Iklan Menyesatkan

26 Mar 2008 Mukti Fajar Artikel

Perang tarif diatara operator telepon selular yang menawarkan harga semurah murahnya dan sepuas puasnya bagi pengguna, ternyata telah dibuktikan oleh sebuah lembaga penyiaran, hampir semuanya tidak seperti yang diiklankan. Pengguna tetap terkena biaya tinggi pada menit-menit pertama atau hanya berlaku pada waktu tertentu saja.

Lain lagi dengan iklan produk pemutih wajah yang mengatakan setelah seminggu menggunakan maka wajah akan tampak berseri dan lebih putih. Tapi banyak remaja putri dan ibu muda mengeluh tidak ada perubahan dengan penampilan kulit wajahnya. Bahkan kalau kemudian dihentikan penggunaan produk tersebut justru berakibat  jerawat tumbuh subur diwajah mereka.

Ada lagi iklan shampoo yang mengatakan : “ berdasarkan hasil penelitian , setelah menggunakan shampoo tersebut selama 2 minggu , maka dapat mencegah kerontokan rambut sampai 98 %”. Pertanyaanya : siapa yang pernah menghitung jumlah rambut yang ada di kepala kita dan rambut yang rontok sehingga didapatkan angka pasti 98% tersebut ?

Selain itu banyak produk yang dipromosikan dengan iming-iming mendapatkan hadiah mobil mewah atau hadiah milyaran rupiah lainnya. Katanya, undian akan dilakukan setiap minggu atau bulan. Tapi pernahkan kita mendengar infomasi hasil undian tersebut ? . Mungkin beberapa perusahaan memang memberikan informasi tersebut, tetapi berapa banyak perusahaan lainnya yang diam serta memanfaatkan kelupaan masyarakat bahwa mereka pernah menjanjikan hadiah. Kalaupun dilakukan pengambilan undian, maka penerima hadiah masih dipersyaratkan untuk membayar pajak atau sejumlah uang tertentu . Suatu perihal yang tidak pernah dikatakan diawal promosi.

Promosi kredit bank juga seringkali curang. Dikatakan dengan huruf besar bahwa bunga kredit hanya 8 % pertahun. Tetapi di ujung bawah dengan huruf kecil—yang bahkan hampir tidak terlihat – dituliskan:  ”Bunga tesebut hanya untuk tahun pertama”, Artinya, untuk  tahun selanjutnya besarnya bunga terserah bank atau mengikuti pasar yang dapat dipastikan pasti lebih tinggi. Dan kalau kita benar-benar mengambil kredit tersebut, maka kita akan menandatangani perjanjian kredit yang ditulis dalam huruf ukuran kecil dan tidak dibacakan secara rinci oleh pihak bank. Tentu saja didalamnnya terdapat klausula-klausula yang memberatkan nasabah yang sedang dalam kondisi membutuhkan uang.

Peristiwa-peristiwa diatas setiap hari dapat kita saksikan selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada beban bagi produsen atau perusahaan periklanan untuk merasa berdosa telah membohongi masyarakat. Mereka seakan tidak peduli bahwa yang dilakukan telah melanggar etika bisnis dan norma hukum. Padahal dalam banyak pasal Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU Konsumen) menyebutkan larangan melakukan promosi yang menyesatkan konsumen atau masyarakat.

Lalu muncul beberapa permasalahan. Kenapa hal ini terus terjadi ? Siapa yang seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan hukum?  Bisakah hal tersebut digugat secara hukum ?.

Persoalan tersebut dapat dapat dianalisis dalam beberapa deskripsi. Pertama; Haruslah dipahami bahwa sistem hukum terdiri dari beberpa unsur , yaitu (1) substansi (legal substance) yaitu berkait dengan norma dan kaidah serta peraturan perundang-undangan, (2) struktur (legal structure) yaitu tentang kelembagaan dan prosedur untuk melaksanakan peraturan tersebut. dan (3) budaya (legal culture ) yaitu sikap masyarakat dan juga penegak hukum atau pemerintah   dalam mengapresiasi dan menerapkan peraturan tersebut. Dari teori ini dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap iklan yang menyesatkan, masih pada level substansinya saja (perundang-undangan). Sementara struktur dan kelembagaan yang mendukung bekerjannya aturan tersebut belum disiapkan.

Walaupun dalam UU Konsumen telah memerintahkan pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Juga  dalam Keppres No 90 tahun 2001 telah memerintahkan untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disetiap Kabupaten,  tetapi lembaga tersebut belum dapat bekerja secara maksimal atau bahkan belum dibentuk.

Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk melaporkan kepada LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen seperti YLKI. Tetapi perlu dicatat bahwa untuk  mendirikan lembaga tersebut persyaratannya cukup sulit dan lembaga tersebut mempunyai banyak keterbatasan dalam melakukan penegakan hukum.

Mengenai budaya hukum dari para penegak hukum, kita sudah punya catatan kinerja mereka, yang masih banyak mengecewakan masyarakat. Mereka akan bekerja kalau ada desakan dari media atau demonstrasi massa. Itupun hanya diawal, setelah desakan mereda, mereka akan kembali nyantai.

Kedua : belum adanya keberdayaan dari masyarakat konsumen ketika berhadapan dengan produsen. Masyarakat dalam posisi inferior dan tidak punya pilihan, kecuali mengkonsumsi apa yang diproduksi oleh perusahaan.

Sebagai pembanding saja, di Amerika misalnya, konsumen mempunyai hak untuk ikut menentukan apa yang sebaiknnya diproduksi oleh perusahaan, dengan mengangkat isu keberlanjutan lingkungan, kesehatan dan moralitas. Mereka akan memboikot produk-produk yang dianggap membohongi atau berbahaya bagi konsumen.

Kasus Perusahaan Nestle di Eropa dalam promosinnya mengatakan bahwa susu formula produksi mereka lebih baik dari Air Susu Ibu (ASI). Tetapi kemudian masyarakat membuat penelitian tandingan yang hasilnya justru sebaliknnya. ASI tetap lebih baik dari susu formula. Nestle digugat habis-habisan, hingga memindahkan industrinya ke Afrika dan Asia.

Konsumen Indonesia memang berbeda dengan dengan konsumen negara maju. Tetapi penyadaran dan pemberdayaan perlu terus dilakukan.