Republik Mimpi

28 Mar 2007 Mukti Fajar Artikel

Benar kata para komedian kita di televisi, bahwa republik ini baru bisa mimpi. Setidaknnya itu pula yang dikatakan oleh presiden SBY pada peluncuran buku Kerangka Dasar Visi 2030 di Istana Negara beberapa waktu lalu. Buku yang ditulis oleh yayasan Indonesia Forum dan ceremonialnnya dihadiri oleh hampir semua menteri kabinet tersebut menyebutkan mimpi mimpi indah di athun 2030 nnti Indonesia akn masuk menjadi 5 negara besar diseluruh dunia setelah China, USA , Uni Eropa dan  India. Penghasilan perkapita tahunan orang Indonesia US $ 18.000  dan 200 perusahaan Indonesia masuk dalam urutan 500 perusahaan besar dunia. Sebuah estimasi yang luar biasa.

Esok harinya muncul pertanyaan di benak masyarakat , akankah kita bisa menggapai mimpi tersebut atau hanya sebuah khayalan yang ngoyoworo untuk mengobati rasa sedih masyarakat yang setiap harinya  hidup dalam kesulitan ekonomi ?

Mungkin benar yang dikatakan presiden SBY, “bahwa bangsa yang ingin maju harus mempunyai mimpi besar” – atau setidaknnya masih bisa bermimpi , dari pada mimpi saja kok tidak bisa,-  “dan hanya kerja keraslah yang akan mewujudkan mimpi tersebut “ Pertanyaanya : apa yang harus dikerjakan dan dari mana pekerjaan itu dimulai ?

Pertanyaan itu menjadi sulit untuk dijawab,ketika kondisi republic hari ini masih sangat jauh dari standard. Banyaknya pengangguran, terbatasnya modal, kurangnya pendidikan dan rendahnya mutu SDM , tingginya angka kemiskinan akut adalah beberapa beban yang sangat berat  untuk segera diselesaikan . Belum lagi ditambah datangnya bencana bertubi tubi seperti gempa bumi , banjir dan semburan Lumpur yang secara langsung menghambat laju pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Artinya Visi 2030 adalah mimpi kita untuk memetik buah dari tanaman yang kita tanam , padahal tanah yang akan kita tanami saja masih banyak ilalang dan belum tergarap. Mengapa kita tidak membuat mimpi menghilangkan ilalang dan menggarap tanah agar siap tanam saja? itu kan lebih konkrit.

Selain itu dasar perhitungan dari Visi 2030 adalah dasar yang salah yang pernah kita gunakan pada masa sebelumnya .Kalau memang ingin membangun mimpi bangsa (nation dreams) sebaiknya mendasarkan pada pengkondisian yang berbeda dengan yang telah selama ini digunakan. Perihal ini harus dirubah dengan pertimbangan berikut ini :

pertama merubah paradigma pembangunan dari economic growth menjadi sustainability  development  . Pembangunan yang hanya mendasarkan pada angka-angka pertumbuhan (seperti yang dijadikan ukuran visi 2030) hanya fatamorgana palsu, sebab mungkin saja statatistik menunjukan angka yang sehat padahal kalau diamati sesungguhnya rata-rata tersebut muncul dari penjumlahan kekayaan beberapa orang yang sangat kaya dan jutaan lainnya orang miskin. Artinya paradigma tersebut tidak menjamin pemerataan kesejahteraan pada seluruh komponen masyarakat. Mengharapkan dampak curah kebawah (trickle down effect ) dari kekayaan yang diakumulasi oleh segelintir konglomerat selama ini tak pernah terwujud , sebab pada kenyataannya naluri keserakahan lebih mendominasi mereka, dan itu manusiawi. Penggunaan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainability  development) sepertinya lebih tepat pada rasa keadilan sosial. Dua hal yang harus dijaga pada model pembangunan ini yaitu kemandirian dan kedaulatan manusia. Kemandirian yaitu orientasi pembangunan bangsa pada pencukupan kebutuhannya sendiri agar bangsa ini tidak tergantung pada bangsa lain. Alhasil,  jangka panjang ekonomi akan lebih stabil dan tidak menjadi permainan global. kedaulatan manusia adalah orietasi pembangunan yang meletakan harkat dan martabat manusia diatas sekedar angka pendapatan perkapita. Pemberian hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan , hak kesehatan, mendapatkan pekerjaan, dan kelayakan tempat tinggal menjadi target yang utama.

Pengkondisian yang  Kedua adalah kepastian hukum. Seperti yang dikatakan oleh  Presiden Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barosso pada ulang tahun ke 50 Uni Eropa , bahwa yang membawa dan menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat eropa selama ini adalah kepastian hukum. Hukum digunakan sebagai koridor –  bukan sekedar larangan – untuk mengarahkan semua komponen menuju  target yang di impikan.

Sementara itu jika bicara mengenai hukum maka harus difahami sebagai sebuah sistem. Dikatakan Lawrence Friedman bahwa asas-asas dan kaidah hukum dalam bentuk peraturan (legal substance) itu hanya merupakan sebagaian subsystem saja . Masih dibutuhkan lembaga atau istitusi (legal structure) sebagai instrument untuk mengoperasional aturan tersebut, Dan yang terakhir adalah perilaku masyarakat (termasuk birokrat)  sebagai wujud apresiasi terhadap hukum (legal culture) . Apakah hukum itu ditaati, dilecehkan atau ditegakkan dengan kuat tergantung dari budaya hukum dari manusianya  . Bangsa ini punya ribuan peraturan dan jajaran institusi serta birokrasi yang siap menjalankan hukum , namun seringkali faktor perilaku manusia yang sering melecehkan dan penegakan hukum yang lemah menjadikan segala program pembangunan tidak berjalan sesuai dengan mestinya.

Jika masih banyak pejabat dan birokrat  yang korup, polisi yang disuap dan peradilan yang penuh mafia, jangan mengharap mimpi indah akan dapat digapai.