Kemiskinan Bangsa

26 Apr 2013 Mukti Fajar Makalah

Hukum dan Pembangunan :

 Kemiskinan Bangsa Tanggung Jawab Siapa ?

 

I. Pendahuluan

Mimpi buruk telah hadir . Hampir sepertiga penghuni dunia yang berjumlah kurang lebih 6 milyar manusia, hari  ini harus hidup dengan kurang dari 2 dolar sehari. Dan 1,3 miliar manusia dari padanya masih hidup di bawah satu dolar per orang per hari dan jumlah serupa tak punya akses pada air bersih (Bank Dunia, 2003). Sementara itu,pada saat yang sama,  1 miliar manusia di negara maju menguasai 80% sumber daya dan produk dunia, 5 miliar lainnya yang kebanyakan berada di negara miskin harus saling memperebutkan 20% sisanya. (UNDP, 2002). Mereka menikmati 85% pengeluaran dunia untuk konsumsi, menikmati 45 % daging yang dikonsumsi, 65%  listrik, menggunakan 84% kertas, menggunakan 85% logam dan bahan kimia namun menghasilkan 70% emisi gas karbondioksida di seluruh dunia (Tony Djogo, 2004).

gan

Data diatas memberikan gambaran nyata tentang mimpi buruk ketidak adilan sosial telah hadir dikenyataan hidup. Kemenangan dan kenikmatan hidup menjadi hak untuk dimiliki oleh mereka yang mempunyai kekayaan, sementara yang miskin harus menyingkir dan menjadi tumbal pembangunan peradaban. Kenestapaan ini yang dikatakan oleh Mark sebagai penyakit kanker dari system  kapitalisme yang merupakan anak kandung  paham liberalisme ekonomi (Karl Mark :

Sebagai manusia yang berkehendak tentunya mereka (orang miskin)  akan mencari keadilan atas ketidakadilan yang menimpannya,  dalam konteks hidup bernegara dan berbangsa, mereka hanya berharap pada sistem hukum sebagai junjungan tertinggi untuk menjadi supreme dan hadir demi memberi keadilan.

 

II. Permasalahan

                    Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam makalah tersebut adalah :

  1. Apakah sistem hukum di Indonesia dapat menyelesaikan persoalan ketidak adilan sosial ?
  2. Bagaimana peran pemerintah melalui institusi hukum dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan bangsa ?

 

III. Pembahasan

 

Liberalisme Hukum Kontrak

Keberadaan hukum sebagai alat yang mengatur seluruh hubungan dalam masyarakat dengan tujuan ketertiban dan keadilan, bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum bukan sesuatu yang imun dari lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Begitu pula dalam pembentukan hukum sebagai peraturan perundangan, faktor-faktor sosiologis ekonomis, filosofis, historis dan yuridis sangat mempengaruhi bentuk lahirnya hukum (Van Apeldoorn: 2004) . Memahami hukum berarti mempelajari sejarah dan kondisi sosial ekonomi politik yang menjadi rahim kelahirannya. Ilmu ini disebut dengan politik hukum yaitu cara penguraian teleologis – konstruktif yang dilakukan dalam pembentukan hukum. Diskursus Liberalisme ekonomi merupakan major factor dari bangunan struktur masyarakat global dewasa ini, sangat memberi pengaruh pada kaidah hukum yang ada. Secara historis eksistensinya tumbuh berkembang bersama dialektika liberalisme ekonomi itu sendiri .

Kelahiran mazhab liberalisme ekonomi berawal dari lahirnya pemikiran Adam Smith (1723- 1790) dalam kitab Wealth of Nation (1776) yang berbareng bergemanya revolusi industri di Inggris (1768-1850) dengan diketemukannya mesin uap oleh James Watt (1782) . Inti ajaranya ini tentang peran negara yang harus dikurangi dalam mengatur transaksi ekonomi pada masyarakat, biarkan persaingan bebas dalam pasar yang tercipta dari supplay and demand masyarakat menentukan bentuknya sendiri, menentukan kaidah, normanya serta keadilannya sendiri. Pada khasanah hukum,munculah paham laissez faire atau kebebasan berkontrak yang menjadi prisip umum dari persaingan bebas yang menjadi dasar dari setiap transaksi antara para pihak, setiap campur tangan negara bertentangan dengan prinsip pasar bebas (Morton J Horwitz :1992)

Paham inilah yang selanjutnya sarat mewarnai corak hukum dan keadilan dalam proses liberalisasi ekonomi. Para Hakim lebih mengedepankan keadilan  dari sisi pandang kebebasan berkontrak dalam putusan putusan yang dibuatnya ( Ridwan Khairandi : 2003) . Hukum dalam pembangunan, didefinisikan oleh Roscoe Pound sebagai a tool as social control and social engineering  didesain untuk mendukung paham liberalisme (Roscoe Pound : 1944).  Maka berkembanglah aturan perundangan yang mendewakan hak kebebasan dalam kepemilikan individu , seperti kepemilikan tanah beserta segala yang terkandung didalamnya tak berbatas, hingga hak milik intelektual pada karya cipta, merek,  rahasia dagang  dan patent.

