Gelombang PHK Massal

17 Dec 2008 Mukti Fajar Artikel

Seperti yang diprediksi banyak pihak, bahwa  tsunami krisis global akan berkepanjangan. Virus krisis yang awalnya terjadi di Amerika dianggap tidak akan menular ke Eropa , ternyata telah merebak hingga  ke  Asia, Amerika latin dan mulai menjalar ke seantero jagad. Berbagai resep dalam bentuk suntikan dana terbukti tidak ampuh lagi untuk menyembuhkannya. Korporasi besar dunia, satu per satu mulai kolap  dan bangkrut. Mendadak jutaan orang menjadi kehilangan pekerjaan (jobless).  Menurut Diane Swonk,  Chief Economist Finacial Mesirow, ini adalah gelombang PHK masaal yang tercepat yang pernah terjadi sejak beberapa dekade yang lalu.Wakil DPR Amerika Dana Perino juga berteriak agar pemerintah AS segera mengintervensi pasar melalui kebijakan emergency. Tapi sepertinya kanker tersebut telah menjalar ke seluruh lini bisnis. ”Benang terlajur kusut”.

Bagi korporasi yang belum parah, maka akan melakukan efisiensi dengan merasionalisasi jumlah karyawan melalui PHK atau merumahkan. Jurus ini dianggap paling logis. Sebab  ketika perusahaan yang jaringan keuangan dan pasarnya lintas batas Negara mulai mengurangi produksi, karena menurunnya jumlah transaksi dan daya beli.

Di Indonesia tidak luput dari tragedi ini. Setiap hari semakin banyak perusahaan merumahkan dan mem PHK karyawannya, yang jumlahnya sampai akhir tahun diperkirakan akan mencapai 4,5 juta orang. Kalau demam ini tidak segera membaik, menurut Wakil Ketua Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo), diperkirakan tahun 2009 ada 50 % persen atau sekitar 45,5 Juta tenaga kerja menjadi terancam menjadi pengangguran.

Pemerintah sudah berusaha mencegah gelombang PHK ini dengan mengeluarkan SKB 4 Menteri, yang salah satu pointnya bahwa pemerintah daerah tidak membuat keputusan Upah Minimium Propinsi melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut kalangan bisnis, hal ini memberikan sedikit kelongggaran. Tetapi banyak kelompok serikat pekerja yang melakukan demonstrasi bahwa SKB tersebut akan mencekik leher kebutuhan hidup mereka.

Kalau dilihat dari spiritnya, SKB tersebut merupakan iktikad baik pemerintah untuk mencari jalan tengah  agar perusahaan bisa efisien dan keryawan tidak perlu di PHK. Sebuah win win solution.

Tetapi ini semua tidak cukup. Harus ada beberapa hal lain yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan mengatasi PHK massal tersebut.

Pertama, Efisiensi perusahaan dapat ditingkatkan pula  dengan memberikan fasilitas insentif pajak. Kebijakan pengurangan pajak (tax deductive) atau penghilangan pajak (tax holiday) adalah resep standar yang sering digunakan untuk mendorong iklim usaha yang sedang lesu. Konsekuensinya memang pemasukan pemerintah menjadi berkurang, tetapi setidaknya menyelamatkan pelaku bisnis dan karyawan.

Kedua,  pemerintah dapat meminta Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga, agar solvabilitas (kemampuan bayar) dari palaku bisnis dan masyarakat yang menggunakan jasa keuangan perbankan tidak semakin berat dan menghindari kredit macet (non performing loan). Hampir semua negara menurunkan suku bunga, seperti Australia (7,25 % menjadi 4,25 %) Swiss (2,75 % menjadi 1%), Korea Selatan (5,25 % menjadi 4 %), China (7,47 % menjadi 5,58 %) dan Amerika (hanya 0,5 %). Tetapi ada yang aneh di Indonesia. BI Rate pada bulan Juli sebesar 8.75% justru dinaikan pada  bulan Desember menjadi 9.25%. Ada apa dengan BI ?.

Ketiga, Pemerintah harus bersiap-siap dengan program padat karya, yaitu memberikan pekerjaan bagi para buruh yang terlajur atau akan di PHK. Resep ini manjur diterapkan di Amerika pada saat Great depression tahun 1930an yang lebih  dikenal dengan program new deal.

Pada saat itu, jutaan pengangguran di Amerika diberi pekerjaan ”pura-pura” oleh Presiden Franklin Delano Roosvelt untuk memperbaiki irigasi, membangun dam, memperbaiki rel kereta api dan lain sebagainya. Mereka menerima upah ala kadarnya yang cukup untuk hidup sehari hari. Program new deal ini di lakukan untuk mengurangi dampak negatif banyaknya pengangguran, seperti meningkatnya kriminalitas, disintegrasi bangsa dan kerusuhan sosial.

Sepertinya tidak ada salahnya kebijakan program new deal ini di adopsi di Indonesia, yang kebetulan banyak pekerjaan rumah yang terbengkalai, seperti memperbaik jalan yang bolong-bolong, melakukan reboisasi hutan yang gundul atau  membuka lahan pertanian baru. Hasil dari program ini pada saat ekonomi mulai membaik akan menjadi investasi yang potensial.