Esensi ajaran Mazhab positivisme melihat hukum sebagai sistem peraturan perundangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara secara formal (hukum positif). Walaupun sebuah nilai mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi oleh orang banyak seperti ajaran moral atau ajaran agama, tetapi  tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hukum kalau ia tidak dirumuskan dalam peraturan yang dibuat oleh negara.

Mazhab positivisme, diawali dari rasa kekecewaan pada aliran hukum alam yang ajarannya tidak bisa mudah diterapkan. Para pemikir aliran ini berupaya agar hukum yang secara teoritis mengandung nilai-nilai ideal harus mampu diterapkan secara praktis tidak saja menggunakan bantuan ilmu-ilmu lain seperti politik maupun teologi. Hukum harus dapat diterapkan dalam kerangka ilmu hukum. Oleh karena itu hukum harus dibangun berdasarkan sistem norma berikut prosedur dan taata cara melaksanakannya.

Secara implisit, awal mula gagasan untuk menciptakan ilmu hukum sebagai ilmu yang mandiri digulirkan oleh pemikiran Trias Politica dari Montesque. Beliau melihat agar sebuah negara bisa berjalan dengan baik dan teratur harus diwujudkan dengan keseimbangan 3 lembaga negara yaitu yudikatif, eksekutif dan legislative. Walaupun pada dasarnya ketiga lembaga tersebut adalah lembaga politik, namun pada tekhnisnya, ketiga lembaga tersebut bersinggungan erat dengan sistem norma. Lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksananya dan lembaga yudikatif sebagai bagian yang mengawasi dan menegakkan jalannya aturan tersebut. Konsep ini selanjutnya dikenal dengan negara hukum.

Keberadaan negara, menurut para pemikir positivisme menjadi sangat penting untuk mendukung bekerjanya sebuah sistem hukum. Hukum sebagai suatu infrastuktur dari kedaulatan negara perlu dirumuskan sebagai sebuah peraturan yang mengikat dan berlaku umum. Untuk bisa diberlakukan secara umum dan mengikat seluruh warga negara, maka hukum harus dibuat, diterapkan serta ditegakkan oleh lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasasan yaitu negara. Seperti yang diajarkan oleh John Austin bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang diterapkan dari pihak yang berkuasa kepada masyarakatnya… Law is a command of Sovereignty.  

Selain Austin, masih banyak para pemikir yang berjuang dijalur positivisme ini. Misalnya Jeremy Bentham dengan bukunya The Theory of Legislation dan The Principles of Moral and Legislation yang mengajarkan faham Utilitarianisme. Doktrin yang terkenal dari ajarannya adalah “… The Greatest happiness for the Greatest number…” yaitu bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Walaupun Utilitarianisme ini oleh para penerusnya seperti Rudholf van Jhering dan John S Mills diarahkan pada aliran realisme, namun ajaran Bentham tentang teori perundang undangan menempatkan beliau pada golongan pemikir mazhab positivisme.

Seorang yang terkenal dari mazhab ini adalah Hans Kelsen dengan bukunya The Pure Theory of Law  dan The Grand Theory of Law and State  yang mengajarkan hukum sebagai sistem norma yang hirakhis.   

Hukum sebagai peraturan perundangan, menurutnya, jika ingin diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian maka harus taat pada asas-asas hukum. Hukum yang lebih rendah mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan hukum yang paling tinggi harus mengacu pada norma dasar (basic norm). Norma dasar adalah  nilai-nilai dasar seperti yang dikatakan oleh para pendiri negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis dalam konstitusi sebuah negara. Selain itu hukum tidak boleh terkontaminasi oleh kondisi sosial dan politik yang ada. Hukum harus imun dari pengaruh lingkungan sosialnya agar bisa berlaku secara pasti.

Gagasan tersebut akhirnya menuai kritikan dari para pemikir Mazhab realisme. Bagaimanapun keberadaan hukum tidak bisa lepas dari masyarakat di sekitarnya. Selain itu, apa yang dikatakan Kelsen sebagai norma dasar (basic norm) tentunya digali oleh “para bapak bangsa” dari nilai-nilai yang hidup, kepentingan-kepentingan,  serta cita-cita dari masyarakat sebuah bangsa. Oleh karena itu hukum harus dipelajari dan dikembangkan sebagai sebuah ilmu yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosialnya.

