Poor.. Prita

13 Dec 2009 Mukti Fajar Artikel

Kasihan Prita. Mungkin itu yang ada dibenak banyak orang. Sehingga muncul gerakan mengumpulkan uang recehan. Dana itu akan digunakan untuk menyumbang denda yang harus ditanggung Prita, atas putusan pengadilan tinggi banten sebesar 240 juta rupiah.

Kasihan Prita. Seorang ibu yang mencoba berkeluh kesah atas layanan rumah sakit OMNI Internasional yang dianggapnya tidak memberikan pelayanan selayaknya. Namun justru dia menuai mimpi buruk, karena pihak OMNI mengkasushukumkan keresahan Prita dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Kasihan Prita. Ia hanya orang biasa yang tidak tahu tentang prosedur hukum. Ia menjadi korban karena berhadapan dengan “Si Besar” yang mempunyai kekuatan untuk menekan. Dan nasib Si Kecil “prita” selalu sama dari jaman ke jaman. Selalu kalah, tertindas, hanya mampu menangis getir. Dan hukum pergi  menjauh tanpa mampu memberikan perlindungan dan keadilan.

Setidaknya ada beberapa persoalan yang menjadi sebab kesengsaraan Prita.

Pertama, Curahan hati Prita yang di ungkapkan melalui email ke teman-temannya adalah perbuatan yang beralaskan hak, bukan tindakan melawan hak. Dalam pasal 4 huruf d Undang Undang No 8 Tahun 1999  Perlindungan Konsumen  disebutkan bahwa konsumen mempunyai “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Itupun karena konon dilakukan  Prita tidak mendapatkan kejelasan informasi mengenai kondisi penyakitnya. Padahal dalam pasal yang sama huruf c disebutkan bahwa Konsumen “berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang didapatkan”. Secara hukum, seseorang yang mempergunakan hak harus mendapatkan perlindungan, bukannya ancaman. Bahkan dalam Hukum Perlindungan Konsumen justru dikenal prinsip Strict Liability (tanggung jawab mutlak), yaitu tanggung jawab yang harus ditanggung oleh produsen secara langsung. Apabila produsen merasa tidak bersalah maka dialah yang dibebani untuk membuktikan.

Kedua, ada ketidak sesuaian penggunaan dasar hukum yang digunakan . Prita dituduh melanggar   pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia juga didakwa melanggar  pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Sebab kasus tersebut masuk wilayah UU Perlindungan Konsumen.  Kalaupun Pasal-pasal tersebut tetap dipaksakan untuk digunakan, maka tidak sertamerta Prita dapat dipersalahkan. Karena dalam pasal 310 ayat 3 disebutkan “Tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Prita jelas membela hak-haknya sebagai konsumen, dan memberikan peringatan pada khalayak umum untuk berhati-hati terhadap pelayan OMNI yang tidak melayani dengan baik. Selain itu, sudah banyak tuntutan dari para ahli hukum dan masyarakat luas untuk mencabut pasal pencemaran nama baik tersebut. Sebab pasal ini sangat multi interpretatif dan merupakan pasal karet yang dapat ditafsirkan sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu. Khususnya Pihak yang kuat dan berkuasa untuk menjerat yang lemah dan tertindas. Pasal ini juga dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokratisasi dan kebebasan berpendapat. Setiap orang yang membuat pernyataan dimuka umum, baik langsung maupun melalui media dapat dituduh dengan pasal tersebut.

Ketiga, ketidaktahuan para penegak hukum, yang sertamerta menerima dan memproses pengaduan OMNI, untuk menjerat Prita dengan delik Pidana pencemaran nama baik. Seharusnya Polisi menolak pengaduan tersebut karena alasan, bahwa akar masalahnya  adalah hubungan hukum antara OMNI sebagai Pelaku Usaha jasa kesehatan (produsen) dengan Prita sebagai konsumen. Dalam konteks ini seharusnya Polisi mengarahkan pengaduan tersebut untuk di lakukan ke Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK). Celakanya tuntutan justru diterima Kejaksaan dan dilakukan penuntutan ke meja hijau. Pemahan Hakim juga sama saja kacaunya karena meneruskan persidangan dengan pasal tersebut. Bukannya menolak karena bukan kompetensinya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pertnayaannya adalah : apakah mereka benar-benar tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ada sesuatu dibalik itu semua ?. Kita tentunya patut curiga, sebab sangat naif jika para penegak hukum tidak mengerti hukum dan bekerja secara tidak profesional.

Lalu kita mengelus dada sembari berkata:  Poor Prita … malang benar nasibmu. Kasihan Prita…