CSR : Tindakan A Moral Korporasi ?

16 Mar 2013 Mukti Fajar Artikel, CSR

CSR yang selama ini dilakukan oleh korporasi mendasarkan pada prinsip sukarela (voluntary) dan kedermawanan (philantrophy), dianggap tidak efektif. Demikian kegelisahan yang disampaikan Sekjen PBB dalam pertemuan UN Global Compact di Jenewa[1]. Korporasi dianggap tidak mempunyai kepedulian terhadap persoalan sosial seperti lingkungan hidup, HAM,  dan community development. Terbukti dengan meningkatnya krisis pemanasan global, ketimpangan ekonomi (extreme poverty), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan serta persoalan sosial lainnya. Demikian pula di Indonesia,  pengaturan kewajiban CSR dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal justru banyak ditentang pelaku usaha[2]

Perdebatan klasik tersebut dikarenakan ; pertama mengenai hakekat korporasi dan  kedua mengenai penegakan hukumnya.

Secara nature, korporasi didirikan untuk memaksimalisasi keuntungan bukannya untuk melakukan perbuatan amal . Pendapat ini disampaikan Milton Friedman, — seorang peraih nobel bidang ekonomi[3]. ; “satu satunya tanggung jawab korporasi adalah kepada shareholder, … menyalurkan kekayaan korporasi kepada masyarakat justru merupakan  tindakan a moral korporasi”. (Joel Bakan;2006).  Artinya : CSR merupakan penghianatan terhadap hak pemegang saham.

Dengan konstruksi hukum perusahaan yang ada sekarang, memang sulit untuk merubah perilaku mereka. Walaupun kita bisa saksikan, korporasi dilahirkan untuk menjadi spesies yang rakus, tamak dan hanya memikirkan dirinya sendiri.

Status badan hukum yang disandang membuat dirinya tidak bisa mati (kecuali bankrut)  dan terus mengekspolitasi berbagai sumber daya yang ada, hingga semuanya jadi sampah dan sepah. Tanggung jawab terbatas pemegang saham (limited liability), memungkinkan korporasi  untuk menaguk keuntungan tanpa batas. Tetapi ketika berhadapan dengan persoalan,  mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal. – Masih ingat kisah tanggung jawab  PT Lapindo terhadap masyarakat Sidoarjo kan ? -. Bukti adanya kegagalan sistemik yang diciptakan hukum perusahaan dalam menciptakan ketidakadilan secara legal.

Korporasi yang dibentuk dalam sebuah wilayah hukum seharusnnya mengabdi pada kepentingan masyarakat dimana hukum itu ada. Oleh karena itu perlu dibongkar kembali [4] (Gary von Stage;1994) . Pembentukan hukum korporasi yang baru harus memberikan ruang bagi terciptanya keadilan sosial. Asset yang dimiliki korporasi tidak hanya menjadi milik pribadi, namun harus digunakan untuk memberikan kemanfaatan umum, khususnya bagi kaum yang paling tidak beruntung [5] (John Rawls;1995). Masyarakat mempunyai hak atas keuntungan yang didapat oleh korporasi, karena masyarakat sesungguhnya ”pemegang saham” bagi sebuah wilayah hukum yang dijadikan operasi korporasi.  Perluasan tafsir atas pasal 304 KUHPidana tentang “membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara  …” ,  dapat pula diterapkan sanksi pidana bagi korporasi yang mempunyai kekayaan berlebih namun menelantarkan masyarakat disekitarnya dalam kesulitan.

Dengan paradigma tersebut, CSR akan mendapatkan tempat yang terhormat dalam hukum perusahaan.

Ruang lingkup Isu-isu dalam CSR memang tidak bisa dibatasi hanya pada teritorial negara, karena dampak negatif yang diakibatkan operasi korporat bersifat global seperti lingkungan hidup dan HAM . Persoalan penegakan hukum internasional mempunyai kelemahan karena tidak adanya struktur hukum sebagai otoritas yang dibangun untuk melaksanakanya.

Perjanjian internasional hanya berjalan efektif ketika semua negara sepakat didalamnya. WTO sebagai organisasi raksasa yang diikuti hampir seluruh negara di dunia, sampai hari ini  berdalih hanya akan mengatur negara, bukan korporasi [6].

Alotnya pihak Amerika untuk menandatangani pengurangan emisi karbon, demi menekan pemanasan global dengan Uni Eropa, adalah bentuk pembelotan dan mungkin akan diikuti negara lain,  yang akan dirugian industrinya jika menandatangani kesepakatan tersebut.

Namun demikian, bentuk Soft Law, seperti  OECD Guidelines for Multinational Enterprises yang digagas dalam World Summit on Sustainable Development on CSR dapat dijadikan rujukan,[7] (Calder & Culverwell : 2005).

Penerapan sertifikasi bagi korporasi yang memberikan produk yang ramah lingkungan, memperhatikan kehidupan yang layak bagi buruh serta peduli terhadap community development,  adalah acuan bagi sebuah negara yang akan menerima kehadiran korporasi untuk beroperasi diwilayahnya.

Menolak kehadiran korporasi yang mempunyai daftar hitam adalah tindakan yang bijak dan baik untuk kemanusiaan,  daripada perhitunan keuntungan sesaat. Walau kadang  sulit,  sebab korporasi lihai menyuap penjabat negara setempat untuk mendapat ijin beroperasi. Waspadalah….!

 


[1]  Lihat Kompas 5 Juli 2007 .

[2]  Lihat Kompas 17-21 Juli 2007

[3] Joel Bakan,2006 The Corporation, Pengejaran Patologis terhadap Harta dan Tahta, Gramedia   lihat juga Milton Friedman, 17 September 1970,  The Social Responsibility of business is To Increase Its Profit, The New York Times Magazine

[4] Gary von Stage, Spring 1994, CSR Trought Constituency Statutes: Legend And Lie, Hofstra Labor Law Journal

[5] John Rawls,1995,  A Theory of Justice, Harvard University Press Cambridge,Massachusetts

[6] Joris Oldenzield dan Myriam Vender Stichele,2005, Trade and The Need to Apply Corporate Social Responsibility Standard, SOMO Discussion Paper 2

[7] Fanny Calder dan  Malaika Culverwell , 2005, The Following Up The World Summit On Sustainable Development Commitments On Corporate Social Responsibility: Option for Action by Governments,  Sustainable Development Program, Chatham House,London UK