Kaum Marhen

20 Aug 2009 Mukti Fajar Artikel

Suatu sore di pinggiran kota bandung, Sukarno bertemu dngan seorang petani miskin yang sedang bekerja diladang. Lalu terjadi percakapan diantara mereka. “Siapa pemilik petak sawah ini pak ?”, tanya Sukarno. “Saya tuan” . Jawab Petani. Siapa pemilik sapi dan bajak  ini ?.Tanya sukarno kemudian. “Bajak, sapi, rumah kecil, dan hasil pertanian ini adalah milik saya dan keluarga saya tuan”. Lalu Sukarno mengakhiri pertanyaanya. “Siapa nama anda pak tani?”. Dijawab petani. “Nama saya Marhen “.       

Pada tahun-tahun terakhir menjelang kemerdekaan, Sukarno sering mengajak berdiskusi tentang kisah tersebut dengan para pionir bangsa,  untuk  merumuskan  tatanan ekonomi yang akan digunakan oleh bangsa Indonesia. Karena mayoritas bangsa Indonesia terdiri dari para Marhen. Marhenisme disini bukan ideologi politik.  Namun konsep ekonomi tentang pemilik usaha kecil dengan modal kecil.  Tetapi mereka bukan kaum proletariat/buruh yang hanya bekerja untuk para majikannya, tanpa memiliki kepemilikan pada modal.  Pemikiran ini juga sesuai dengan Konsep co operation yang di promote  oleh Bung Hatta. Bahwa ekonomi dijalankan dengan asas gotong-royong dan kekeluargaan. Sebuah prinsip yang sangat  sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Konsepsi inilah yang kemudian dimasukkan dalam Pasal 33 UUD 1945 mengenai Perekonomian Nasional.

Tetapi setelah 64 tahun merdeka , dimanakah kaum Marhen berada?, bagaimana kabarnya?, apakah mereka masih eksis dan terlindungi dalam hiruk pikuk globalisasi ekonomi ?.

Jika dilihat pada Pasal  1 ayat (1) sampai dengan (3)  Undang-Undang  No 20 Tahun 2008 tentang   Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM),  disebutkan bahwa ”UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan/atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan lainnya, yang memiliki jumlah kekayaan tertentu.” Sifat kemandirian dengan modal kecil dari UMKM tersebut sangat identik dengan deskripsi  Kaum Marhen.

Apabila benar adanya, maka kita bisa temui kaum Marhen ini berserak disetiap pinggir jalan dan pojok perkotaan. Mereka telah bermetamorfosis menjadi tukang baso, pengendara angkot, pedagang asong, pemilik warung dan angkringan, hingga menjadi pengusaha kelas kambing.

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa jumlahnya mencapai 49.840.489 unit , menghasilkan Rp 2.121 trilyun PDB dan membuka lapagan kerja bagi  91.752.318 juta orang . Sebuah angka yang menakjubkan dan tidak boleh dipandang sebelah mata.  UMKM juga dikenal “sakti”, karena memiliki keuletan untuk survive disetiap krisis ekonomi dibandingkan dengan big corporation. Oleh karena itu kaum Marhen perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus.

Bentuk perlindungan yang diperlukan bagi UMKM ada dua. Pertama, bersifat protektif, yaitu perlindungan dengan memberikan perlakuan berbeda dari pelaku usaha besar dan korporasi asing. Walaupun ada larangan dalam sistem pasar bebas yang kita anut sejak bergabung dengan WTO. Seperti prinsip National Treatment, dimana negara harus memperlakukan sama bagi setiap insvestor, baik lokal maupun asing, besar maupun kecil. Tetapi hal ini bisa kita hindari dengan menggunakan klausula tindakan pengamanan  (safe guard) yang tercantum dalam GATT sebagai dasar dalam perjanjian WTO. Salah satu perlindungan ini telah diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden No  76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan  Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka, yang memberikan cadangan usaha untuk UMKM dan batasan investasi bagi pemodal besar dan asing.

Kedua, perlindungan yang bersifat fasilitatif, yaitu pemerintah harus memberikan support untuk pengembangan UMKM. Dalam UU UMKM telah disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan dalam persoalan (a). pendanaan; (b). sarana dan prasarana; (c). informasi usaha; (d). kemitraan; (e). perizinan usaha; (f). kesempatan berusaha; (g). promosi dagang; dan (h). dukungan kelembagaan. Namun hal tersebut belumlah cukup bila tidak di implementasikan secara nyata. Memang ada persoalan dalam  koordinasi dengan kelembagaan lain, misalnya perbankan yang akan memberikan bantuan pendanaan.

Lebih dari itu semua, masih diperlukan komitmen yang serius dari pemerintah dan masyarakat untuk memajukan UMKM secara bersama-sama, agar Kaum Marhen dapat  menjadi tuan di negerinya sendiri.