Struktur masyarakatpun terbentuk menjadi kelas borjuis yang terdiri dari  tuan tanah dan kaum industrialis serta kelas proletar yang terdiri dari kaum buruh, petani penyewa dan berbagai bentuk perbudakan sosial lainnya. Praktek kebebasan berkontrak berkembang dan  memunculkan ketidakadilan yang disebabkan kecenderungan dilakukannya secara  bebas tanpa batas ( unrestricted freedom of contract). Sadar atau tidak bahwa para pihak,  seperti tuan tanah dengan petani penyewa tidak mempunyai kedudukan tawar yang sama ketika menentukan kesepakatan penggarapan pertanian , begitu pula antar kaum buruh dan industrialis.  Ikwal ini yang menjadikan munculnya ketimpangan hukum dan berakibat pada ketimpangan sosial .Pemilik modal sebagai orang yang kuat akan lebih menentukan isi kontrak dari pada kaum proletar yang lemah dan mengais ngais minta pekerjaan karena perutnya sudah lapar. Sikaya makin kaya , si miskin makin miskin.

Kesadaran akan ketidak adilan itu sesungguhnya telah melahirkan pemikiran Jeremy Bentham di Inggris yang mengajarkan paham Utilitarianisme dengan kata kata sucinya :   the greatest happinest for the greatest number. Negara melalui pemerintahnya harus mampu membuat hukum (legislation) yang adil dengan menciptakan kebaikan sebesar besarnya untuk sebanyak banyaknya masyarkat. (J Bentham : 1781 ).   Hak individu serta kebebasan  berkontrak masih diakui dan dihormati , namun haruslah berdasarkan pada prinsip prinsip moral. Di dalam kontrak ,prinsip moral ini diterjemahkan sebagai doktrin iktikad baik yang secara praktek diaplikasikan sebagai asas kepatutan dan asas tidak menyalah gunakan situasi. Kaum indutrialis tidak boleh memanfaatkan kondisi kaum buruh yang lapar dengan memberikan upah sangat rendah, begitu pula tuan tanah tidak boleh memberikan sewa tanah yang sangat tinggi untuk petani yang butuh pekerjaan. Segalanya harus dilakukan dalam kondisi yang wajar dengan kepentingan yang seimbang. Negara mengelurkan kebijakan Di dalam system kepemilikan. Kerajaan memberlakukan kebijakan pajak progresif bagi orang orang kaya, serta melakukan pengawasan pada distribusi barang dan jasa pada industri yang menggunakan  sumber yang menguasai hajad hidup orang banyak.      

Pemikiran Bentham yang dilanjutkan John S Mills ini banyak memberi pengaruh pada pembangunan ekonomi di Inggris hingga saat ini. Penerapan paham Utilitarianism ini memang mengakibatkan  kisah panjang industrialisasi di inggris tidak secepat perkembanganya dibandingkan dengan Amerika yang mengusung Liberalisme klasik, namun cenderung lebih stabil

Antitesa dari Liberalisme dan kapitalisme ini yang paling keras diaju gugatkan  oleh kaum sosialis yang menabikan Karl Mark dengan kitab sucinya Das Kapital. Namun pemikiran ini selalu saja terseok dalam lintasan sejarah sebab selalu di wujudkan dalam kekerasan revolusi politik ketimbang proses ekonomi yang lebih adil. Ini terbukti di  negara negara yang menjalankan komunisme,  sistem ekonominya lebih cepat gagal dan ambruk, karena pemerintah sibuk dengan persoalan politik antitesa daripada memberi makan rakyatnya.

Selanjutnya, liberalisme ekonomi menarik konsekeunsi yang jamak atas efisiensi dan efektifitas proses industrialisasi. Keterbatasan sumber daya  alam dan sumber daya manusia serta akumulasi modal dari setiap negara industri di Eropa menuntut dijalankannya investasi global melalui biduk kolonialisme dan imperalisme. Pencarian resources di tanah jajahan baru dilakukan dengan sekaligus mengusung segala perangkat lembaga dan pranata  sosial yang mereka miliki. Kisah ini sebagai awal  berjangkitnya  faham liberalisme ekonomi di dunia ketiga.

