Bisnis dan Suap

17 Sep 2008 Mukti Fajar Artikel

 Sudah menjadi “ramalan” banyak pihak, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) rawan terjangkit virus suap. Belum ada yang tahu pasti mengenai kasus posisi yang sedang di sidik oleh KPK tersebut.  Ada informasi yang mengatakan kejadian tersebut berkait dengan monopoli hak siar acara liga Inggris oleh Direct Vision. Tetapi tertangkapnya Presiden direktur  PT First Media Tbk, Billy Sindoro  dan Muhammad Iqbal yang menggenggam uang ditangan sebesar 500 juta, menjadi bukti tak ada satupun institusi yang imun dari penyakit korupsi di negeri ini.

Lembaga yang didirikan berdasarkan amanat UU No 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli mempunyai wewenang yang sangat strategis dalam dunia bisnis. Dalam system persaingan bebas, yang meminimalisir intervensi pemerintah terhadap dunia usaha, keberadaan KPPU  menjadi satu-satunya  penjaga malam (watchdog) bagi terciptanya kompetisi yang sehat dan bebas monopoli.

Untuk menjadi wasit yang kapabel, KPPU diberikan kewenagan yang besar dan kuat. Dari menerima laporan masyarakat, menyelidiki hingga memberikan sanksi administratif.  Mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, menghentikan proses merger akuisisi atau kegiatan  bisnis lainnya yang terindikasi menciptakan monopoli, hingga menetapkan besarnya denda dan ganti rugi.

Disisi lain, bisnis mempunyai sifat alamiah  (jatidiri)  untuk mencari keuntungan sebesar besarnya. Birahi inilah yang kadang diterapkan dengan membabi buta, menggunakan segala cara. Termasuk suap dan korupsi.  Dari sinilah kandang ada yang memanfaatkan secara “simbiosis mutualisme”. Persekongkolan penguasa dan pengusaha .

Suap merupakan perilaku usang. Jaman dahulu seorang saudagar harus memberikan tambahan upeti kepada hulubalang jika ingin mendapatkan privilege tertentu. Dengan uang, emas atau perempuan. Hari ini modelnya sudah dimanifestasikan dalam berbagai cara. Setidaknya ada 3 kategori untuk hal tersebut. Pertama,  suap dalam bentuknya yang kasar (hard bribery) adalah memberikan sogokan dimuka agar kepentingan pengusaha dilayani atau diijinkan  walaupun melanggar peraturan. Juga dalam hal memenangkan tender.  Model seperti ini biasanya dilakukan pengusaha kelas kambing hingga multinational corporation dengan birokrat tengik, Kedua , suap yang lebih halus (soft bribery), yaitu jenis suap yang diberikan dalam bentuk hadiah, ucapan terima kasih, angpo, parcel atau paket liburan ke luar negeri. Jenis suap seperti ini lebih sulit diindikasi, sebab transaksinya tidak secara langsung dan semua proses bisnisnya memenuhi kriteria standar. Pengusaha hanya menciptakan kondisi psikis supaya kelak lebih diperhatikan lagi oleh penguasa. Di beberapa Negara Asia, suap jenis ini sudah dianggap bagian dari budaya bisnis.  Di China dikenal budaya yang berakar pada guanxi atau koneksi . Artinya, suap “diterjemahkan” sebagai upaya menjalin hubungan bisnis yang baik dan langgeng, bukannya  kejahatan.

Ketiga: suap tersembunyi (hidden bribery), yaitu jenis suap yang tidak kasat mata. Tidak ada transaksi. Suap jenis ini sudah masuk pada level politis. Misalnya pengusaha yang mensponsori kampanye calon presiden atau Pilkada. Bentuk imbal baliknya dengan membuat kebijakan yang secara tidak langsung meningkatkan bisnis si pengusaha. Seperti banyak ditengarai soal perang Amerika terhadap Irak dan Afganistan. Dibelakang Presiden George W Bush ada berbagai perusahaan mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Tercatat lebih dari 10 perusahaan raksasa AS mendanai perang di Irak, diantaranya yaitu Lockheed Martin, Boeing Co, Halliburton,  Northrop Grumman, General Electrics,  yang kesemuanya nanti menjadi pengambil keuntungan dari perdagangan alat-alat militer, penyediaan minyak bumi, pemulihan struktur dan inftrastruktur dan membuka pasar baru di negara-negara timur tengah. Di Indonesia ada rumor tentang siapa  saja yang diuntungkan dari konversi minyak tanah ke gas elpiji. Tetapi belum ada yang berani menyelidiki dan mengungkap.

Mengingat kejahatan suap sudah penyakit akut, maka perlu kiranya KPPU diberi “kekuatan tambahan” dengan diawasi secara lebih ketat, baik dari internal pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Selebih dari itu integritas moral dari anggota KPPU yang tidak mudah tergoda “kenikmatan sesaat” adalah tambatan akhir dunia bisnis yang bersih dan sehat.