Stop Membakar Bumi

15 Jul 2007 Mukti Fajar Artikel

Benar apa yang diperjuangkan Al Gore, kandidat presiden Amerika yang getol berkampanye pengurangan emisi gas karbon untuk mengurangi efek rumah kaca . Menurutnya, efek ini telah merusak ekosistem bumi; panas yang tinggi ,  cuaca yang tak menentu, kekeringan yang memecah tanah, menaikan suhu global, menyebarnya penyakit aneh-aneh, mencairnya es di kutub dan bumi terasa terbakar. Melalui film dokumenter An Inconvinient Truth yang mendapat penghargaan oscar dan dalam konser Live Earth pada tanggal 7 / 7 / 2007 lalu di Brazil. Ia sampaikan ultimatum : “kalau tidak segera muncul kesadaran, maka pada 10 tahun mendatang bumi akan sakit dan tidak dapat  disembuhkan lagi, bumi akan jadi tempat yang mengerikan dan bukan lagi rumah yang indah untuk diwariskan bagi anak cucu. dan itu semua adalah kewajiban moral setiap pihak”.

Isu moral yang diajukan sepertinya adalah sesuatu yang agung namun nilih. Masyarakat modern membentuk perilaku hanya didasarkan pada peraturan hukum saja.. Padahal hukum modern didesain untuk dipisahkan dengan persoalan moral dan keadilan. Hukum hanya alat untuk menciptakan kepastian dan kemanfaatan sebanyak banyaknya (utilitarianism) Sejauh tidak melanggar hukum segalanya dipastikan  boleh dilakukan.  Sementara dalam dunia yang kapitalis ini kemanfaatan selalu diartikan sebagai kenikmatan yang hedonis. Selama punya uang, orang kaya boleh membeli banyak kendaraan, boleh belanja dan mengkonsumsi apa saja , boleh mengkapling tanah seluas apapun. Dan itu semua berarti pemborosan bahan bakar, ekspolitasi alam ,penggundulan hutan  rusaknya ekosistem, menciptakan polusi udara , sampah dan racun.

Selain manusia , perusahaan-perusahaan besar (korporasi) adalah biang kerok pencipta pemanasan global (global warming). Kita bisa amati korporasi yang beroperasi di Indonesia misalnnya. Cukup memiliki Surat ijin usaha, sertifikat tanah  hak guna usaha dan  AMDAL, untuk selanjutnya dengan tamak dan  rakus, ia memperkosa segala sumber alam yang ada dengan hanya memikirkan dirinya sendiri, menumpuk keuntungan yang berlipat. Dan itu semua adalah sah dihadapan hukum. Satu-satunya tanggung jawab moral korporasi hanya untuk memaksimalisasi kepentingan pemegang saham, bukan lainnya. Ingat kisah Freeport, Newmont, penambangan pasir laut, pengundulan hutan oleh pemilik HPH dan sebagainnya. kalaupun mereka dinyatakan bersalah melakukan pencemaran alam, korporasi telah menganggarkan budget untuk membayar ganti rugi  namun secara kalkulasi tak membuat mereka rugi. Hal ini bisa dilihat dari cerita General Electric (GE) sebuah koprporasi besar dan terhormat dari Amerika. Antara tahun 1990 hingga 2001 dia telah dinyatakan bersalah 42 kali atas pencemaran lingkungan dan membayar ratusan jutaan dollar. Tapi bisa kita saksikan hari ini GE tidak bangkrut dan  tetap beroperasi. Mereka telah menghitung biaya ganti rugi sebagai bagian operational cost.

Dalam konteks yang lebih luas, korporasi adalah ular bermuka dua. Gagasan PBB yang mengajak korporasi dunia untuk memperhatikan  persoalan perubahan iklim (climate chage) dalam kesepakatan UN Global Compact yang diikuti lebih dari 4000 korporasi seluruh dunia. Ironisnya beberapa anggotanya seperti Perusahan Siemen dan Anglo America Corp. yang pimpinannya duduk sebagai salah satu dewan penasihat justru sedang disidik karena melanggaran hukum lingkungan di Jerman dan Afrika.

Isu pemanasan global tersebut semakin diperparah dengan ketidakrelaan Amerika Serikat sebagai Negara yang industrinya penyumbang terbanyak karbon dioksida, tidak mau menanda tangani perjanjian pengurangan emisi karbon dengan Uni Eropa. Amerika berasumsi perjanjian tersebut akan menekan industri dan berarti pengurangan lapangan kerja. Argumen yang logis untuk dijadikan alasan. Dan  pastinya  negara lain akan mengikuti langkah Amerika menolak kesepakatan tersebut.

Kalau negara besar dan kaya saja menolak, maka apa yang bisa dilakukan oleh kita di Indonesia?.

Pertama : hukum tentang korporasi dan penanaman modal harus direkontruksi dengan prinsip   Korporasi yang dibentuk oleh hukum seharusnya mengabdi pada masyarakat dimana hukum itu berada.  Bukannya seperti UU Penanaman Modal No 25 tanun 2007 yang justru memberikan kesempatan korporasi untuk menggunakan tanah selama 95 tahun, berapa banyak polusi dihasikan dan apa yang tersisa nantinya ? . Hukum Perseroan harus menegaskan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Tujuan Korporasi  mencari keuntungan (profit) harus dirubah dengan tujuan memberikan kemanfataan bersama bagi lingkungan  dan masyarakat (planet and people). Koprorasi harus melakukan proses produksi dan mengasilkan barang yang ramah lingkungan. Sikap tegas dengan untuk menasionalisasi , mengusir atau membubarkan koprorasi yang mbalelo bukanlah kesewenang-wenangan,  tapi sebuah kebajikan untuk masa depan anak cucu.

kedua :  Hukum harus didesain menyatu dengan dasar moral dan keadilan. Moral sebagai keadaan alamiah yang mendorong manusia untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk harus mendapat tempat yang luas  dalam setiap kaidah perundang-undangan. Peraturan yang pada kenyataanya membawa dampak buruk harus segera dirubah. Prespektif keadilan dalam kehidupan satu bumi menurut Ralws dan Korten harus memperhatikan pihak yang paling tertinggal dan mendasarkan efisiensi. Tindakan mencari untung sendiri dengan mengabaikan orang lain dan menggunakan sumber alam secara   mebabi buta jelas bukan tindakan yang adil. Hukum harus memberi kesempatan semua pihak untuk mengases sumber alam dan memberi batasan maksimal atas kepemilikan dan penggunaan sumber alam.

Seandainya ada bumi yang lain untuk ditempati , tentu kita segera bersiap untuk pindah tempat. Tapi bumi cuma satu. diberikan Tuhan untuk digunakan oleh seluruh umat manusia. Kalau rusak mau pindah kemana ????