Di Indonesia pada masa penjajahan Belanda misalnya, diterapkan Agrarische Wet 1870 yang memberikan hak erfpacht atas tanah kepada pihak swasta selama 75 tahun . Agrarische Wet  ini memang dimaksudkan untuk mengundang modal asing masuk ke Hindia Belanda. (J Thomas Lindbald : 2002) . Di Sumatera Timur, peraturan ini  begitu jelas dampaknya. Di Deli tumbuh perkebunan tembakau sebanyak 78 ,perkebunan karet ada 126, 21 lainnya kebun kelapa dan kopi .Hasilnya dieksport ke India , Cina dan Eropa bahkan Amerika. Disisi lain, kebebasan berkontrak ikut dibawa dari barat menjadi dasar penindasan kaum buruh perkebunan yang dikenal dengan koeli contract  yang mengacu pada Koeli Ordonantie 1880 atau  Poenali Sanctie.(Keizerina Devi : 2004). Cara berpikir efisiensi dan efektif dari para tuan tanah juga berlaku dalam pemberian sanksi bagi para kuli . Hukuman siksaan, tendangan, pukulan dianggap lebih tepat dan murah  dari pada hukuman penjara yang memboroskan.

Kisah menyedihkan ini sedikit mendapatkan tetesan embun penyejuk , ketika James Galliespie Blaine calon presiden Amerika dari partai republik yang anti perbudakan berkampanye, Dia menekan Konggres untuk mensahkan Blaine Amandement 1929 yang melarang impor produk yang dihasilkan buruh yang bekerja dibawah paksaan yang secara telak menghantam industri perkebunan di Deli (Erman Radjaguguk : 1993 )

 

Neo Lib Tiba di Dasar Nalar

Paham kebebasan ekonomi ini akhirnya terantuk batu besar tepat di batok kepalanya. Akhir perang dunia I sekitar tahun 1930 an, dunia mengalami great depression atau malaise global. Harga-harga  melambung tinggi, mata uang mengalami inflasi dan banyak rakyat tak punya pekerjaan. Kondisi ini memunculkan kesadaran bahwa Liberalisme ekonomi yang meniadakan campur tangan negara harus diakhiri . John Maynard Keynes ( 1883-1946) mengatakan bahwa fungsi negara sebagai regultor dalam sistem pasar harus dikuatkan dengan memberikan otoritas penuh sebagai wasit dalam pasar bebas dan pengawas  distribusi barang jasa.  Franklin D Roosevelt mengumandangkan New Deals dengan mengatur pasar melalui Anti Trust Law 1936 ( Robinson Patman Act ) untuk menghilangkan monopili korporasi besar.

Al kisah, gerakan ini tidak berumur panjang (hanya sampai 1970an). Menurut para penentangnya, belanja publik  Keynesian dianggap menciptakan terlalu banyak demand sehingga inflasi tidak bisa ditekan. Dan akhirnya bayi  neoliberalisme terlahir untuk menjawab zaman. Jabang ini lebih tegas dari pada leluhurnya terdahulu. Konsep Invisible hand dituhankan sebagai penentu takdir dari mekanisme pasar bebas. Hukum selalu dibentuk dengan pertimbangan dasar ekonomi : efisien  dan efektif .

Sejarah selanjutnya, dunia berkubang darah persaingan bebas yang dimotivasi oleh survival for the fittest darwinisme ekonomi. Yang kuat yang menang, yang lemah yang kalah,  adalah hukum alam yang memang semestinya terjadi.

Kalau dijaman liberalisme pasar adalah tempat transaksi yang artificial, layaknya pasar Tanah Abang, Pasar Modal, Pasar Beringharjo dan lainnya. Di era neo liberalisme sekarang ini definisi pasar telah bergeser secara lebih dalam dan absurd. Pasar dalam arti adanya supplay and demand  bermetamorfosisi ke bentuk pendidikan, rumah sakit, birokrasi pemerintah bahkan lembaga kepresidenan. Hanya orang kaya yang boleh sekolah, hanya si borju yang mendapat pengobatan dirumah sakit, dan hanya yang berkantong tebal berhak mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau memimpin negara. Amin Rais pernah mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden diperlukan modal 1 trilyun rupiah. Seorang  berpenyakit jantung harus deposit 50 juta sebelum di operasi di RS Harapan Kita Jakarta, orang tua harus menyumbang puluhan juta ke sekolah agar anaknya diterima sebagai siswa dan semua politisi di Indonesia mengeluarkan modal ratusan juta agar terpilih sebagai anggota dewan. Dan semua itu menjadi terlegitimasi secara social karena didasari oleh aturan perundangan yang sah.

Pertimbangan cost and benefit sudah merasuk jauh kedalam rute rute kehidupan. Ritus-ritus  social yang sacral tanpa pamrih mengalami pergeseran,  menjadi kehidupan yang kalkulatif meterialistik,  keyakinan dan kepercayaan disimbolkan dalam organisasi dan bangunan duniawi, orang tua menyekolahkan anaknya dengan pertimbangan investasi yang harus kembali modal saat kerja nanti, serta kejahatan pencurian dan korupsi harus diberantas bukan karena mereka salah secara hukum, tetapi dapat menganggu system pasar. Neo Liberalisme telah mengendap jauh di mind set logika nalar setiap insan . Mengaroma di  setiap hisapan nafas, mengarahkan disetiap langkah kaki dan mengindahkan disetiap mimpi.

