Mencegah Tender Kolusif

21 Nov 2005 Mukti Fajar Artikel

Adakalanya Yusuf Kalla benar mengambil kebijakan. Soal pernyataan Wakil Presiden kali ini, tentang tender pemerintah yang  diwajiban agar dimuat dalam surat kabar perlu mendapatkan  dukungan serius untuk mengurangi KKN ( KR 14 Nov-2005 ). Sebab masih melekat dalam memori kita, kisah korupsi pengadaan kertas dan tinta Pemilu yang menyeret tokoh tokoh elit KPU, Abdulah Puteh yang dipidana dalam kasus pembelian helikopter, perkara proyek JEC di Jogja , diadilinya mantan Bupati Gunung Kidul dalam pembelian kapal, serta puluhan lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh birokrat kita melalui mekanisme tender baik dipusat maupun didaerah.

Pemerintah selaku penyelenggara negara dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan selalu membutuhkan bantuan pihak lain (rekanan /pemborong) untuk memfasilitasinya , seperti pembangunan gedung publik, jalan, jembatan dan konstruksi bangunan lainnya hingga pada bentuk jasa layanan informasi , penelitian , data survey serta konsultansi keahlian. Ini semua dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement) dimana segala ketentuannya telah diatur dalam Keppres No 61 Tahun 2004 Jo Keppres No 80 tahun 2003 serta diatur pula dalam berbagai undang- undang seperti UU No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan juga UU No 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli yang mengharuskan proses terebut dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektifitas , transparansi,  persaingan sehat, akuntabel dan adil bagi semua pihak. .

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sesungguhnya sudah cukup ketat prosedurenya bahkan cenderung berbelit belit, dari system pelelangan umum, pelelangan terbatas atau penunjukan langsung, itupun masih ditambah dengan model penyeleksian peserta dengan cara prakualifikasi ataupun pasca kualifikasi dengan metode satu sampul , metode dua sampul atau  metode  dua tahap. Sungguh rumit dan melelahkan , namun kenapa masih saja banyak terjadi KKN yang dilakukan oleh birokrat secara berjamaah dengan para rekanan ? Mungkin perlu dibuat pepatah , “setinggi tinggi pagar dibuat ,akhirnya bobol juga”.

Berbagai cara yang umum dilakukan para “maling” tadi untuk mengambil uang negara ada beberapa macam, pertama adalah “main mata“ antara birokrat dengan rekanan untuk merekayasa hasil pemenang tender, selanjutnya rekanan mengirim “angpo” pada birokrat melalui rekening sodara, anak, istri bahkan tetangga,  kedua dengan menaikan nilai barang atau jasa (mark up) , harga per unit yang seharusnya  1000 dinaikan menjadi 1200, dan akhirnya kelebihan harga  digunakan untuk “bancakan” mereka , cara yang  ketiga para birokrat tadi   (atau saudara, atau temannya)   menyamar menjadi perantara alias makelar dari proyek yang dia pimpin sendiri, jelas saja mereka punya anggapan,”makelar kan harus  dapat uang komisi”! ? . dan keempat cara yang paling kasar digunakan  yaitu para birokrat berlakon sebagai pengguna sekaligus penyedia (rekanan) proyek,tentu saja tak ada yang bias menghalangi . Benar benar julig dan super kreatif .

Sebenarnya kejahatan ini telah berlangsung bertahun tahun di negeri ini tanpa pengawasan dari publik secara baik . Mengapa ? Karena proses publikasi atau pengumuman adanya proyek pemerintah hanya dilakukan dengan menempelkan selembar kertas didepan kantor, sementara itu telpon ditangan telah mereka hubungkan dengan para rekanan untuk mengatur scenario pertunjukan hina  ini.

Persoalan tender kolusif ini harus segera diatasi, sebab , dalam skala yang lebih luas, akan menjadi masalah bagi kita tidak saja pada level nasional namun hingga tingkat  internasional. Para anggota World Trade Organization (WTO) dalam konfrensi di Doha  November 2001 telah membahas persoalan Government procurement ini secara khusus dan telah mengambil keputusan . Yang intinya akan memberikan sanksi berat bagi suatu negara yang pemerintahnya melakukan KKN pada proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan karena proses tender yang curang akan mengganggu system pasar dan persaingan sehat.

Oleh karena itu sudah seharusnya Wakil Presiden menghendaki adanya pengumuman tender dilakukan melalui surat kabar sebagaim upaya mencegah terjadinya KKN , tetapi cara ini pun harus didukung dengan strategi yang lain, seperti : pertama setiap kali selesai membahas dan mengesahkan APBN maupun APBD maka pemerintah pusat atau daerah mengumumkan kepada publik apa saja proyek yang akan dilakukan beserta besaran rupiahnya dalam tahun berjalan, upaya ini dapat dimanfaatkan oleh publik untuk melakukan check dan recheck atas kelayakan proyek dan harganya. Kedua sebisa mungkin dihindari palaksanan proyek dengan model voorfinanciering atau dana talangan yang dibebankan pada anggaran tahun berikutnya, sebab proyek yang sudah berjalan tidak mudah dilakukan pemeriksaan ulang, apalagi jika para pelakunya telah berganti jabatan ketiga,menyederhanakan prosedur tender sekaligus meningkatkan transparansi, sebab semakin panjang meja yang harus dilalui maka semakin tinggi potensi terjadi korupsi,  keempat  memberikan pintu selebar lebarnya bagi publik, baik LSM, akademisi serta  asosiasi profesi terkait untuk mendapat akses informasi yang benar dan valid dari setiap proyek. Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan masukan terhadap mutu kualitas pengerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran oleh rekanan. Cara cara diatas mungkin tidak begitu lazim khusunya bagi para penyelenggara negara , mereka akan merasa tidak dihormati privasinya  dan diusik kenyamanannya .Tetapi… Kalau bersih, mengapa harus risih ???