Modern Slavery

28 Jan 2012 Mukti Fajar Artikel

Jalan Tol Cikarang  macet total selama 8 jam lebih karena demonstrasi  buruh.  Demo yang dilakukan  para pekerja sekabupaten Bekasi dikawasan Industrin ini, adalah bentuk luapan kegelisahan buruh atas  kegetiran  hidup yang mereka hadapi.  Mereka berteriak  karena upah yang mereka terima  tidak layak lagi. Oleh karena itu mereka menggugat lewat jalanan  atas putusan PTUN Bandung  yang  mencabut SK Gubernur Jawa barat tentang kenaikan UMK.

Persoalan ketidakharmonisan hubungan buruh dan majikan (perusahaan) sepertinya sudah menjadi catatan sejarah yang panjang dalam proses industrialisasi. Baik di  Indonesia maupun di berbagai negara. Di Inggris pada tahun 1846 lahir Undang undang Ten Hours Bill sebagai hasil yang memberikan batasan jam kerja menjadi 10 jam sehari. Sebelum UU tersebut ada , para pekewrja Inggris harus mau bekerja lebih dari 16 jam sehari.  Tahun 1930an , telah muncul gerakan sweatshop workers (pekerja yang berkeringat) . Gerakan ini  yang menuntut perbaikan tempat kerja di  Amerika yang melahirkan Nation Labor Relation Act 1935. Sebuah undang undang ketenagakerjaan yang mulai memperhatikan hak hak buruh.

Sesungguhnya hak hak buruh untuk hidup sejahtera tidak sekedar soal besaran upah  saja,  tetapi menyangkut pula mengenai kelayakan dan keselamatan kerja,serta  jaminan kesehatan dan kepastian hukum para pekerja.  Pada titik ini , buruh ditempatkan sebagai manusia dengan segala hak dan martabatnya. Hubungan antara pekerja dan pengusaha seharusnya menjadi partnership untuk bekerjasama mencari keuntungan dari bisnis.

Pada kenyataannya, maksimalisasi kerja dan minimalisasi upah tetap dianggap sebagai doktrin yang sakral  dalam melakukan efisiensi bagi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat menaguk keuntungan besar. Hal ini tidak salah, karena perusahaan didirikan memang untuk mencari keuntungan.  Namun memposisikan buruh dalam kondisi yang tertindas adalah wujud perbudakan modern  (modern slavery). Yang jelas bertentangan dengan norma dan kaidah Hak Asasi Manusia. Buruh ditempatkan pada bagian proses produksi seperti halnya mesin yang tidak berjiwa . Perihal  ini jika dibiarkan saja,  lambat laun akan menjadi ledakan sosial yang merugikan banyak orang . Jalan Tol menjadi macet, karena ada rasa keadilan yang tersumbat.

Dari pengamatan penulis, ada beberapa  persoalan yang menjadi kegelisahaan para buruh  di kawasan Industri Jababeka tersebut.

Pertama,  Ada dilema politis bagi pemerintah,    antara membangun iklim investasi  bagi investor  atau  meningkatkan hak-hak  pekerja.  Sebab ada asumsi , bahwa iklim investasi akan kondusif apabila  biaya  tenaga kerja murah. Memperbaiki nasib buruh melalui regulasi kenaikan upah dianggap akan menghambat masuknya investasi. Sebaliknya,  jika upah buruh terus  ditekan, maka akan memicu kondisi sosial yang tidak produktif. Karena buruh akan melakukan mogok kerja atau demonstrasi. Akibatnya semua akan merugi. Jalan tengah yang bisa dilakukan adalah memberikan tunjangan kinerja selain upah.  Artinya upah bisa saja pada titik minimum , namun perlu juga diberikan tambahan bagi buruh yang bekerja maksimal. Kedua belah pihak akan mendapat keuntungan secara proporsional.

Kedua, masih banyak perusahaan asing yang memberikan status buruh sebagai karyawan kontrak. Perjanjian kerja ini dibuat karena alasan investasi asing tidak akan selamanya di Indonesia. Jika diangkat menjadi karyawan tetap, maka perusahaan mempunyai “beban” untuk memberikan uang pesangon pada saat mereka menutup usahanya. Undang undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 (UUK) , memang mengatur hal tersebut . Tetapi ada batasan maksimal untuk karyawan kontrak yaitu  selama 4 tahun. Lebih dari itu, demi hukum karyawan kontrak akan menjadi karyawan tetap perusahaan.  Secara psikologis, pemberian status hukum sebagai karyawan kontrak yang terlalu lama akan menimbulkan kegelisahan para pekerja. Hal ini yang tidak nampak sebagai pemicu mengapa buruh melakukan demonstrasi.

Ketiga, masih dengan lasan yang sama bahwa investasi asing tidak akan panjang. Para pengusaha banyak yang “nakal” memanfaatkan pasal pasal mengenai Pelatihan Kerja (pemagangan) dalam UUK. Para buruh disalurkan ke perusahaan perusahaan dengan status kerja magang. Dalam status ini, para pekerja dianggap  “belajar kerja”  dan hak tidak diatur mengenai upah. Dalam kontrak magang,   honor yang diterima sering disebut dengan uang saku bukannya gaji. Terminologi “uang saku” menjadi alasan para investor untuk tidak menaati ketentuan upah minimum. Padahal hasil kerjanya dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah produksi. Praktek seperti ini masih sangat banyak terjadi. Ini jelas jelas pengingkaran terhadap harkat kemanusiaan para pekerja. Seyogyanya pasal pasal ini perlu ditinjau ulang atau dihilangkan saja, agar tidak menjadi celah untuk terjadinya penyimpangan.

Lebih dari itu , sebenarnya pemerintah mempunyai fungsi pengawasan terhadap proses proses hubungan kerja tersebut. Hubungan kerja tidak hanya wilayah hukum private anatar para pihak . Tetapi sudah masuk wilayah hukum publik. Peran pengawasan pemerintah, walau sulit diharapkan,   adalah salah satu cara menghentikan praktek  modern slavery (perbudakan modern).  Sehingga nasib buruh akan lebih terhormat di bumi pertiwi ini.