Indonesia sebagai negara berkembang, setidaknya sejak pemerintahan orde baru, secara serta merta melibatkan diri dalam proses ini. Developmentalism di import satu paket dengan demokrasi dan neoliberalisme ekonomi. Sebuah bangsa modern – kata mereka – harus melakukan pembangunan dengan meningkatkan produksi melalui industrialisasi. Kalau tidak punya mesin maka dapat dibeli dari negara maju, kalau tidak punya uang maka hutang pada negara maju , kalau tidak tahu caranya maka belajar dari negara maju. Keikut sertaan dalam World Trade Organization sebagai lambang kapitalisme global menjadi ukuran kemajuan dan kemodernan bangsa. Melilitkan diri dalam program bantuan World Bank, Inter Government Group on Indonesia (IGGI), IMF dan ADB menegaskan sikap pro neo liberalisme. Sumber daya manusia didesain untuk belajar ekonomi, hukum dan berbagai ilmu untuk menjadi penstudi di negeri kapitalis. Lulusan yang pernah terkenal dari padanya adalah kelompok Mafia Barkley, yang selanjutnya digunakan sebagai think thank pembangunan ekonomi pemerintahan Suharto.

Pergantian rejim pada masa reformasi, tak sedikitpun merubah model ekonomi Indonesia. Ekonomi pasar bebas menjadi paradigma disetiap keputusan yang dibuat. Keberpihakan para birokrat pengambil kebijakan lebih cenderung melayani para kapitalsime global ketimbang anak bangsa sendiri. Ini bisa dipahami karena sebagian penentu kebijakan ekonomi negeri ini adalah para saudagar besar. Wapres Yusuf Kalla adalah pemilik Grup Bukaka, Ketua DPR Agung Laksono pemilik Grup Hasmuda, Abu Rizal dengan Grup Bakrie nya dan  Fahmi Idris memiliki Grup Kodel.

Beberapa catatan hasil kebijakan yang mereka keluarkan :  (1) Pencabutan subsidi BBM dan memberikan ijin masuk perusahaan minyak asing pada industri hilir,  adalah wajar untuk penciptaan free competition yang fair, (2) kebijakan masuknya beras asing yang menggulung nasib petani dianggap lazim sebagai bentuk keterbukaan pasar dengan menghilangkan segala macam hambatan perdagangan (trade barrier) bagi produk asing. (3) Program privatisasi BUMN kepada Multi National Corporation, dilegalkan atas nama efisiensi dan efektifitas kinerja dan  (4) pengambangan nilai rupiah terhadap dollar (floating rate) pada mekanisme pasar .

Out put dari kebijakan itu bisa dilihat : kemiskinan ekstrem, busung lapar dipinggiran kota besar, usaha kecil menengah gulung tikar,pengganguran melonjak  dan sederet kisah kekalahan anak bangsa dalam persaingan. Bagi mereka ikwal ini  bukanlah  sesuatu yang perlu disesali, sebab sudah sepatutnya yang kalah harus mati.

….Dan kaum marhen itu, dengan tangannya yang kecil, tak pernah mendapatkan mimpinya, walau terlahir dinegeri yang gemah ripah loh jinawi

 Demokrasi, Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Jika menilik perkembangan dan pembangunan di sebagian negara maju (Eropa dan Amerika) berkait dengan politik dan ekonomi , ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan . Dinegara maju , proses pembangunan ekonomi dan politik dilakukan dengan beberapa tahapan. (AFK Organski : 1965).

Tahap pertama adalah unification  dimana secara politis, kesatuan dan keutuhan bangsa adalah syarat utama bagi sebuah bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi. Hal yang terkait dengan kebijakan pemeritah dan produk hukum, diharuskan memberi semangat nasionalisme dan rasa senasib sependeritaan. Sentimen etnis dan kedaerahan harus dibuang jauh jauh agar semua komponen masyarakat mudah untuk dimobilisasi dalam rangka ikut bertanggung jawab atas keutuhan bangsanya. Model ekonominya lebih cenderung pada sistem sentralistik dan orientasi primernya adalah  pembangunan infrasturktur . Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjangkau seluruh wilayah kekuasaan agar dapat dikontrol secara efektif .

