Kecelakaan Kereta

03 Jul 2005 Mukti Fajar Artikel

Celaka benar orang Indonesia !.Bahkan  kata kasihan saja tidak cukup mampu mengungkapkan kesialan yang menimpanya. Bagaimana tidak, Jika setiap kali naik Kereta Rel Listrik (KRL)  tidak pernah mendapat kenyamanan,  akibat terlalu berdesakan (persis ikan bandeng dipasar) . Dan ketika mengalami kecelakaan di daerah Pasar Minggu tanggal 30 Juni kemarin , masih belum tahu juga siapa yang akan membayar biaya rumah sakitnya  . Begitu pula nasib keluarga yang ditinggal mati, dimana  akhirnya hanya bisa menangis pilu meratapi takdir dengan tidak ikhlas.

Ironisnya, kesialan mereka itu  justru digunakan oleh para elit politik  untuk menarik simpati dengan memberikan ucapan bela sungkawa di depan media namun tanpa memberikan bantuan yang nyata .

Sesungguhnya di Indonesia telah mempunyai Undang Undang  No 33 tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang  Jo Undang Undang No 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian yang isi dari ketentuan tersebut dengan jelas menyebutkan adanya kewajiban bagi penyelenggara pengangkutan untuk memberikan santunan bagi penumpang yang menderita  akibat kecelakaan. Sebagai pelaksanaan pemberi santunannya juga telah ditunjuk PT (Persero) Jasa Raharja secara monopoli sebagai pihak penanggungnya .

Satu hal yang sangat disayangkan , mengapa pihak pengangkut (PT KAI ) dan penanggung ( PT Jasa Raharja) tidak melakukan upaya pro aktif diketika telah mendengar kabar adanya kecelakaan KRL ? Tetapi , justru menunggu dengan rangkaian prosedure pengajuan klaim yang berbelit dan birokratis .

Kalau kemudian dalam proses pemberian santunan itupun  masih memerlukan karcis sebagai alat bukti pengangkutan, maka  runyam sudah nasib rakyat kecil . Sebab pada umumnya mereka jarang membeli karcis , atau kalaupun membeli mungkin langsung dibuang karena bentuknya hanya selembar kertas tipis, kecil dan nyaris tak menarik .

Persoalan ini sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi , sebab dalam prespektif hukum perlindungan konsumen, PT KAI sebagai penyelenggra angkutan sudah seharusnya menerapkan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak). Artinya PT KAI harus bertanggung jawab secara langsung pada penumpang yang menderita akibat naik KRL , bukannya meminta pembuktian kepada penumpang bahwa mereka beli tiket atau tidak.

Masalah yang perlu dicermati justru status hukum dari kejadian kecelakaan itu sendiri. Apakah sebuah kejadian overmacht (diluar kekuasaan) atau kejadian wanprestasi (melanggar hukum karena lalai) ?. Sebab hal ini menjadi dasar berapa besar kewajiban yang menjadi tanggung jawab PT KAI terhadap penumpang .

Dimanapun saja , kejadian kecelakaan secara sepintas pengamatan pasti akan dikategorikan sebagai kejadian overmacht, sebab tidak pernah dikehendaki dan tidak pernah bisa diperkirakan. Seperti halnya bencana alam, peperangan dan huru hara . Namun kalau diamati secara lebih detail , reputasi PT KAI sebagai penyelenggara perkereta apian di Indonesia sangatlah buruk sekali . Belum selang beberapa waktu yang lalu telah terjadi  kecelakaan di Sumatera , kemudian puluhan kali terjadi tabrakan dengan angkutan jalan raya di pintu kereta. Bahkan pernah menabrak orang sekampung yang lagi duduk dipinggir rel kereta di daerah Jabotabek.

Data data tersebut sangatlah mendukung untuk menyatakan bahwa , kecelakaa kereta api tersebut adalah wanprestasi. Asumsi ini didukung pula dengan pernyataan banyak pihak terkait , bahwa PT KAI mempunyai masalah dengan management pengelolaan lintasan kereta , seperti seringnya terjadi keterlambatan, lampu signal yang mati , rel kereta yang berusia sangat tua ,  fasilitas kerja masinis yang kurang memadai serta pintu kereta yang tidak ada atau tidak  difungsikan  (Republika, 2 Juli 2005) .

Sementara itu berkait dengan wanprestasi,  didalam KUH Perdata  pasal 1365 menyebutkan , bahwa  “Setiap perbuatan melanggar hukum , yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak , mewajibkan pihak lainnya  untuk memberikan ganti kerugian “  . Artinya , PT KAI harus siap membayar ganti rugi  pada penumpang selain harus pula membayar santunan kecelakaan. Konsep ganti rugi itu sendiri bisa diukur secara materiil maupun immateriil.

Akhirnya , mari kita hitung bersama berapa besar kerugian yang diderita oleh penumpang  yang sakit , cacat ,bahkan mati di jalur kereta itu ….….