Mencuci Uang Haram

22 Apr 2012 Mukti Fajar Artikel

Ada yang  kepingin cepat  kaya dan dan sukses menjadi koruptor ?.  Ambilah uang negara sebanyak banyaknya lalu cucilah dengan bersih.  Itulah yang dilakukan para koruptor negeri ini. Dengan mudah mereka menambah kekayaan berlipat lipat namun tetap tampak sebagai warga negara yang bermartabat. Taktik  inilah yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika. Seorang pegawai III C , DitJen Pajak   yang memiliki kekayaan lebih dari 80 Milyar. Dia dibantu Istrinya melakukan pencucian uang haram (money laundering)  dengan cara membuka usaha jual beli mobil. Uang yang dicuri , dimasukan dalam 18 rekening bank dan diakukan sebagai uang bisnis keluarga.   Modus ini juga dipakai oleh Nazarudin dengan cara membeli saham PT Garuda Indonesia melalui perusahan fiktif  miliknya. Begitupula dengan para koruptor lainnya.   Jadi uang curian yang tadinya haram setelah dicuci menjadi uang halal.

Istilah money laundering sendiri muncul pertama kali pada kasus Mafia besar Amerika, Al Capone tahun 1930an. Bos Gangster ini dituduh mencuci uang hasil perdagangan miras dan penggelapan pajak melalui bisnis depot  cuci pakaian otomatis , loundrymart  yang dia dirikan. Namun baru tahun 1970an , beberapa negara mengatur mengenai kejahatan money laundering.  Karena kejahatan ini mulai banyak dilakukan oleh oknum pemerintah . Kasus watergate Presiden Nixon, Penjarahan kekayaan negara oleh beberapa Presiden negara di Afrika  dan Presiden Marcos yang melarikanhasil curiannya  ke luar negeri adalah secuil contoh saja.

Modus money laundering, dari hari ke hari semakin pintar dan beragam. Kekayaan haram tadi di ”cuci”dengan dibelikan property seperti rumah, tanah, mobil mewah atas nama orang lain (yang dipercaya). Ada juga yang dimasukan dalam unit usaha bisnis milik keluarga, pembelian saham,dilarikan keluar negeri hingga dibelikan barang seni (murahan) yang diaku berharga sangat mahal.

Hukum di Indonesia sebenarnya cukup responsif. Karena berkembangnya modus money laundering , Undang Undang no 15 tahun 2002 sudah diubah 2 kali melalui Undang undang 25 tahun 2003 dan Undang-Undang No  8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kategorinya pun diperluas menjadi Setiap Orang atau Korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tindak pidana.  Harapan dari ketentuan ini mampu menjerat tidak hanya kasus korupsi, tapi juga kejhatan pasar modal ,hasil perdagangan manusia, narkoba hingga terorisme.

Walaupun hukum sudah dideklarasikan, tetapi kejahatan maling modern ini masih menjadi cara yang disukai, khusunya oleh  para koruptor. Ada beberapa hal yang menjadi menarik untuk dikaji.

Pertama, bahwa permainan ini lebih banyak menggunakan mekanisme transaksi keuangan. Fasilitas jasa layanan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sangat beragam dan cepat sekali berkembang.  Jenis surat berharga telah diderivasi ke berbagai bentuk. Dari saham dan obligasi dapat  dipecah menjadi model resi gudang, surat perdagangan komoditi berjangka,  hingga forex .  Transaksi antar bank dan bisnis tidak hanya dalam bentuk tabungan dan deposito, tetapi juga  sistem pinjaman dan cara pembayaran yang dikombinasikan. Proses tersebut sangat memudahkan orang untuk mngaburkan status kakayaan dalam waktu yang singkat dan akurat. Sekaliapun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) secara tegas diberi mandat oleh undang undang , tetap tidak mudah untuk mengejar aliran  uang haram tadi. Sehingga sangat tergantung pada kemampuan aparat untuk mengejar kecepatan si maling “berlari” .

Kedua, Secara hukum, masih berlaku doktrin  “menjaga kerahasian nasabah” dan “sifat kerahasian dokumen perusahaan”. Dua hal ini setidaknya menjadi peluang untuk masuknya dana dana yang  tidak jelas dan sulit ditelusuri. Sebagaian besar kajahatan money laundering memang terkait dengan penggunna jasa layanan bank dan lembaga keuangan,  dimana lembaga tersebut akan menjamin kerahasian nasabah dengan ketat. Begitu pula dengan Perusahaan yang merupakan Lembaga swasta (private institution).   Aktivitas bisnis yang beragam dan sarat penggunaan uang,  Hal ini memudahkan untuk menyisipkan duit curian tersebut tanpa diketahui publik karena sifatnya yang rahasia. Setelah “direndam” beberapa saat , dana dapat dicairkan lagi dengan status uang halal. Jadi doktrin tersebut secara tidak sengaja menjadi hambatan bagi aparat untuk mengejar dan menelusurinya.

Ketiga, permainan  money laundering menjadi pilihan yang “aman”, karena arus dana dapat bersifat global. Uang curian yang dibuang keluar negeri selanjutnya dicuci cuci dalam pecahan saham di berbagai perusahaan diseluruh dunia. Selajutnya dibelikan property mewah untuk jangka waktu tertentu sebelum dibilas dan dikeringkan menjadi uang kembali. Bahkan ada issu yang menyebutkan dana haram ini telah dicampur kedalam bentuk dana bantuan melalui lembaga keuangan internasional. Jadi yang dulunya uang haram justru kembali ke Indonesia dalam bentuk bantuan pinjaman yang sangat diharapkan. Sangat ironis, ketika kita meminjam dana bantuan yang merupakan uang yang dicuri dari negeri kita sendiri.

Tetapi , hambatan hambatan tersebut  tidak harus menjadikan kita frustasi dalam memerangi korupsi dan kejatahan lainnya. Sebab ajaran “yang benar pasti menang”  harus terus dipegang teguh. Walau setidaknya baru bisa kita saksikan dalam film superhero untuk hiburan anak anak.