Mazhab positivisme ini masih menjadi mainstream dalam kaijian ilmu hukum dan terus berkembang sampai hari ini. Setelah era positivisme klasik, utilitarianisme, aliran hukum murni sekarang dikenal neo positivisme dengan tokohnya seperti  Ronald Dwourkin, H.L.A. Hart hingga John Rawls.

 

  1. 3.      Mazhab Realisme (Legal realism)

 

Aliran positivisme yang mengajarkan bahwa hukum adalah sebuah ilmu yang imum dari lingkungan sosial telah menimbulkan kegelisahan bagi para pemikir hukum. Pada kenyataannya tidak mungkin dipungkiri bahwa hukum dalam arti sistem norma yang diciptakan oleh masyarakat (melalui mekanisme negara) dan diterapkan pula di masyarakat.

Fakta ini merupakan dasar dari asumsi berfikir bahwa hukum akan melalui proses interaksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Hukum akan sangat berpengaruh dan dipengaruhi pula oleh lingkungan sosialnya. Kondisi sosial dimana hukum itu berada akan memberikan warna bagi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum tidak bisa dipersamakan dengan ilmu matematika yang tidak pernah terpengaruh oleh kepentingan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Hukum tidak bisa berlaku secara universal seperti yang dikatakan para ahli hukum alam, atau hanya taat pada asas-asas atau sistem normanya saja, seperti ajaran para positivisme. Hukum sebagai institusi sosial akan hidup bersetubuh dan berdinamika seiring dengan perkembangan nilai-nilai, cita-cita dan kepentingan kepentingan dari masyarakatnya.

Produk hukum dalam arti aturan perundangan dalam bentuk dan isi ketentuannya akan mencerminkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingan dari masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Perbedaan wilayah (negara) akan memberikan perbedaan pula dalam produk hukum yang dikeluarkan. Misalnya nilai keadilan, pada pratiknya akan mengalami perbedaan rumusan dalam perundangan antara satu negara dengan negara lainnya, begitu pula ketika diterapkan dalam masyarakatnya. Contoh lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang diteriakkan oleh manusia di seluruh dunia, pada kenyataannya sangat beragam, tiap-tiap negara menterjemahkan dalam produk hukumnya. Hak politik, hak ekonomi sosial, konsep kepemilikan, hukum keluarga dan sebagainya, pada akhirnya terlihat sebagai fenomena hukum yang berbeda di tiap ruang dan waktu yang berbeda. Dasar inilah yang dijadikan oleh para pemikir mazhab realisme melakukan kajian terhadap ilmu hukum.

Pada perkembangannnya, sejarah mencatat berbagai pemikiran yang beragam atas kajian tersebut. Dari kelompok American Realism, Scandinavia realism, Mazhab Materialism, Histories Antrophology, Gerakan Critical Legal Studies dan Feminism, hingga Post Modernism adalah beberapa situs dalam dialektika mazhab realisme tersebut. Namun demikian secara umum dapat dikelompokan dalam dua garis demarkasi kajian keilmuan yang berbeda yaitu Sociological Jurisprudence dan Sosiology of Law[12] .

Sociological Jurisprudence atau Aliran yuridis sosiologis adalah aliran yang mengkaji hukum dalam arti perundangan-undangan (termasuk juga putusan pengadilan dan kontrak) yang diamati pada proses pembentukannya maupun pada penerapnnya dalam masyarakat. Aliran ini tetap berbasis pada ilmu hukum yang digagas oleh para juris Amerika sepeti Oliver W. Holmes, Karl N Llewellyn, Roscoe Pound dan Cardozo yang membangun teori-teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sementara Sosiology of Law atau aliran sosiologi tentang hukum berbasis pada ilmu sosial, menggunakan teori-teori ilmu sosial dan dikaji oleh para sosiolog seperti Max Weber, Emile Durkheim, Karl Mark dan sebagainya. Perbedaan dari kedua aliran tersebut secara detil akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Perbedaan cara pandang mazhab-mazhab tersebut terhadap hukum pada akhirnya menuntut konsekuensi penggunaan metodologi yang berbeda pula dalam aktivitas penelitian untuk membangun dan mengembangan keilmuan hukum. Perbedaan tersebut mengharuskan penggunaan teori-teori, bahan atau data yang digunakan serta proses analisis dan objek kajian yang berbeda dari masing-masing proses penelitian yang dilakukan.