Setelah tahap itu terlampaui maka proses selanjutnya adalah tahap industrialization  dimana pembangunan ekonomi adalah jargon politik yang paling populer .Masyarakat dan pengusaha dimotivasi untuk melakukan produksi masal (mass production)  untuk setiap  jenis barang dan kebutuhan. Produk hukum dan kebijakan biasanya akan lebih memihak kepada  para pemilik modal dengan maksud  untuk pengumpulan (akumulasi)  modal agar lebih mudah mengarahkan proses produksi  sesuai dengan program pemerintah. Pengaturan dalam bidang perusahaan, pasar modal , jasa keuangan dan  perbankan juga penanaman modal asing adalah instrument instrumen hukum  yang diperlukan . Melalui tahap ini diharapkan akan muncul trickle down effect, seperti yang pernah terjadi di Amerika , yaitu modal yang terpusat tadi pada titik tertentu akan meluber ke pelaku ekonomi menengah kecil di daerah.  Pada waktu orde baru gagasan tersebut pernah dicoba diterapkan namun kurang berhasil, sebab efek yang terjadi justru berpindah keluar negeri (free flight capital ).Inilah ciri buruk dari ekonomi neo liberalisme.  Selain dari pada itu  penyebab lainnya juga karena ketamakan dan keserakahan para konglomerat serta faktor  korupsi kolusi yang akhirnya membuat pemerataan dari modal yang terpusat ke daerah tersebut tidak terjadi.

Apabila kedua tahap tersebut terlampaui, maka tahap pembangunan yang terakhir adalah  social welfare  yaitu kondisi suatu bangsa dimana masyarakatnya  telah tercukupi kebutuhan hidupnya .  Ketercukupan itu meliputi  harga bahan pangan , biaya sekolah dan kesehatan yang  terjangkau serta  rasa aman dan nyaman dalam kehidupan  bermasyarakat. Untuk itu produk hukum dan kebijakan tidak lagi berpihak pada pemilik modal namun mengarah pada kepentingan masyarakat banyak. Pemerintah berupaya untuk menjamin terdistribusikannya barang keseluruh masyarakat . Perlindungan atas mutu barang maupun jasa produksi mulai digalakkan dengan membuat aturan tentang perlindungan konsumen serta hak hak para buruh dan karyawan serta jaminan sosial mulai diperhatikan.

Dinegara maju ,ketiga proses tersebut dilakukan secara bertahap dan makan waktu yang cukup lama. Di negara negara  eropa , sejak adanya revolusi indutri hingga menjadi negara kesejahteraan sekarang ini tak kurang memakan waktu 300 an tahun ,  begitu pula di Amerika Serikat, sejak kemerdekaannya tahun 1776 hingga tahun 1960an baru bisa  menjadi negara sejahtera.

Sementara itu dinegara berkembang seperti Indonesia dan lainnya , yang pada umumnya mendapatkan kemerdekaan serta mempunyai kedaulatan penuh barulah sekitar akhir masa perang dunia ke 2 , Namun karena keinginan untuk segera mewujudkan negara yang adil sejahtera maka Indonesia ( baca : negara berkembang ) berupaya  untuk melakukan  proses  pembangunan tersebut secara cepat dan bersamaan untuk mendapatkan hasil secara instan .

Produk hukum dan kebijakan ekonomi maupun politik tentang persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan industri serta perhatian pada hak hak sosial masyarakat dikeluarkan secara overlaping . Masyarakat direkayasa untuk menjadi berjiwa nasionalis , mengambil peran efektif dalam industri dan sekaligus berhak mendapatkan barang dan jasa secara murah dan terjangkau. Sebuah  transisi yang penuh dengan paradox dan kontradiksi internal.

Salah satu treatment  untuk stimulator agar keinginan itu terlaksana adalah dengan memberikan demokrasi seluas luasnya. Dasar kebebasan individu dalam paham demokrasi inilah yang paling matching direlasikan dengan  sisitem ekonomi liberal.

Proses ekonomi liberal ini menuntut hukum sebagai instrument rekayasa sosial,  diproduksi sebanyak mungkin untuk pro rakyat sekaligus pro pemilik modal . Dalam sistem politik,  masyarakat diberi kedaulatan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri dan kendali pemerintahan politik diberikan wewengannya hingga unit terkecil pemerintahan dengan otonomi daerah . Sementara dalam  aktivitas bisnis muncul privatisasi secara masif, kemudahan usaha, bantuan dana pinjaman, pembangunan sektor industri, investasi asing dan regulasi sector perbankan sebagai darah pembangunan di stimulir secara berbarengan .

Sebagai review, pemerintah Indonesia telah memproduksi  undang-undang dari tahu 1998-2004 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 30 Undang undang persatuan bangsa (unification) yang mengusung isu HAM , NKRI dan  Demokrasi , 36 undang undang yang membahas pertumbuhan ekonomi (industrialization) dengan tema pemberantasan korupsi, akumulasi modal dan eksploitasi sumber daya alam serta 16 produk undang undang tentang kesejahteraan social (social welfare) membahas perlindungan hukum bagi tenaga kerja dan pengadaan jaminan sosial .

