Mengurus BUMN

19 Oct 2012 Mukti Fajar Artikel

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan prihatin ada BUMN beromset setara pedagang bakso, dan berjanji akan melikuidasi perusahaan milik negara yang tidak memiliki prospek bisnis dan terus menderita kerugian.  Kinerja Perusahaan negara yang sontoloyo tersebut memang telah banyak dikritisi masyarakat.  Dalam laporan tahun 2011 lalu ada 6 BUMN best performance , bahkan masuk dalam 2000 perusahaan yang berprestasi di dunia , 118 lainnya dilaporkan untung , walau ini termasuk yang ala kadarnya.Sedangkan masih ada 22 yang tercatat merugi. Laporan resmi ini belum belum termasuk anak perusahaan BUMN yang sebagian hidupnya masih menjadi beban induknya.

Ketidakbecusan tatakelola juga berpengaruh pada kinerja pelayanan masyarakat. Seperti perusahaan yang terkait dengan pangan, energi, dan pengangkutan.   Sehingga sang menteri akan melakukan kebijakan restrukturisasi. Kebijakan ini sering menimbulkan pro dan kontra.  Tentunya hal ini menarik untuk dicermati bersama.

Pertama,  Keberadaan BUMN memang memiliki karakteristik tersendiri. Dari sisi normatif, perusahaan plat merah ini adalah pengjawantahan pasal 33 UUD 1945. Sebagai instrumen negara untuk mendayagunakan sumber daya yang ada demi kemakmuran rakyat. Menurut UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN, perusahan ini yang mempunyai beberapa  tugas, diantaranya  ; (1) mencari keuntungan ; (2)  memberi pelayanan bagi hajad hidup orang banyak dan; (3) sebagai perintis usaha yang belum atau tidak dilakukan oleh perusahan swasta. Dalam kondisi tertentu, BUMN dalam mencari keuntungan, harus mempertimbangkan kemampuan beli masyarakat dalam mendapatkan barang atau layanan. Misalnya untuk harga layanan angkutan umum, listrik, air, atau BBM. Jika murni bisnis , bisa dipastikan banyak kalangan yang tidak mampu untuk membeli. Belum lagi yang sifatnya perintis. Misal saja PLN harus menyediakan listrik bagi desa terpencil . Nilai investasi yang besar untuk membuat instalasi kabel saja tidak sebanding dengan pemasukan yang dibayarkan masyarakat desa tersebut. Jika diserahkan pada swasta tidak ada yang mau karena ini proyek merugi. Oleh karena itu , untuk beberapa BUMN sebaiknya berorientasi “cukup kembali modal” saja. Yang penting masyarakat mendapatkan layanan dan produk yang terjangkau.

Kedua, meskipun BUMN mengemban tugas “sosial”, sebagai perusahaan tetap harus dikelola dengan baik dan transparan. Penerapan prinsip tatakelola perusahan yang baik (good corporate governance) sudah lama di deklarisikan, namun sampai hari ini masih terkesan samar samar dan misterius. Perihal ini disebabkan karena masih kepemilikan tunggal pemerintah dan monopoli.  Kontrol dari masyarakat sangat diperlukan agar kinerja BUMN menjadi efisisen,akuntabel dan  wajar (fairness) . Ada 2 pola yang sering diambil sebagai kebijakan ; go publik dan privatisasi. Go publik yang saya maksud adalah menjual sebagian saham kepada maysrakat tidak lebih dari 49 %, sehingga kunci keputusan tetap di tangan pemerintah. Tetapi dengan dimiliki sahamnya oleh publik, kinerja BUMN dapat dikontrol dengan baik. Sebagai catatan, 6 perusahan BUMN terbaik semuanya sudah Go Publik.   Privatisasi dapat pula dilakukan dengan 2 cara yaitu ; (1) menjual saham lebih 51 % kepada masyarakat . Menjual saham mayoritas (divestasi) perlu dilakukan jika usaha tersebut dinilai sudah tidak strategis dan cukup dilakukan oleh swasta. Seperti kasus Indosat ,dimana pemerintah hanya memiliki 14,29% saja. Namun perlu diperhatikan agar jangan terulang lagi penjualan saham ke pihak asing. Selain “berbahaya” juga hanya menguntungkan asing.  (2) membuka bidang usaha untuk masuknya perusahaan swasta bagi usaha yang selama ini dimonopoli. Metode ini akan membuat kinerja BUMN terkontrol oleh adanya pesaing. Kasus dibukanya usaha penerbangan yang melahirkan banyak maskapai justru membuat PT Garuda semakin berkualitas.

Ketiga, Restrukturisasi melalui penggabungan atau peleburan juga diperlukan bila dianggap jumlah perusahaan yang sejenis tidak efisien atau justru menimbulkan  persaingan sendiri. Kasus Bank Exim , Bank Dagang Negara dll yang sakit sakitan kemudian dilebur menjadi Bank Mandiri adalah contoh sukses restrukturisasi.

Apapun kebijakan terbaik yang diambil dalam mengurus BUMN kadang tidak dipahami masyarakat umum. Masyarakat hanya terus berharap dan menunggu agar BUMN dapat menjadi instrumen pencipta kesejahteraan dan kemakmuran seperti kata-kata konstitusi.