Hukum dan Kesejahteraan

22 Nov 2009 Mukti Fajar Artikel

Diantara hiruk pikuk kekacauan hukum karena perang antara cicak vs buaya, yang menguras habis perhatian pemerintah dan masyarakat, sebenarnya ada agenda yang lebih penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, yaitu tentang kesejahteraan rakyat.  Pada pidato kenegaraan pertamanya di hadapan  Sidang Paripurna MPR,  20 oktober 2009 lalu, mengatakan : “program peningkatan kesejahteraan menjadi prioritas utama. Bahkan merupakan esensi dari program lima tahun mendatang selain  penguatan demokrasi dan penegakan keadilan. (prosperity, democracy dan justice,)”. SBY juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus tumbuh semakin tinggi melalui program pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan disertai pemerataan.

Statement tersebut masih terdengar klasik dan cenderung pada retorika politik iming-iming belaka. Walau mungkin saja benar bahwa perekonomian tumbuh antara 4-6 persen selama pemerintahan pertama, tetapi jumlah orang miskin masih banyak. ketidakmampuan akses pada kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup yang baik  juga sangat terbatas bagi mereka yang terpinggirkan. Artinya, selalu saja angka pertumbuhan tidak bisa berbanding lurus dengan pemerataan hingga tercipta keadilan sosial. Teori (lama) political stage dari Organski sepertinya masih mempunyai nilai kebenaran. Bahwa kesejahtaraan sosial (social welfare) akan tercipta setelah proses industrialisasi telah terlewati. Padahal dalam proses industrialisasi, mau tidak mau pemerintah harus memberikan dukungan dan fasilitas bagi pemilik modal. Sementara masyarakat diharap mengalah dahulu. Karena secara pertimbangan ekonomi tidak mungkin kedua proses itu berjalan bersama. Di negara maju seperti Eropa dan Amerika yang sering dijadikan rujukan, sejak tahun 30an pemerintah memberikan peluang bagi industri untuk berkembang dengan menekan upah buruh, tidak melindungi konsumen, lingkungan yang tercemar dan munculnya berbagai ketimpangan sosial. Kesejahteraan sosial baru diperhatikan  pada awal  tahun 70an.

Lalu, apakah kita juga harus melewati fase yang sama dengan mereka untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ? Setidaknya ada beberapa argumen yang mungkin dapat dijadikan dasar untuk mengambil jalan lain.

Pertama, bahwa pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan humanomic, yaitu sitem perekonomian yang menempatkan harkat martabat manusia sebagai nilai tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Ekonomi tidak boleh hanya dihitung dengan angka statistik pertumbuhan. Membangun ekonomi harus juga membangun kualitas hidup masyarakat luas. Artinya kesejahteraan tidak akan tercapai  jika hanya dirumuskan dengan pendekatan ilmu ekonomi semata. Tetapi juga dengan pendekatan sosial, budaya,  dan nilai-nilai kemanusiaan (humanisme).

Kedua, perhatian harus diprioritaskan pada pelaku ekonomi kecil terlebih dahulu, menengah, barulah yang besar. Sehingga kasus seperti BLBI atau Bank Century trilyunan rupiah tidak boleh lagi terjadi. Bantuan dana sebesar itu, tentunya akan sangat bergunajika diberikan untuk yang kecil dan lemah.  Termasuk treatment yang diberikan haruslah berbeda, seperti perijinan, pajak atau pungutan lainnya. Jika disamakan justru tidak adil. Sebab keadilan itu adalah perlakuan yang sama untuk yang mempunyai kekuatan yang sama, dan memperlakukan secara berbeda untuk yang kemampuannya berbeda. Bukankan tidak adil jika mengadu anak kecil dengan orang dewasa dalam lomba angkat besi dengan beban yang sama ?.

Ketiga, pemerintah harus mulai menyadari bahwa hukum tidak saja sebagai alat untuk memberikan punisment bagi para kriminal, teroris atau koruptor. Hukum tidak boleh hanya digunakan untuk menyelesaikan kasus perceraian atau gugatan perdata atau berperkara di pengadilan saja. Hukum harus dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Sebab dengan hukum pemerintah bisa melakukan rekayasa sosial untuk mengarahkan seluruh komponen masyarakat, dalam mewujudkan  visi dan misi pendirian republik ini. , yaitu terciptanya  keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pada model ini, hukum dapat difungsikan untuk : (1) menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap masyarakat ; (2) mencegah monopoli dan pembatasan akses sumber alam bagi setiap warganegara yang berhak ; (3) membatasi hak kepemilikian pribadi demi kemanfaatan umum, (4) memberi kewajiban bagi yang kuat untuk memperhatikan dan menolong yang lemah.

Instrumen ini sebenarnya sudah ada dalam beberapa peraturan, seperti perlindungan anak, program sekolah gratis, hak atas kesehatan murah, hak terhadap sumber alam, atau pembatasan kepemilikan tanah. Namun banyak pihak sering melihat persoalan ini pada aspek administratif saja. Padahal ada juga hukumannya. Bahkan jika perlu dilakukan perluasan tafsir atas pasal 304 KUHPidana tentang “membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara  …” ,  dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam undang-undang perlindungan anak contohnya, kita (atau juga lembaga) dapat dikenai sanksi pidana  jika melihat dan membiarkan anak dalam kondisi terlantar, sedangkan dia sangat  memerlukan bantuan. Rumah sakit seharusnya dapat dihukum jika membiarkan orang yang berobat hanya karena dia seorang miskin. Sekolahan harus diperingatkan dengan keras jika ada anak tidak bisa sekolah karena tidak mempunyai biaya. Begitu pula dengan kita atau perusahaan yang kaya raya tetapi membiarkan masyarakat disekitarnya hidup dalam kekurangan.