Gugatan Kesejahteraan Kaum Marhen

09 Apr 2006 Mukti Fajar Artikel

Demo besar besaran para buruh dan karyawan untuk menolak revisi UU no 13 tahun 2003 tetntang Ketenagakerjaan berlangsung ricuh hingga merengsek tembok istana negara. SBY dan JK akhirnya meluangkan waktunya untuk menemuhi kaum marhen yang gelisah .

Akhirnya, dengan menarik nafas panjang presiden menggunakan strategi “bapak yang bijak” dan  menghendaki revisi itu dibatalkan dan untuk selanjutnya dilakukan revisi ulang dengan melibatkan semua pihak dalam pertemuan triparti . Babak baru revisi tersebut dinilai banyak pihak hanya upaya untuk mengulur waktu saja.  Sebab, sudah sangat jelas adanya perbedaan pandangan bahkan perbedaan prinsip yang menjadi latar belakang revisi undang undang yang bagaikan  buah simalakama. Buah dimakan investor pergi , buah tidak dimakan buruh berteriak dan mogok.

Namun akankah perdebatan itu akan menemukan titik solusi yang bisa menyenangkan perhitungan keuntungan para investor dan sekaligus memberikan kesejahteraan bagi kaum marhen yang sejak kelahirannya selalu ditindas dan menangis di ruang gelap tanpa masa depan ?

Dalam sejarahnya,   AFK Organski mencatat beberapa tahapan pembangunan yang dilakukan negara maju seperti Eropa , Amerika dan Jepang dalam buku klasiknya The Stage of  Political Development. ( Wallace Mandelson : 1969).  Dia katakan bahwa tahapan pembangunan dilakukan selangkah demi selangkah melalui proses pertama : Unifikasi  yaitu  dimana kesatuan dan keutuhan bangsa adalah syarat utama bagi sebuah bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi. Produk hukum dan kebijakan pemerintah diharuskan memberikan semangat nasionalisme dan rasa senasib sependeritaan. Sentimen etnis dan kedaerahan harus dibuang jauh jauh agar semua komponen masyarakat merasa ikut bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi bangsanya . Distribusi modal, alat alat produksi dan pembangunan infrasturktur diupayakan  untuk menjangkau keseluruh pelosok negeri . Pemerintah harus berupaya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi untuk memulai peletakan batu pertama pembangunan .

Proses kedua adalah tahap industrialization  dimana masyarakat dimotivasi untuk melakukan produksi masal (mass production)  dari setiap  jenis barang dan kebutuhan . Akumulasi modal secara alami mulai terbentuk . Masyarakat mulai terstruktur dalam kelas para pemilik modal dan para buruh. Produk hukum dan kebijakan biasanya akan lebih memihak para pemilik modal , namun kondisi ini diharapkan akan muncul trikcle down effect, seperti yang pernah terjadi di Amerika , yaitu modal yang terpusat tadi pada titik tertentu akan meluber ke pelaku ekonomi menengah kecil di daerah daerah.  Pada waktu orde baru gagasan tersebut dicoba diterapkan namun kurang berhasil, sebab efek yang terjadi justru berpindah keluar negeri ( free flight capital ) , penyebab lainnya juga karena ketamakan dan keserakahan para konglomerat serta faktor  korupsi kolusi membuat pemerataan dari modal yang terpusat tersebut tidak terjadi.

Tahap pembangunan yang terakhir adalah  social welfare yaitu kondisi dimana masyarakat telah tercukupi kebutuhan hidupnya . Ketercukupan itu juga meliputi  rasa aman dan nyaman, misalnya kepastian adanya bahan pangan , biaya kesehatan yang murah, perumahan yang terjangkau, perlindungan konsumen atas produk industri dan lingkungan hidup yang aman. Produk hukum dan kebijakan pemerintah lebih memihak masyarakat dan struktur masyarakat lebih egaliter .

Dinegara maju tahap ini dilakukan secara berurutan dan makan waktu yang panjang . Misalnya di Amerika yang mendeklarasikan kemerdeakaannya pada tahun 1776 baru masuk industrialisasi pada tahun 1840 dan menjadi negara sejahtera setelah melewati masa Malaise di tahun 1930 an . Jepang sejak dipersatukan oleh keluarga Tokugawa pada tahun 1603 dengan Restorasi Meiji 1868 masuk era industrialisasi dan menjadi sejahtera menjelang perang dunia kedua. Contoh lainnya adalah terbentuknya Inggris Raya oleh Raja Henry II tahun 1154 butuh waktu 500 tahun kemudian ditandai zaman revolusi industri dan masuk pada tahap tiga pada abad keduapuluh .

Di negara berkembang termasuk Indonesia yang secara umum baru mendapatkan kemerdekaannya setelah selesainya perang dunia kedua mencoba menerapkan tahap tahap tersebut secara bersamaan dan simultan.

Rakyat direkayasa untuk berjiwa nasionalis , mengambil peran efektif dalam industri dan sekaligus  mendapatkan jaminan  rasa aman dan nyaman dalam ketersediaan atas kebutuhan dan pendapatan. Sebuah transisi yang penuh dengan paradox dan kontradiksi internal .

Jalan keluar yang mungkin bisa dilakukan mungkin bukan suatu kebijakan  yang populis namun dengan kondisi lainnya seperti  banyaknya pengangguran, inflasi dan hutang yang menumpuk juga harus dipertimbangkan , pertama adalah bagaimana menjamin bahwa investasi di Indonesia harus dipriopritaskan walau dengan upah buruh yang murah, namun segala keuntungan yang didapat oleh investor harus dipastikan oleh pemerintah untuk terjadinya reinvestasi dalam bentuk usaha lainnya untuk memperluas lapangan kerja , artinya harus dicegah terjadinya keuntungan yang dibawa keluar negeri atau hanya sekedar ditumpuk sebagai kekayaan investor. Kedua,  Selanjutnya gaji buruh yang miskin tadi mesti di konsekuensikan dengan turunnya harga kebutuhan dasar. Hal ini diupayakan dengan  melakukan produksi sendiri semaksimal mungkin tanpa harus tergantung dengan produk impor yang mahal, sehingga kaum marhen tetap mempunyai daya beli .

Mungkin perlu kita renungkan dan terapkan apa yang dikatakan  Mahatma Gandhi, yaitu bahwa kesejahteraan tidak selalu diartikan sebagai negara kaya dimana rakyatnya mempunyai penghasilan yang tinggi, tetapi bahwa , negara sejahtera adalah suatu kondisi dimana negara mampu mencukupi sendiri kebutuhan rakyatnya

Pada akhirnya harus diyakini , bahwa sikap pemerintah yang memihak salah satu pihak justru akan meneggelamkan semua bangunan ekonomi negeri ini.