Aliran hukum alam memberikan spesifikasi kajian pada penelitian filsafat hukum yang berorientasi pada kebenaran hakikat hukum, aliran positivisme yang mengakaji sistem norma yang berguna untuk memberikan justifikasi kebenaran hukum (preskriptif) terhadap suatu peristiwa hukum dan mazhab realism memberikan sumbangan pada pembangunan ilmu hukum dalam kerangka mewujudkan hukum yang sesuai dangan nilai dan kepentingan masyarakat dan berupaya membentuk masyarakat seperti yang dicita-citakan.

Bagi para praktisi, pengamat maupun penstudi hukum, alangkah baiknya mengenal berbagai karakteristik mazhab-mazhab hukum tersebut beserta metode penelitian yang digunakan secara seksama agar mampu memahami serta memberikan sumbangsih bagi pengembagan ilmu hukum untuk membangun nilai filsafati dari hukum, penyelesaian praktis persoalan hukum dan mewujudkan hukum yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Sikap fanatisme terhadap salah satu aliran harus segera diakhiri, sebab hanya akan menjadikan para cendikia yang sempit pikir dan pasti akan terbentur pada tembok pembatas yang dibangun dari arogansi sendiri.  Perbedaan dan perdebatan yang ada harus dimaknai sebagai bagian dari dialektika ilmu pengetahuan dan bukannya sebagai konflik kepentingan agar ilmu hukum yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat manusia, dunia dan akhirat.

C. Untuk Apa Meneliti Hukum ?

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Seseorang maupun lembaga pendidikan dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendudkung kegiatan ilmiah tersebut Penelitian, secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang aktual mengenai perkembangan ilmu tersebut.

Maksud dan tujuan secara lebih khusus dari perlunya dilakukan penelitian adalah sebagai berikut[13]:

  1. Mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi.

Suatu fenomena yang terjadi dan hadir di hadapan kita adalah suatu kenyataan yang harus diungkap keberadaanya, seorang cendikia perlu menjelaskan secara ilmiah dan sistematis sebagai upaya :

  1. Untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi
  2. Untuk menegaskan terjadinya suatu fenomena
  3. Untuk mengali secara mendalam kondisi-kondisi dimana suatu fenome terjadi
  4. Untuk memecahkan masalah

Berbagai persoalan hadir menjadi pengahalang dan menghambat kehidupan, untuk itu perlu berupaya agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mempelajari secara terfokus dan mencarikan solusi praktisnya melalui penelitian.

  1. Untuk Mengetes suatu teori

Ilmu Pengetahun yang dibangun berdasar teori teori kadang mengalami kesenjangan dengan kenyataan yang dihadapi. Oleh karena itu agar teori tersebut tetap mendapatkan kebenarannya secara shahih perlu dikembangkan dan disempurnakan (up date)  melalui penelitian uji teori.

Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang kita dalami perlu kiranya disikapi dengan maksud dan tujuan penelitian sebagai tersebut di atas.

Suatu peristiwa yang terjadi dihadapan kita secara umu kadang luput dari perhatian bahwa di dalamnya terkandung peristiwa hukum yang perlu penjelasan yang cermat mengenai konstruksi hukum dan hubungan hukumnya agar diketahui hukum apa yang terkait serta hak dan kewajiban hukum dari orang atau pihak yang terlibat dengan peristiwa tersebut.

D.   Penelitian Ilmiah

 

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (truth)[14]. Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

Sesungguhnya kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu[15] :

  1. Berdasarkan pengalaman
  2. Menanyakan pada orang yang ahli
  3. Karena kebetulan
  4. Berdasarkan penelitian

Penjelasan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama: kebenaran bisa didapatkan manusia berdasarkan pengalaman. Seorang anak yang belajar sepeda pada mulanya seringkali terjatuh, sebab dia belum tahu bagaimana seharusnya (kebenaran) mengendarai sepeda. Namun seiring dengan latihan terus menerus dan berdasakan pengalaman “jatuh bangun” yang dialami maka pada waktu tertentu si anak mampu mengendarai sepeda dengan baik dan lancar.

