Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

21 Mar 2013 Mukti Fajar Artikel

Usaha Mikro Kecil dan  Menengah (selajutnya ditulis UMKM) adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, selain dari Usaha Besar (Swasta) dan Badan Usaha Milik Negara (selajutnya ditulis BUMN).[1] Hal ini dikarenakan UMKM  merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, serta  berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.[2]

Karena posisi yang strategis tersebut, pemerintah memberikan dukungan dan perlindungan bagi UMKM melalui melalui Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Selajutnya ditulis UU UMKM) .[3] Undang Undang tersebut adalah pembaharuan hukum terhadap  pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1995 tentang  Usaha Kecil.

Namun dalam realitasnya,  sistem ekonomi Indonesia telah menganut sistem ekonomi pasar, dimana peran negara semakin diperkecil dalam mengatur para pelaku ekonomi.[4] Seperti halnya ketika Indonesia meratifikasi General Agreement On Tariff and Trade (GATT) atau pernyataan keikutsertaan dalam World Trade Organization. Ratifikasi tersebut disahkan melalui Undang undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi undang-undang tersebut maka pemerintah tidak lagi akan memberikan proteksi bagi semua pelaku ekonomi. Beberapa prinsip ekonomi dalam WTO yang mendukung terciptanya pasar bebas adalah [5]:

1).      National Treatment :  Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang sama bagi barang, jasa dan investor asing dengan barang, jasa dan investor dalam negeri sesama anggota WTO.

2).      Most Favoured Nation (MFN): Pada pokoknya prinsip MFN adalah bentuk pengejawantahan prinsip non diskrminasi diantara negara negara anggota WTO. setiap negara tidak boleh membeda bedakan perlakuan di antara negara-negara dalam transaksi perdagangan maupun investasi.

Dari kedua prinsip diatas, pada prakteknya akan membahayakan bagi pelaku UMKM. Sebab produk barang jasa, dan perusahaan UMKM harus diperlakukan sama dengan produk barang jasa, dan perusahaan asing .

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, juga mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) atau hak kekayaan Intelektual seperti hak cipta , dan hak kekayaan industrial (Paten, Merk, desain Industri dan sebagainnya).[6] Sementara bagi UMKM, menaati hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bukan persoalan mudah. Contoh misal; untuk mendapatkan merek dagang perusahaan UMKM harus mendaftarkan agar mendapat sertifikat merek. Pada prakteknya pengurusan merek tersebut memakan waktu 18 bulan, dan 36 bahkan 60 bulan bagi pedaftaran Paten. Lebih dari itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak tersebut relatif mahal bagi pengusaha UMKM termasuk pembayaran tahunannya.



[1] Paragraf ketiga,  bagian Umum, Penjelasan atas Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah

[2] Ibid .,

[3] Konsideran Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah

[4]

[5] Huala Adolf , Hukum Ekonomi Internasional ; Suatu Pengantar, ( Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm 29-31

[6] A. Zen Umar Purba, “Sistem Hak Kekayaan Intelektual Dan Kaitannya Dengan UKM” Disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001