Menagih Kesejahteraan

17 Aug 2011 Mukti Fajar Artikel

400 tahun sebelum masehi, Aristoteles menorehkan doktrin bahwa tujuan masyarakat membentuk negara (polis) adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Ajaran ini yang mengilhami bangsa-bangsa di dunia untuk membentuk negara (state) dalam berbagai bentuknya, termasuk Negara Republik  Indonesia. Para pendiri negara dengan tegas mencantumkan dalam Preambule UUD 1945 pada alinea ke empat , bahwa tujuan negara yang utama untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Lalu, dimalam tirakatan memperingati Kemerdekaan Indonesia ke 65, banyak warga masyarakat yang mulai mempertanyakan : sudahkan negara ini (pemerintah) memberikan kesejahteraan ? Apakah bangsa ini tidak mampu dan telah gagal untuk mewujudkannya ?.Atau semua mimpi yang ditulis dalam Pasal 33 UUD 1945 hanyalah kata-kata sakral yang tak lagi sakti menghadapi segala kenyataan dunia yang timpang ?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Dikenyataan kita bisa saksikan, masih banyak orang miskin yang bisa terlihat jelas ada dijalanan hingga daerah pinggiran. Walau pemerintah selalu melaporkan pertumbuhan ekonomi 5 % per tahun dan berkurangnyakemiskinan, namun meningkatnya kekayaaan secara tidak merata bukan bukti terciptanya kesejahteraan umum. Justru potret ini  menunjukan adanya penindasan diantara satu kelompok pada kelompok yang lain. Berarti sila keadilan sosial tidak bekerja … dus… kemerdekaan hanya milik sebagian orang saja, bukan milik bangsa secara kolektif.

Jika mau jujur, setidaknya ada beberapa persoalan yang menjadi hambatan terciptanya kesejahteraan . Pertama, wewenang negara dalam mengelola perekonomian mengalami erosi. Klausula Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara telah beralih pada institusi-institusi bisnis. Baik Perusahaan  Swasta, Asing maupun BUMN. Mereka telah menempatkan kekayaan negara menjadi kekayaan perusahaan, yang berorientasi pada neraca untung rugi dan efisiesi. Modus operasionalnya sederhana : mengeruk keuntungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Hubungan rakyat dengan negara telah bergeser menjadi hubungan antara perusahaan dan konsumen. Sistem ini juga tidak secara terbuka memberikan laporan pada rakyat yang mempunyai hak atas segala keuntungan yang didapat.     Sehingga  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah prinsip yang diingkari secara legal dan sistemik. Rakyat menjadi tuna data atas kontrak-kontrak yang dibuat negara dengan pihak swasta atau Asing  dalam konsesi pengelolaan sumber daya alam. Kita tidak bisa  melihat berapa keuntungan yang didapat negara dari projek  tersebut dengan alasan kontrak sebagai dokumen perusahaan yang bersifat rahasia.  Sementara disisi lain , sebagian besar BUMN hanya menjadi benalu dengan melaporkan kerugian setiap tahunnya. Untuk itu perlu subsidi dan fasilitas tambahan dari pemerintah.

Kedua, Demokratisasi yang overdosis, khususnya dalam otonomi daerah. Sangat besar biaya yang harus dikeluarkan.  Trilyunan rupiah digelontorkan  untuk pelaksanaan Pilkada di ratusan daerah Kabupaten dan Provinsi. Itu semua dihabiskan tanpa ada pengembalian kenikmatan yang nyata pada masyarakat. Sementara pemerintah daerah yang terpilih, malah  memanfaatkan kekuasaanya untuk menjual kekayaan negara berdasarkan hukum. Misalnya Di Kalimantan Timur saja, saat ini ada  1212 kontrak oleh Pemda untuk Kuasa Pertambangan. Sementara warga di Kabupaten  Malinau yang kaya akan minyak dan batu bara, tidak tersedia bahan bakar secara rutin. Rakyat harus mengantre untuk mendapatkan bensin. Artinya demokratisasi yang ada, lebih  berorientasi pada peningkatan kantong-kantong material saja,  ketimbang  memperhatikan peningkatan kesejahteraan umum.

Ketiga, Ketidaksadaran bahwa pengelolan ekonomi nasional yang menjadi wewenang negara telah diambil alih oleh pasar bebas, sehingga pemerintah tak mampu lagi mengintervensi atas naiknya harga-harga  kebutuhan dasar. Bebasnya arus barang dan jasa  dari pihak asing juga tak mampu dicegah oleh negara dengan dalih globalisasi pasar. Persoalan ini menjadi gempuran dahsyat bagi pengusaha lokal yang kian hari semakin merintih.. Padahal di banyak negara, termasuk negara maju yang sangat liberal sekalipun, pemerintahnya dengan alasan menjaga stabilitas perekonomian negara dapat mengambil tindakan proteksi dan pencegahan.  Namun   pemerintah kita  hanya bisa menjadi penonton dan memberikan bantuan seadanya untuk pelipur lara sesaat.

Melihat kondisi diatas, maka  menagih kesejahteraan pada Negara , bukanlah hal yang tabu atau dosa, karena kita semua tahu bahwa Indonesia adalah Negara yang kaya raya.

Namun jika negara merdeka (dengan segala kedaulatan yang dimiliki), diartikan sebagai  kemampuan negara untuk mengatur dirinya sendiri serta sangup menciptakan kesejahteraan umum, tentunya  kemerdekaan Indonesia patut dipertanyakan kembali.