Kedua [16]: kebenaran dapat diupayakan dengan menanyakan pada orang yang ahli di bidangnya. Keahlian orang tersebut telah benar- benar teruji sehingga yang bersangkutan mendapatkan kehormatan atas pengetahuan yang dimilikinya. Kebenaran dalam bentuk menanyakan pada ahlinya tersebut memang harus didasari atas sebuah kepercayaan subyektif pada ahli yang dimintai jawaban. Kepercayaan sesorang bisa muncul karena ahli tersebut benar-benar telah teruji, misalnya bahwa ia telah membaca buku yang banyak atau dia secara nyata telah melakukan dan mempunyai pengalaman pada bidang yang dikuasai tersebut. Orang bisa percaya atas kebenaran mengenai persoalan keagamaan apabila bertanya pada KH Zainudin MZ atau KH Abdulah Gymnastiar. Orang sangat yakin terhadap kemampuan Prof Sumitro terhadap masalah ekonomi dan orang juga akan percaya persoalan hukum apabila yang bicara adalah Dr Adnan Buyung Nasution.

Ketiga: kebenaran juga bisa didapat karena kebetulan atau suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Orang dahulu bisa menyembuhkan panyakit malaria karena minum air sungai yang kebetulan di pinggir sungai tumbuh banyak pohon Kina, Sir Issac Newton mendapatkan ilhan ilmu garfitasi karena tidak sengaja kejatuhan buah apel dan petani menemukan pupuk kandang karena kebunnya berdekatan dengan kandang ternak sapinya.

Keempat: kebenaran juga bisa didapat melalui penelitian ilmiah. Penelitian yang diselenggarakan laboratorium farmasi banyak menemukan serum atau obat-obat untuk menyembuhkan penyakit, pabrik-pabrik otomotif di Jepang mendapatkan berbagai macam kemajuan di bidang permesinan kendaraan yang canggih berdasarkan penelitian yang berkesinambungan, Lembaga Antariksa Amerika atau NASA mampu mengetahui sumber energi alternatif di Planet  Mars atau datangnya komet Halley karena penelitian dengan mengirim pesawat luar angkasa dan astronotnya.

Namun demikian, dari berbagai macam cara untuk mendapatkan kebenaran tersebut, hanya melalui cara penelitian yang dilakukan secara sistematis, menggunakan metodologis dan memegang konsistensi keilmuan yang tinggi[17].

Secara definitif Soerjono Soekanto menjelaskan arti penelitian adalah, “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisa”.[18]

 

Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis berarti menggunakan cara cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Selain itu cara mencari kebenaran dengan cara penelitian ini menghasilkan temuan produk maupun proses yang bisa dikaji secara ilmiah. Ukuran keilmiahan dari suatu hasil penelitian yaitu[19]:

  1. Merupakan pengetahuan (knowledge)
  2. Tersusun secara sistematis
  3. Menggunakan logika
  4. d.   Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain.   

Sehingga kebenaran hasil penelitian adalah kebenaran ilmiah yang berbeda dengan yang datang dari ramalan dukun yang tahayul dan tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Karena orang tidak bisa mendapatkan jawaban yang sama dengan menggunakan metode menabur kemenyan dan membaca jampi-jampi saja. Sementara kebenaran ilmiah dari hasil penelitian bisa didapat hasil yang sama oleh orang lain, apabila orang lain tersebut mencoba dengan menggunakan sistem dan metodologi yang sama pula.

Dalam dunia akademis, penelitian menempati posisi yang sangat penting. Kedudukannya adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang. Oleh karena itu aktivitas penelitian ilmiah menjadi salah satu tugas tridarma perguruan tinggi dari para intelektual selain dari pendidikan pengajaran dan pengabdian masyarakat.

 

  E.  Penelitian Hukum

 

Hukum dalam artinya yang luas dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat, pada dasarnya dibangun berdasarkan kerangka ilmu pengetahuan ilmiah (science). Kajian yang mendalam mengenai hukum adalah sebuah ilmu pengetahuan, bisa dibaca secara detil dalam buku Refleksi Tentang Hukum oleh JJH Bruggink yang dialih bahasakan Arif Sidarta.[20]  Namun secara sederhana, hukum dikatakan sebagai ilmu pengetahuan bisa dilihat bahwa hukum mempunyai kandungan filsafat, menghasilkan teori-teori dan bisa digunakan secara praktis menyelesaikan suatu permasalahan.