 

KLASIFIKASI UNDANG-UNDANG (1998-2004)

Persatuan Bangsa

Unification

Pertumbuhan Ekonomi

Industrialization

Kesejahteraan Sosial

Social welfare
v  Demokrasi

v  HAM

v  Negara Kesatuan R.I

v  Rule of Lawv  Pemberantasan Korupsi

v  Akumulasi Modal

v Eksploitasi Sumber Daya Alamv  Perlindungan Pihak yg lemah

v  Perlindungan Tenaga Kerja

v Pengadaan Jaminan Sosial

  1. UU No.5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukum lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

 

  1. UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum.

 

  1. UU No.2 Tahun 1999 tentang partai politik

 

  1. UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

 

  1. UU No.4 Tahun 1999 tentang SusDuk MPR,DPR,DPRD

 

  1. UU No.21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.III mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

 

  1. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

 

  1. UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

 

  1. UU No.2 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi.

 

  1. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

 

  1. UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers

 

  1. UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

 

  1. UU No.4 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu.

 

  1. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

 

  1. UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi NAD

 

  1. UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

 

  1. UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

 

  1. UU No.3 Tahun 2002 tentang Perpustakaan Negara

 

  1. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

 

  1. UU No. 32 Tahun   2002 tentang Penyiaran.

 

  1. UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD.

 

  1. UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

  1. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD,DPRD.

 

  1. UU No. 23 Tahun 2003  tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

 

  1. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 

  1. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

 

  1. UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

 

  1. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

 

  1. UU No. 27 tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi.

 

  1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  1. UU No.4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan.

 

  1. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

 

  1. UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

 

  1. UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

 

  1. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

 

  1. UU No.30 Tahun 1999 terntang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

 

  1. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

  1. UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

 

  1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

 

  1. UU No.42 Tahun 1999 tentang Fiducia.

 

  1. UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman.

 

  1. UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

 

  1. UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

 

  1. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

 

  1. UU No.36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu N0.1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU.

 

  1. UU No.37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

 

  1. UU No. 17 Tahun 2001 tentang Paten.

 

  1. UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

 

  1. UU No.11 Tahun 2001 tentang Yayasan.

 

  1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

  1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang  Minyak dan Gas Bumi.

 

  1. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

 

  1. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

  1. UU No.19 Tahun 2002  tentang Hak Cipta.

 

  1. UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

 

  1. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

 

  1. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

  1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

 

  1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

 

  1. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

 

  1. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

 

  1. UU No.19 Tahun 2004 tentang Perpu No.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU.

 

  1. UU No.22 Tahun 2004 tentang  Komisi Yudicial.

 

  1. UU No.24 Tahun 2004 tentang Penjaminan Simpanan.

 

  1. UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

 

  1. UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

 

 

  1. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

 

  1. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

  1. UU No.19 Tahun 1999 tentang Konvensi Pengesahan ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

 

  1. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja.

 

  1. UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

 

  1. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak.

 

  1. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

  1. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

  1. UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No.3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1998 tentang Ketenagakerjaan.

 

  1. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

  1. UU No. 20 Tahun  2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

 

  1. UU No. 12 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 

  1. UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

 

  1. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

 

  1. UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

 

  1. UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.

 

 

 

 

 

 

Sumber Undang undang dari Sekertariat NegaraRI

 

Tetapi tidak mesti kabar baik yang didapat, dalam beberapa kasus yang dikemukan oleh Shclloser dan Siegler, (Russel L Barsh : 1997 ) bisa dicontohkan ketika demokrasi diterapkan di Kenya , Tanzania  dan Uganda – dan sekarang kita saksikan di Irak –  yang terjadi bukannya kemakmuran seperti yang diharapkan , justru perang dan ketegangan etnis terus bergejolak berkepanjangan. Hal yang sama menimpa pada Bulgaria, Rumania, Serbia dan Albania yang kemudian berbalik arah ke sistem komunis karena gagal dalam proses liberalisasi  .

