Bisnis dan Korupsi

08 Jun 2012 Mukti Fajar Artikel

Apa yang bisa ditarik benang merah dari berbagai kasus korupsi ? Kasus Hambalang, Kasus Pajak, Wima Atlet, Kuasa Penambangan, Bank Century  dan sederet kasus korupsi lainnya. Kesemuannya melibatkan unsur  perusahaan dan pelaku bisnis didalamnya.  Bisnis sudah menjadi bagian yang melekat dengan kasus-kasus  korupsi. Khusus untuk BUMN saja , Menteri Dahlan Ihsan menyebut , 70 % lebih BUMN dan hampir 100 % perusahaan swasta yang mendapatkan project dari pemerintah terindikasi korupsi. Prinsip “semua bisa diatur”  diberlakukan bagi setiap proyek pemerintah dengan perusahaan. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah.  Jika suatu hari anda terlibat dalam proyek pemerintah akan ditanya : “bagaimana bagi baginya?”.

Apakah ini hanya terjadi di Indonesia ? Tentu saja tidak. The Fiscal Times melaporkan bahwa Perusahaan Siemens dari Jerman tercatat menyuap  1.6 Milyar Dollar Amerika kepada pemerintah Argentina, Johnson & Johnson (Amerika) menyuap  70 Juta Dollar di Polandia, JGC Corp. (Japan) terlibat korupsi jasa konstruksi dengan pemerintah Nigeria sebesar 219 Juta Dollar dan masih banyak lagi. Tidak hanya  di Indonesia, tetapi semua negara sudah punya instrument hukum mengenai gerakan anti korupsi. Berbagai lembaga ekonomi dunia seperti OECD ( organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi ) dan ICC (kamar dagang internasional) Uni Eropa dan lainnya juga sudah mengkampanyekan gerakan bisnis anti korupsi.

Namun mengapa hal ini terus saja terjadi ? . Beberapa hal bisa kita diskusikan berikut ini .

Pertama,  Adanya kecenderungan yang besar untuk abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dari penguasa. Kedudukan penguasa disini dapat sebagai pemberi project atau  sebagai lembaga pemberi ijin.   Dengan kekuasaan untuk memutuskan,  mereka (berjamaah) menentukan siapa pemenang tender dilihat dari siapa pemberi Angpo terbesar. Perijinan tidak akan keluar jika tidak ada pelicin.  Jika tidak disediakan upeti , bisnis menjadi tersendat atau bahkan tidak bisa dijalankan. Tentu saja, ini bukan pilihan yang menyenangkan bagi pelaku usaha, tetapi tidak ada pilihan lain . Akibatnya proyek dijalankan dengan besaran nilai yang tidak wajar karena sudah digorok sana sini . Robohnya sebagian bangunan  Proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional Hambalang di Bogor adalah contoh nyata. Dikabarkan bangunan tersebut dikerjakan dengan biaya kurang dari 50 %  dari budgetnya. Makanya ambruk, karena semen, besi rangka dan materialnya sudah “dimakan” duluan.

Kedua,  Modus yang digunakan juga beragam. Dari memberikan uang tinggalan, membayar makelar proyek, ucapan terimakasih, berbagai pungutan, jatah preman  hingga cara yang paling kasar : dipotong secara sepihak saat turunnya dana . Dan ini berlaku dari otoritas yang paling tinggi hingga petugas kroco. Tapi inti dari fakta-fakta  ini karena sifat tamak dan budaya pamer kekuasan. Memang naif,  tapi seakan diperlukan untuk disandang bagi para aparatur negara.  Business anti corruption portal memetakan hal ini terjadi di negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin, yang secara umum penguasanya masih butuh pengakuan kalau mereka berkuasa walaupu ndengan cara yang koruptif  .

Dampak yang terjadi bisa panjang dan sangat merugikan. Pelaku bisnis yang sebagian keuntungannya menurun berusaha memulihkannnya dengan berbagai cara.  Memanipulasi pajak, melarikan uang  negara seperti Century dan BLBI,  atau bisnis dijalankan secara ngawur dan membabi buta. Beberapa kasus penggundulan  hutan dan  kerusakan alam yang parah,  75 % diakibatkan oleh perusahaan  yang mengelolaan sumber daya alam untuk mengembalikan modal dan meningkatkan keuntungan.  Dampak yang diderita oleh masyarakat adalah biaya transaksi dalam pelayanan publik meningkat, karena ekonomi biaya tinggi. Sedangkan bagi pebisnis yang jujur kehilangan kesempatan untuk bersaing .  Sehingga secara perlahan mereka beradaptasi menjadi pebisnis yang  amoral.

Oleh karena itu pola korupsi yang bermitra bisnis sebisa mungkin harus dicegah. Karena hal ini tidak saja bertentangan dengan hukum, tetapi akan merusak sistem ekonomi, sosial budaya dan  lingkungan secara menyeluruh. Pertanyaannya : Masih bisakah korupsi diberantas di negeri ini ? Jawabnya :  …. hanya Tuhan yang tahu.