Banyak pernyataan kontroversial di antara para ahli tentang ilmu hukum. Ada yang mengatakan bahwa hukum adalah lmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yaitu ilmu pngetahuan yang mempelajari system norma. Ini yang kemudian berkembang dengan pemahaman hukum sebagai ilmu normative. Pelopor gagasan ini disebut dengan kaum positivis seperti John Austin[21], Jeremy Bentham[22] dan Hans Kelsen. Pemikiran Hans Kelsen dalam dua bukunya yang legendaris, yaitu The Grand Theory of Law and State dan Pure Theory of Law   menegaskan bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu tentang norma yang keberadaannya lepas dari kondisi sosial di sekitarnya. Hukum tidak terkait dengan ilmu-ilmu sosial dan hukum adalah imun dari persoalan persoalan sosial. Dengan stufenbau theory, Hans Kelsen menjelaskan bangunan hrarkis dari system hukum tersebut. Hal terpenting dari ajaran tersebut bahwa hukum harus menjaga ketaatan terhadap struktur norma secara keseluruhan guna menjamin kepastian hukum .

Lain halnya dengan para juris Amerika seperti Holmes dan Roscou Pound yang melihat hukum mengalami proses interaksi dengan faktor-faktor sosial disekelilingnya. Hukum akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Hukum dapat menjadi alat kontrol sosial agar masyarakat menjadi seperti yang dikehendaki. Masyarakat dengan segala kepentingannya dapat mempengaruhi para legislative untuk membuat hukum yang mampu melindungi kepentingan merek sesuai dengan perkembangan jaman. Hukum diharapkan mempunyai manfaat secara langsung bagi kehidupan sosial. Sementara iu para sosiolog seperti Max Weber, Emile Durheim Talcot Parson dan lainnya, justru dengan tegas mengatakan bahwa hukum adalah gejala sosial. Hukum tidak saja sesuatu yang ditulis dalam sebuah kitab undang-undang, lebih dari itu hukum adalah perilaku sosial yang ajeg dan terlembagakan. dimana secara sosial mendapatkan legitimasi publik.

Perbedaan pendapat para ahli yang ingin menempatkan hukum sebagai bagian dari ilmu sosial karena keberadaannya  tidak bisa dipisahkan dari masyarakat atau sebagai ilmu normatf yang berdiri sendiri  menmpunyai konsekuensi logis pada model maupun tata cara penelitiannya.

Buku ini tidak akan mengungkapkan dan mengkaji  perdebatan para ahli hukum mengenai hukum sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya dogmatis (normatif) ataukah ilmu sosial[23]. Tetapi dalam buku ini penulis mengambil sikap sesuai dengan para ahli yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian hukum.

Penelitian hukum menurut Morris L Cohen [24]: “Is the process of finding the law that governs activities in human society …… It involves locating both the rules are enforced by the states  and commentaries which explain or analyse these rules.”

Definisi di atas terasa terlalu sempit untuk bisa mengakomodasi  pengertian hukum yang sangat luas. Cohen hanya melihat penelitian hukum sebagai proses penemuan hukum dalam arti undang-undang yang diterapkan oleh negara. Sementara itu Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum adalah[25] :

Suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisinya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan

 

Kalimat gejala hukum dan fakta hukum memang memberikan ruang yang cukup untuk menginterpretasikan hukum secara lebih luas. Tetapi berakibat tidak terlihat jelas batasannya. Untuk itu kami coba menggunakan batasan penelitian hukum yang mendasarkan pada konstruksi hukum yang dijelaskan oleh Lawrence Friedman mengenai sistem hukum[26]. Sistem hukum menurut Friedman terdiri atas tiga unsur yaitu Legal substance (substasi hukum), Legal Structure (struktur hukum) dan legal culture (budaya hukum).

Substansi hukum adalah terdiri dari norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundangan. Struktur hukum adalah suatu proses pembentukan dan penerapan hukum yang terdiri atas pembuatan hukum (legislasi), jaringan birokrasi, penegak hukum dan lembaga peradilan beserta ketentuan acaranya. Sementara budaya hukum adalah bentuk apresiasi masyarakat terhadap hukum, yaitu  dimana, kapan dan bagaimana masyarakat menaati atau menyimpangi hukum berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitian hukum terhadap gejala hukum dibatasi pada penelitian mengenai norma, kaidah dan asas asasnya sebagai substansi hukum, penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengamati hukum ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum .

Penelitian mengenai substasi hukum bisa diterapkan dalam penelitian dengan tipe penelitian normatif sementara penelitian struktur dan budaya hukum termasuk tipe penelitian empiris (sosiologis). Penjelasan lebih detil mengenai kedua tipe penelitian tersebut akan dibahas dalam bab selanjutnya.

