Gerakan Anti WTO

20 Dec 2005 Mukti Fajar Artikel

 Tidak ada yang istimewa dari sidang tingkat menteri World Trade Organization (WTO) di Hongkong minggu lalu ( 13-18 Desember ) . Setidaknya itu yang dikatakan oleh Dirjen WTO Pascal Lamy tentang draft kesepakatan yang dibagikan sebagai kertas kerja bagi 149 wakil Negara anggota. Justru yang membuat heboh Sidang ini adalah ramainya demonstrasi anti WTO yang dilakukan oleh para Petani Korea Selatan dan kelompok Asia Tenggara dengan polisi huru hara China.Mereka datang jauh jauh dari negerinya untuk menyatakan sikap menolak terhadap hegemoni WTO yang mengatur penghapusan segala hambatan perdagangngan (trade barrier). Sebab kebijakan mencabut kuota dan  subsidi bagi produk asing khususnya produk pertanian jelas akan membahayakan nasib perekonomian para petani. Persaingan dan perdagangan bebas (free trade and competition ) yang menjadi dasar pergerakan WTO selama ini pada prakteknya dilakukan dengan liberalisasi yang diluar batas dan  dianggap tidak memiliki rasa keadilan.  Sayangnya petani Indonesia yang terancam hidupnya karena masuknya beras import yang lebih murah tidak mempunyai ongkos untuk ikut berdemonstrasi ke Hongkong .Mereka hanya menangis dan meratap diruang ruang sunyi desanya yang terpencil.

          Ikhwal liberalisasi yang kelewatan ini berawal dari Doha Rounds WTO  di Qatar tahun 2001 ketika disepakati untuk masuk pada produk pertanian, jasa dan pengadaan barang pemerintah (government procurement). Walaupun kesepakatan itu juga diberikan klausul Special Safeguard Mechanism (tindakan pengamanan khusus) bagi Negara berkembang untuk melindungi produk pertanian lokalnya dari serangan produk asing, namun demikian kenyataan sidang di Hongkong kali ini telah bertutur lain. Uni Eropa justru menjadi pihak yang paling alot untuk menyetujui keberlakukan liberalisasi dengan tidak mau mencabut seluruh subsidi produk pertaniannya di tahun 2010 (walau akhirnya Uni Eropa sepakat untuk tahun 2013 ).

          Pelajaran yang menarik bagi Indonesia yang selama ini cenderung “taqlid” tunduk dan patuh pada regim perdagangan bebas, dengan membuka pasar sebebas bebasnya, mencabut subsidi di semua sector produksi, memanjakan investror asing dengan insentif pajak murah dan berbagai tindakan pro asing yang sesungguhnya merugikan bangsa, sebab negara-negara maju seperti Uni Eropa sendiri tidak dengan mudahnya untuk melakukan itu semua.

Rasa takut yang selama ini mengindap di pikiran dan hati para pemimpin bangsa  yang sering berucap ” kalau kita tidak sepakat nanti kita diembargo dan tidak dibantu oleh asing ”  adalah alasan konyol yang musti dihindari dan dihilangkan sekarang juga.

Yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut adalah bahwa sidang WTO di Hongkong ini bersamaan dengan KTT Asia Timur ( East Asian Forum ) yang dihadiri oleh ASEAN plus (Jepang, China Korea Selatan,Rusia dan India). Walaupun isu yang dibahas cenderung lebih pada persoalan politik, bukan tidak mungkin kekuatan ini akan menjadi tandingan bagi kediktatoran WTO di Asia. begitu pula dengan adanya AFTA dan APEC merupakan the other forums untuk para anggotanya yang tidak puas akan keputusan keputusan WTO dapat melawan dengan membuat kesepakatan kesepakatan lain diantara negara negara yang mempunyai kepentingan sama . Bagaikan permainan di rumah perjudian ,” kalau kalah di meja satu mengapa tidak mencoba keberuntungan di meja lainnya ?” . Gejala anti WTO ini bukannya di dominasi oleh negara berkembang saja , pada kenyataannya Uni Eropa yang representasi negara maju justru lebih sering mbalelo. Gerakan ini menurut banyak pengamat politik ekonomi adalah jawaban atas tindakan Amerika pasca 11 September  yang mengajak perang melawan terorisme dengan membabi buta . Slogan Presiden Bush ”Either with us or against us” (menjadi kawan atau lawan kami) justru menjadi pemicu sensitivitas nasionalisme atau regionalisme eropa dan asia yang selama ini dikangkangi oleh Amerika.

Bagaimana dengan Indonesia ? kesempatan baik apa yang dapat diambil dari kondisi diatas ? Dalam khasanah hokum ekonomi modern, pembuatan koalisi atau organisasi ekonomi selalu berlaku “first mover advantage” artinya keuntungan hanya bagi para pengerak dan pembuatnya , bagi yang mengekor hanya akan terdistorsi didalamnya. Oleh karena itu Indonesia sebagai  pendiri dan negara terbesar harus memanfaatkan ASEAN sebaik baiknya. Rasa senasib, etnisitas dan penciptaan musuh yang sama terhadap “barat” dapat dijadikan energi menjalin kerjasama menaikkan keterpurukan ekonomi . Toh.. semua faktor produksi dan pasar sudah tersedia di ASEAN. kenapa takut ?

Masuknya China dan Jepang harus dijadikan nilai tambah. Sebab mereka telah melambung sebagai negara eksprotir terbesar didunia setelah Uni Eropa dan Amerika. Membuat deal perjanjian perdagangan seperti supllier atau sub kontrak dengan mereka dipastikan akan menjanjikan keuntungan. Selain dari itu, koalisi baru ini juga akan menaikkan bergaining power kita di forum WTO .

Pada akhirnya, secara hukum alam , pendulum itu akan bergerak dari barat ke timur sebelum kembali lagi ke barat . Akankah kita berhasil memanfaatkan keniscayaan alam ini untuk kesejahteraan bersama, walau mungkin sementara ?