Folklor

01 Sep 2009 Mukti Fajar Artikel

Hubungan Malaysia   Indonesia  semakin hari semakin kurang harmonis. Dari kasus penindasan  TKI, perebutan pulau-pulau hingga pendakuan atas karya cipta kebudayaan (folklor). Dari lagu Rasa Sayange, Seni Batik,  Reog Ponorogo, sampai yang terakhir nukilan Tari Pendet yang digunakan untuk promosi pariwisata. Sepertinya Malaysia ingin mengklaim bahwa seluruh kebudayaan Indonesia  masuk dalam jargon “Malaysia  : The Truly Asia”.

Sikap pemerintah Indonesia , menurut banyak pihak terlalu lembut, bahkan lembek dalam mengatasi persoalan hak cipta kebudayaan. Sehingga sikap curang Malaysia  berulang kali terjadi. Sesungguhnya Indonesia,  dan juga Malaysia   sebagai anggota WTO telah menandatangani kesepakatan GATT, dimana didalamnya terdapat klausula Trade Related on Intelectual Property Right (TRIPs). Sebuah perjanjian untuk menegakkan dan melindungi hak atas kekayaan intektual (HAKI).

Di Indonesia  folklor secara tegas diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), bahwa Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, termasuk juga karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.  Dan jika ada pihak asing yang  akan menggunakannya harus  terlebih dahulu mendapat ijin dari pemerintah Indonesia.

Walaupun telah diatur dengan tegas , masih ada beberapa persoalan yang menjadi penyebab dari kasus penyerobotan folklor tesebut.

Pertama,  pemerintah kurang menjaga harta kekayaan folklor tersebut. Dalam ranah hukum HAKI, hak cipta mandapatkan perlindungan hukum berdasarkan sistem deklaratif, yaitu bahwa pemegang hak (dalam hal ini pemerintah Indonesia) mendapatkan perlindungan hukum sejak karya cipta tersebut di publikasikan  kepada umum. Hal ini berbeda dengan HAKI lainnya, seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri,   Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman, yang perlindungannya didapat dengan cara pendaftaran (sistem konstitutif). Dengan cara ini, maka merek atau paten yag didaftarkan akan terpantau oleh masyarakat dunia. Sementara dalam kasus folklor yang masuk regim Hak Cipta,  seharusnya pemerintah gencar mempublikasikan secara global, bahwa karya cipta kebudayaan tersebut adalah milik kita.

Kedua,  pemerintah harus secara tegas menunjukkan, bagian mana yang merupakan folklor milik kita. Misalnya seni batik tidak bisa diklaim sebagai kebudayaan Indonesia, sebab batik merupakan kebudayaan yang juga dimiliki oleh bangsa Asia lainnya. China salah satu pemilik kebudayaan batik yang sampai hari ini bisa kita lihat peninggalannya. Jika melihat batik dengan gambar naga atau burung phoenik, itu adalah pengaruh dari batik China yang ditularkan berabad-abad yang lalu, khususnya didaerah pesisir utara pulau jawa.  Tetapi gambar batik pada kain jawa (parang rusak misalnya)  dapat saja diklaim sebagai milik Indonesia. Begitu pula Tari Pendet harus dibuktikan bahwa itu adalah khas dan orisinal kebudayaan Bali. Tidak terdapat dinegara lain.

Ketiga, bahwa Hak Cipta yang pada mulanya hanya diciptakan untuk kepentingan seni dan pendidikan, pada saat ini memiliki nilai ekonomis yang mampu mendatangkan keuntungan besar. Bahkan di Negara maju yang telah krisis sumber daya alamnya (natural resources) mengalihkan bisnisnya berdasarkan karya intelektual. Kecurangan Malaysia tersebut bukannya tanpa alasan, sebab dengan promosi pariwisata, negeri jiran itu mampu mendongkrak pendapatan sektor jasa pariwisata yang cukup besar. Sehingga perlu kiranya pemerintah melihat folklor  tidak saja sebagai peninggalan budaya,  tetapi juga sebagai asset bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun pada akhirnya harus ada kesadaran bagi kita semua , untuk menghargai dan menjaga karya budaya sendiri. Sebab selain memiliki nilai jual, folklor juga merupakan harga diri bangsa, yang tidak bisa seenaknya di ambil oleh bangsa lain. Sikap tegas pada Malaysia harus kita tunjukan untuk kedaulatan yang kita junjung tinggi.