Sementara itu studi lain menjelaskan bahwa China , Malaysia dan Singapura menunjukan performance ekonomi yang bagus sekali ketika diberlakukan sistem pemerintahan yang otoriter dan terpusat.   Jerman , Jepang dan juga Brazil yang disebut oleh Francis Fukuyama sebagai  “negara otoritarianis yang berorientasi pasar” ternyata lebih mampu melakukan pembangunan ekonominya menjadi bangsa yang cukup disegani ( Fukuyama : 2001)

Dalam guratan sejarah demokrasi tidak pernah menjanjikan kesejahteraan sosial, namun hanya memberikan peluang untuk munculnya kesempatan kesempatan baru , para pelaku ekonomi baru, kelompok kepentingan baru  dan juga persekongkonglan persekongkolan baru antara  penguasa  dan pengusaha

Selain dari ketiga tahap pembangunan  diatas , pada dasarnya pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan beberapa syarat tentang kondisi hukum dan politik yang diperlukan . Prakondisi tersebut adalah (Erman Radjaguguk :1998) , pertama : Predictibility dan  Sustainability yaitu  dimana hukum dan kebijakan politik harus dapat dipredikasi arah dan keberlanjutannya .. Komitmen terhadap arah dan keberlajutan dari kebijakan yang dibuat  antara satu rejim dan rejim yang menggantinya harus konsisten.

kedua : Stability yaitu stabilitas politik keamanan adalah prasyarat yang mutlak dalam pembangunan ekonomi . Dalam pemerintahan demokratis yang selalu berganti tersebut harus dapat diciptakan kondisi sosial politik yang stabil dan jauh dari gejolak perubahan.   Prakondisi ketiga : Certainty  yaitu adanya kepastian hukum  yang berlaku.

Ketiga prakondisi tersebut apabila terpenuhi maka akan menjadi impian bagi para investor dan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

         

Corporate Sosial Responsibility

Pembangunan global pada kenyataanya telah diambil alih oleh Korporasi dari apa yang dahulunya dilaksanakan oleh negara. Paham neoliberal dalam sistem ekonomi memfardukan sektor usaha dilakukan oleh swasta (korporasi) dan monopoli pemerintah pada usaha strategis dikurangi sebelum akhirnya dihilangkan.

Korporasi atau perusahaan telah menjadi agen pembangunan yang dominan. Pasang surut korporasi akan menentukan stabilitas ekonomi sebuah bangsa karena penguasaan berbagai kekayaan sumber daya dunia dan monopoli produksi ada dalam genggaman korporasi.  Sudah tidak sepatutnya kalau mereka berdiam diri dan tidak peduli terhadap kemiskinan disekitarnya.

Pada awal millenium ini kekayaan dunia , 51 % dikuasai Multi National Corporation (MNC) sedangkan 49 % dikuasai negara, termasuk negara-negara besar. Jika sepuluh negara besar dikeluarkan dari daftar ini maka kekayaan 200 perusahaan besar dunia melebihi kekayaan semua negara lain di dunia ini. Laba sebuah perusahaan Microsoft tahun 2003 mencapai hampir Rp.274 trilyun padahal APBN Indonesia tahun 2004 berjumlah Rp. 341 trilun. Bisnis dalam rupa korporasi menjelma menjadi institusi yang sangat dominan, yang kekuasaan dan pengaruhnya melebihi negara dan komunitas sipil. (Yanuar Nugroho : 2005 ).

Korporasi di Indonesia punya kisah lain yang tak kalah seru.  Dari total produksi batu bara tahun 2002 sebesar 100,625 juta ton , 96,6 % diproduksi oleh penambang swasta, Pada bidang perminyakan sebagian besar dikuasai oleh Multi National Corporation  dan sebagian yang lain oleh Pertamina, Medco dan Humpuss. Dari hutan yang tersisa, 10,5 juta hektar dikelola oleh korporasi pemegang HPH dengan keuntungan 17 % masuk kas negara dan 83 % masuk ke swasta. Jumlah Kekayaan Liem Soe Liong ditambah Mohtar Riady, Eka Tjipta dan Suhargo Gondokusumo pada tahun 1993 mencapai 47,2 trilyun atau 83% APBN waktu itu dan penjualan 40 % saham PT SHM Sampoerna Tbk pada Philip Morris. Putera Sampoerna menerima 18,6 trilyun rupiah.( Dwi Condro: 2005 )

Sementara itu pemerintah hari ini dengan beban utang luar negeri US $ 77 milyar ditambah Rp 695 trilyun utang dalam negeri berbentuk obligasi adalah pihak yang hampir menjadi duafa. Lalu , 40 juta orang melarat dengan konsumsi 140 ribu rupiah perbulan menjadi tanggung jawab siapa ?.

Bagaimanapun dengan logika bisnis , mereka ini sesungguhnya pemegang saham dari ”Perusahaan”  Republik Indonesia, tentunya punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari padanya.  Hak untuk hidup layak,hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat pengobatan dikala sakit  hak perumahan serta hak hak sosial yang selakyaknya didapat oleh warga negara yang sudah termaktub dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945.

