Kebangkrutan Pangan

28 Feb 2012 Mukti Fajar Artikel

Masalah pangan, memang bukan persoalan sembarangan. Revisi UU Pangan dari UU NO 7 Tahun 1996 tentang pangan, telah mengundang kritik banyak pihak. RUU tersebut dinilai sangat mengedepankan liberalisasi pangan.  Berbeda dengan UU No 7/1996, Dari sisi pengelolaan pangan nasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Sebaliknya, dalam RUU Pangan yang baru, peran swasta dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah dibuka lebar. Baik swasta nasinal maupun swasta asing. Tegasnya: Pemerintah mulai melepas sebagian tanggung jawab atas pangan rakyat kesektor swasta dengan pasar bebas. Kebijakan yang mungkin agak “sembrono”, karena pangan bukan sekedar komoditi dagang, namun komoditi biologis. Kenyang laparnya bangsa ini tidak ditanggung oleh pemerintah.    Makanan rakyat disuapin oleh swasta bahkan orang asing. Sungguh mengenaskan ketika dapur kita mengantungkan setoran oarng lain.

Kebijakan  Liberalisasi perdagangan  yang telah diikuti Indonesia sejak 1994  melalui GATT/WTO,  dalam banyak hal tidak banyak memberikan dampak baik bagi perekonomian nasional.  Berbagai macam produk barang jasa asing datang membanjiri pasar nasional.  Dalam beberapa kasus,  pasar bebas ini justru mematikan industri lokal yang sesungguhnya belum cukup siap bersaing dengan produk asing.

Dalam revisi RUU pangan, dapat dipastikan akan memunculkan beberapa persoalan yang bisa kita diskusikan .

Pertama : Sesungguhnya RUU Pangan dijiwai oleh semangat swasembada dan ketahanan pangan nasional. Tetapi,  liberalilasi pangan, pada prakteknya lebih mengutamakan sisi ketersediaan dari pada produksi pangan. Dalam Pasal 33 RUU Pangan  menyebutkan “Pemerintah dan/atau pemda dapat menugaskan badan usaha yang bergerak di bidang penyimpanan dan distribusi pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok”.

Jadi negara dianggap “aman pangan” selama persediaan atas kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sementara untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah pusat, bahkan Daerah  telah membuka lebar masuknya pangan impor. Ini merupakan potensi sebagai ancaman produksi pangan lokal.

 

Karena semua pasal RUU Pangan tidak satu pun yang mengharuskan pemerintah melakukan pembelian pangan produksi dalam negeri saat surplus. Jadi,  Ketercukupan pangan tidak melambangkan terwujudnya swasembada pangan. Target ini jelas sebuah capaian semu. Karena  pangan kita sangat tergantung dari suplai negara lain. dengan kata lain kita mengalami kebangkrutan pangan nasional. Kondisi yang sesungguhnya sangat membahayakan. Baik secara Politis, Ekonomis dan Sosial.  Karena secara faktual, ketahanan pangan adalah salah satu perekat rasa nasionalisme dan keutuhan bangsa.  Jadi, bisa dipastikan Indonesia akan kehilangan kedaulatan atas pangan. Dan rakyat yang lapar adalah awal dari munculnya revolusi.

Kedua :  Liberalisai pangan yang mengutamakan ketersediaan daripada proses produksi, akan berakibat runtuhnya industri sektor pertanian nasional. Nasib petani akan diombang ambingkan oleh mekanisme pasar bebas, tanpa perlindungan dari pemerintah. Sebuah sistem yang akan membuat profesi petani sangat tidak menjanjikan. Karena dalam proses tersebut banyak fakta yang justru memperburuk kelayakan hidup. Karena perlu diingat bahwa pasar bebas penuh dengan mafia yang bisa mengatur naik turunnya harga. Disisi lain, RUU pangan tersebut telah memicu hasrat serakah para pemilik modal besar. Melalui perusahaan, mereka akan menggenjot produksi pangan yang berorientasi bisnis. Ironisnya, pemerintah yang dahulu meluncurkan wacana untuk meminjamkan tanah negara kepada para petani. Hari ini  justru sibuk membagi-bagi kapling-kapling tanah produktif kepada perusahaan  modal besar. Sedangkan petani, karena semakin getir nasibnya dengan terpaksa menjual tanah dan meninggalkan profesi tani warisan leluhur, kemudian mereka berbondong-bondang menyerbu kota-kota besar dan ini akan memicu persoalan sosial secara komplek. Tragedi ini sangat mahal ongkosnya.

Mungkin sebaiknya pemerintah mewaspadai dengan cermat kebijakan liberalisasi pangan. Dari sisi manapun, melepaskan tanggung jawab persoalan pangan mempunyai resiko tinggi terhadap kredibilitas pemerintah, nasib perut rakyat dan keutuhan bangsa. Sehingga doktrin “mangan ora mangan kumpul” dapat dipertahankan di republik ini.