 

F. Pertanyaan-pertanyaan

  1. Sebutkan dan jelaskan beberapa ayat Al Qur’an yang berkaitan dengan belajar dan menuntut ilmu?
  2. Sebutkan beberapa mazhab dalam kaitannya dengan mempelajari ilmu hukum?
  3. Apakah penelitian merupakan kegiatan ilmiah?
  4. Apa maksud dan tujuan dari penelitian?
  5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah?
  6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian hukum?
  7. Jelaskan perbedaan antara penelitian ilmiah dngan penelitian hukum?


[1] MDA Freeman dan Lord Lloyd, 2001, Intruduction to Jurisprudence,Seventh edition, London, Sweet & Maxwell LTD. Dalam buku ini dapat dilihat perdebatan panjang antara para ahli hukum dengan berbagai mazhab, sejak Aristotle, John Austin, Kelsen, Hart hingga jaman Roberto M Unger dengan gerakan studi hukum kritisnya. Atau lihat juga Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum :Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta, Gunung Agung. Walau tidak begitu mendalam, namun buku ini memberikan gambaran sekilas tentang perkembangan ilmu hukum.   

[2] Sutandyo Wigyosubroto, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya , Jakarta, Huma, hlm 87-121

[3] Surjono Sukanto, 1985, Prespektif Teoritis Studi hukum dalam Masyarakat,  Jakarta, Penerbit Rajawali   

[4] Achmad Ali, Ibid. hlm 225-302

[5] Kalau melihat dengan fokus jarak pendek akan terlihat dua orang muda  sedang bernyanyi dan bermain gitar , sedangkan jika dilihat dengan jarak yang agak jauh maka akan tampak gambar dua orang tua yang berhadapan

 

[6] Mengenai berbagai macam sistem hukum di dunia lebih jelasnya baca:  Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, Rajawali Press.

[7]  Skema ini kami rumuskan dari buku MDA Freeman dan Lord Lloyd, Introduction to Jurisprudence, (London : Sweet & Maxwell LTD, 2001) Memang bukan upaya yang sempurna, tetapi paling tidak bisa memberikan gambar secara umum tentang mazhab-mazhab dalam perkembangan ilmu hukum

[8] Lihat perkembangan hukum alam secara lebih rinci dalam Carl Joachim Fridrich,2004, Filsafat Hukum : Prespektif Sejarah,Nuansa

[9] Darji Darmodiharjo dan Shidarta,1995, Pokok Pokok Filsafat Hukum, Jakarta, PT Gramedia hlm 86

[10] ibid, hlm 93

[11] Pemecahan hukum agama dengan hukum negara ini dikenal dengan istilah sekulerisasi yang melanda daratan Eropa pada akhir abad pertengahan.

[12] Pembedaan ini diklaim oleh penulis berdasarkan karakteristik yang berbeda dari kedua aliran tersebut. Lihat, Surjono Sukanto,1984, Prespektif Teoritis Studi hukum dan Masyarakat, Penerbit Rajawali. Baca juga, MDA Freeman dan Lord Lloyd, Introduction to Jurisprudence, (London : Sweet & Maxwell LTD, 2001)

[13] Hakristuti Hakrisnowo, 2004, Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

[14] Sutandyo Wigyosubroto,2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya, Huma ,   hlm 139

[15] Surjono Sukanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum,hlm 42-43 lihat juga Hakristuri Hakrisnowo, Handout Kuliah Metodologi Penelitian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia  

[16] Dalam buku buku lain, sering juga disebut dengan penemuan kebenaran melalui kewibawaan seseorang  

[17] Ibid,, hlm. 42.

[18] Ibid., hlm. 43.

[19] Soerjono Soekanto, 1986, Sosiologi, Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 6.

[20] JJH Bruggink,1999, Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti

[21] MDA Freeman, hlm 208-209 ,

[22] Baca , Jeremy Bentham , The Theory of Legislation yang diterjemahkan oleh Nurhadi MA dalam  Teori Perundang undangan,Penerbit Nuasa, 2006

[23] Perdebatan tentang hukum sebagai ilmu dogmatis yang merupakan sistem norma atau sebagai ilmu sosial yang memerlukan verifikasi empiris bisa dibaca dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum,Kencana  dan Sutandyo wigyosubroto,2002 Hukum,Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,Huma

[24] Morris L Cohen, Legal research,  dalam Peter Mahmud  Marzuki, ,2005, Penelitian Hukum, Kencana, hlm 29  

[25] SoerJono Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003,Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm., 38. 

[26] Lawrence Friedman, 2001, American Law: An Introduction, 2nd edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Bandung, Tatanusa,  hlm. 6-12.