Ketidak adilan  ini sudah menjadi pemikiran yang urgen di negara negara lain . PBB telah mencanangkan Millenium Development Goals 2015 untuk mengurangi kemiskinan global  dengan menerapkan suistainable development (pembangunan berkesinambungan) sebagai paradigma pembangunan ekonomi untuk menggantikan paradigma economic growth (pertumbuhan ekonomi) yang tidak menciptakan pemerataan. Salah satu isu yang digulirkan adalah konsep tanggung jawab sosial korporasi ( corporate social responsibility) yang intinya , korporasi sebagai pemegang kekayaan dunia harus bertanggung jawab  atas pembangunan masyarakat (community development) dilingkungannya bekerja. Tanggung jawab korporasi tidak hanya bagi pemilik modal (share holder) namun juga terhadap karyawan dan masyarakat sekitar  (stake holder).

Gagasan ini tidak serta merta di amini oleh kaum pebisnis, Pascal Lamy sebagai Dirjen WTO menyanggah dengan sengak. Ditegaskannya bahwa WTO didirikan bukan untuk mendistribusikan kesejahteraan sosial namun untuk menciptakan keuntungan bagi anggotannya. Namun, adakalanya beberapa perusahaan melakukannya secara parsial dengan cara memberikan bantuan beasiswa, menyumbang bahan pangan, fasiltas umum dan pembangunan sekolah serta MCK. Ini semua dilakukan bukan karena dasar hukum aturan yang mengikat tetapi sebagai bentuk program kedermawanan (philantrophi)

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi seperti yang tertuang dalam Pasal 33 dan 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak  menjadi tanggung jawab negara dan negara wajib mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya dengan menguasai kekayaan alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Kaidah ini sudah cukup menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,  baik yang dilakukan secara langsung maupun sebagai regulator yang memberi kewajiban bagi korporasi untuk melaksanakannya dalam ketentuan hukum positip yang mengikat.

Sesungguhnya bagi korporasi dengan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk peningkatan kesejahteraan sosial tidak ada ruginya  sama sekali . Dalam jangka pendek citra perusahaan akan terbentuk dan dapat mempengaruhi  secara psikologis para konsumen untuk membeli produknya, dalam jangka panjang, kalau daya hidup masyarakat dibangun maka daya beli akan tumbuh, akhirnya masyarakat tetap mampu untuk membeli produk yang dihasilkan korporasi secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, harus diyakini, menjalakan sistim ekonomi neoliberal yang hanya menekankan proses produksi untuk sebuah angka angka pertumbuhan tanpa memperhatikan proses distribusi dan pemerataan akan mematikan daya hidup sebuah bangsa. Menjadi kaya-raya dan bergelimang harta diantara jutaan orang miskin jelas bukan hidup yang nikmat selain menghianati logika moral dan keadilan. Dan … perjuangan itu masih panjang ….. but we can make a better life and living in harmony

 

 

Jogjakarta , 3 Februari 2006

 

 

 

Mukti Fajar ND

Dosen Hukum Ekonomi FH UMY dan FE UII

S1 Fak Hukum UGM Jogjakarta ( 1987-1992)

S2 Hukum Ekonomi dan Teknologi , Pasca Sarjana UNDIP Semarang (1997-2001)

S3 Hukum Ekonomi Program Doktoral Universitas Indonesia (2004-sekarang)

Anggota Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) MUI DIY

Ketua Bagian Perdata FH UMY

Partner di Jogja Law Centre

 

 

 

REFERENCES :

 

AFK Organski, The Stages of Political Development, New York , Knopf, 1965

 

Arif Budimanta, 2004, Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Kini, Indonesia Centre for Sustainable Development (ICSD).

Berg Shclloser and Siegler dalam Russel Lawrence Barsh :  Democratic and Development , Human Right Quarterly , John Hopkins University Press 1997

DJ Manning, Modern Ideologies: Liberalism ,Dent and Son , London 1976

Dwi Condro, Bahaya Ekonomi Liberal di Indonesia, 2005

Erman Radjaguguk Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi,  Hand Out, Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2004

Francis Fukuyama, The End of History and Last Man, Edisi  terjemahan, Penerbit Qalam 2001

Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, Batoche Books , 2000

Keizerina Devi, Poenale Sanctie: studi Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur 1870-1950, Disertasi, Pasca Sarjana  Universitas Indonesia 2004

Mortho J Horwitz, The Transformation of American Law 1870-1960 . OxfordUniversity Press 1992

Mukti Fajar ND,  20 September 2005, Corpotare Social Responsibility, Rangkuman Diskusi Asian Forum for CSR Hilton 8-9 September, Koran Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Roscoe Pound, The Task of Law, Franklin and MarshalCollege, 1944

Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak Disertasi, Pasca Sarjana  Universitas Indonesia 2003

Sumantoro , Hukum Investasi, Hand out , Pasca Sarjana Universitas Diponegoro , 1998  

Tony Djogo, 2005, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), Bertiabumi http://www.beritabumi.or.id/artikel3.

Yanuar Nugroho , 2005, Mencerna Kondisi Sosial Dunia,  Uni Sosial Demokrat , http://www.unisosdem.org/.